28 December 2009

Masalah-masalah dalam pelaksanaan akuntansi pemerintahan: studi pendahuluan

Studi ini dikatakan pendahuluan karena hanya didasarkan kepada fakta-fakta yang diungkap oleh media massa. Studi ini perlu untuk memotret masalah-masalah terkini terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Studi pendahuluan ini rencananya akan menjadi titik awal bagi riset-riset saya selanjutnya di bidang akuntansi sektor publik.

Berikut ini adalah fakta substantif yang disarikan dari beberap berita dan simpulan seminar yang dipublikasikan melalui media (saya masih sedang melengkapinya):

  • Kualitas laporan keuangan pemerintah ternyata masih sangat rendah, baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini tercermin dari masih banyaknya hasil audit BPK atas laporan keuangan kementerian dan lembaga dengan opini selain wajar tanpa pengecualian. Berdasarkan, audit atas 293 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2008 dan satu LKPD tahun 2007 oleh BPK ternyata menghasilkan 8 LKPD mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 217 LKPD Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 21 LKPD Tidak Wajar (TW) dan 47 LKPD Disclaimer.
  • Rendahnya kualitas laporan keuangan tersebut disebabkan oleh aparat pemerintah yang resisten terhadap reformasi pengelolaan keuangan negara. Mental korup juga masih kuat di pemerintahan.
  • Kemampuan pemerintah dalam menyusun dan melaporkan keuangan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan juga masih terbatas. Hal ini sebagian disebabkan oleh tidak memadainya SDM yang menangani pengelolaan dan pelaporan keuangan di pemerintah.
  • Sementara itu, pendidikan akuntansi di perguruan tinggi selama ini hanya menekankan akuntansi sektor bisnis (private). Akuntansi sektor publik, termasuk di dalamnya akuntansi pemerintahan, masih belum diperhatikan secara memadai.

No comments:

Post a Comment