Featured Post

Belajar pajak berbasis SPT 2023

Belajar pajak bukan hanya mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak yang berlaku di suatu negara adalah suatu sistem, sistem perpajakan. Memahami sistem berarti Anda harus melihatnya sebagai bagian-bagian yang saling berhubungan, siapa saja pihak yang terlibat, serta tujuan akhir yang ingin dicapai. Ketentuan pajak juga merupakan norma hukum yang harus dipatuhi dan memiliki konsekuensi berupa sanksi, bahkan hingga hukuman pidana, bagi yang melanggarnya. Materi yang WSD berikan di sini dimaksudkan untuk berpihak kepada Anda sebagai Wajib Pajak. Cakupan materi dilengkapi secara inkremental dan dimutakhirkan setiap saat. Anda akan mendapati satu entry baru setiap hari. Semoga bermanfaat. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan NPWP: nomor pokok wajib pajak NPWP orang pribadi PKP: pengusaha kena pajak Pajak penghasilan orang pribadi Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Contoh penghitungan PPh pasal 21 PPh

Perbandingan standar akuntansi menurut IFRS dengan PSAK

Update informasi ini
Klik di sini...

Artikel ini mengacu kepada perbandingan IFRS dengan PSAK yang diterbitkan oleh Deloitte sampai dengan 1 Januari 2007. Anda dapat mendownload dokumen aslinya di sini. Sampai dengan tanggal tersebut, 28 PSAK disusun dengan mengacu kepada IAS/IFRS, 20 PSAK dikembangkan dengan mengacu kepada prinsip akuntansi Amerika Serikat, 8 PSAK dikembangkan sendiri oleh IAI, dan 1 PSAK tentang perbankan syari’ah mengacu kepada standar akuntansi yang diterbitkan oleh AAOIFI serta peraturan-peraturan terkait yang berlaku di Indonesia.
Tabel berikut meringkas referensi yang digunakan dalam pengembangan PSAK:
No.
PSAK
REFERENSI
1. PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan (Revisi 1998) IAS 1 (Revised 1997) Presentation of Financial Statements
2. PSAK 2 Laporan Arus Kas (1994) (Reformat 2007) IAS 7 (Revised 1992), Cash Flow Statements
3. PSAK 3 Laporan Keuangan Interim (Reformat 2007) APB Opinion No. 28 (1973), Interim Financial Statements
4. PSAK 4 Laporan Keuangan Konsolidasi (Reformat 2007) IAS 27 (1989) Consolidated and Separate Financial Statements
5. PSAK 5 Pelaporan Segmen (Revisi 2000) IAS 14 (Revised 1997) Segment Reporting
6. PSAK 7 Hubungan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (Reformat 2007) IAS 24 (1984) Related Party Disclosures
7. PSAK 8 Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (Revisi 2003) IAS 10 (1978) Events after the Balance Sheet Date
8. PSAK 10 Transaksi dalam Mata Uang Asing (Reformat 2007) IAS 21 (Revised 1993) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
9. PSAK 11 Penjabaran Laporan keuangan Dalam Mata Uang Asing (Reformat 2007)
10. PSAK 12 Pelaporan keuangan mengenai Bagian Partisipasi Dalam Pengendalian Bersama Operasi dan Aset IAS 31 (Revised 1990) Financial Reporting of Interests in Joint Ventures
11. PSAK 13 Properti Investasi (yang berlaku sekarang Revisi 2007) IAS 25 (1986) Accounting for Investments
12. PSAK 14 Persediaan (Reformat 2007) IAS 2 (Revised 1993) Inventories
13. PSAK 15 Akuntansi Untuk Investasi Dalam Perusahaan Asosiasi (Reformat 2007) IAS 28 (Revised 1989) Accounting for Investments in Associates
14. PSAK 16 Aset Tetap (yang berlaku sekarang Revisi 2007) IAS 16 (Revised 1993) Property, Plant, and Equipment
15. PSAK 18 Akuntansi Dana Pensiun
  • IAS 26 (1987) Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
  • Peraturan-peraturan tentang dana pension di Indonesia, terutama UU No. 11/1992)
16. PSAK 19 Aset Tidak Berwujud (Revisi 2000) IAS 38 (1998) Intangible Assets
17. PSAK 21 Akuntansi Ekuitas Peraturan-peraturan yang mengatur perseroan di Indonesia serta beberapa SFAS mengenai akuntansi ekuitas
18. PSAK 22 Akuntansi Penggabungan Usaha (Reformat 2007) IAS 22 (Revised 1993) Accounting for Business Combinations
19. PSAK 23 Pendapatan (Reformat 2007) IAS 18 (1993) Revenue
20. PSAK 24 Imbalan Kerja (Revisi 2004) IAS 19 (Revised 2000) Employee Benefits
21. PSAK 25 Laba Atau Rugi Bersih Untuk Periode Berjalan,Kesalahan Mendasar,dan Perubahan Kebijakan Akuntansi (Reformat 2007) IAS 8 (Revised 1993) Net Profit or Loss for the Period, Fundamental Errors, and Changes in Accounting Policies
22. PSAK 26 Biaya Pinjaman (Revisi 1997) (Reformat 2007) IAS 23 (Revised 1993) Borrowing Costs
23. PSAK 27 Akuntansi Perkoperasian (Revisi 1998) (Reformat 2007) Peraturan-peraturan mengenai koperasi di Indonesia
24. PSAK 28 (Revisi 1996) Akuntansi AsuransiI Kerugian
  • SFAS 60, 91, 97, 113, 120
  • Peraturan-peraturan mengenai asuransi di Indonesia
25. PSAK 29 Akuntansi Minyak dan Gas Bumi
  • SFAS 19, 25, 69
  • Peraturan-peraturan mengenai migas di Indonesia
26. PSAK 30 Sewa (yang berlaku sekarang Revisi 2007)
  • SFAS 13
  • Peraturan-peraturan mengenai sewaguna di Indonesia
27. PSAK 31 Akuntansi Perbankan (Revisi 2000)
  • IAS 30 (1990) Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions
  • Bank for International Settlement (BIS)
  • Peraturan-peraturan mengenai perbankan di Indonesia
28. PSAK 32 Akuntansi Kehutanan Peraturan-peraturan mengenai kehutanan di Indonesia
29. PSAK 33 Akuntansi Pertambangan Umum Peraturan-peraturan mengenai pertambangan di Indonesia
30. PSAK 34 Akuntansi kontrak Kontruksi IAS 11 (Revised 1993) Accounting for Construction Contracts
31. PSAK 35 Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi Peraturan-peraturan mengenai telekomunikasi di Indonesia
32. PSAK 36 Akuntansi Asuransi Jiwa
  • SFAS 60, 81, 91, 97, 113, 120
  • Peraturan-peraturan mengenai asuransi jiwa di Indonesia
33. PSAK 37 Akuntansi penyelenggaraan Jalan tol (Reformat 2007) Peraturan-peraturan mengenai manajemen jalan tol di Indonesia
34. PSAK 38 Akuntansi Restrukturisasi Ekuitas Sepengendali (Revisi 2004) APB 16, 29
35. PSAK 39 Akuntansi kerjasama Operasi (Reformat 2007) Peraturan-peraturan mengenai kerjasama operasi di Indonesia
36. Psak 40 Akuntansi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi Beberapa prinsip akuntansi Amerika Serikat
37. PSAK 41 Akuntansi Waran (Reformat 2007)
  • APB Opinion No. 14 (1969) Accounting for Convertible Debt and Debt Issued with Stock Purchase Warrants
  • Peraturan-peraturan BAPEPAM-LK di Indonesia
38. PSAK 42 Akuntansi Perusahaan Efek (Reformat 2007)
  • SFAS 12
  • Peraturan-peraturan BAPEPAM-LK di Indonesia
39. PSAK 43 Akuntansi Anjak Piutang (Reformat 2007)
  • SFAS 77 Reporting by Transferor for Transfers of Receivables with Recourse
  • Peraturan-peraturan BAPEPAM-LK di Indonesia
40. PSAK 44 Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat (Reformat 2007) SFAS 66 Accounting for Sales of Real Estate
41. PSAK 45 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Reformat 2007) SFAS 117 Financial Statements of Not-for-Profit Organizations
42. PSAK 46 Akuntansi Pajak Penghasilan (Reformat 2007) IAS 12 (1996) Income Taxes
43. PSAK 47 Akuntansi Tanah Peraturan-peraturan pertanahan di Indonesia
44. PSAK 48 Penurunan Nilai Aset IAS 36 (1998) Impairment of Assets
45. PSAK 49 Akuntansi Reksa Dana Peraturan-peraturan mengenai reksa dana di Indonesia
46. PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan (saat ini yang berlaku Revisi 2006) SFAS No. 115 Accounting for Certain Investments in Debt and Equity Securities
47. PSAK 51 Akuntansi Kuasi-Reorganisasi (Revisi 2003) ARB 43, Ch. 7 Capital Accounts, Section A: Quasi Reorganizations or Corporate Readjustment
48. PSAK 52 Mata Uang Pelaporan SFAS No. 52 Foreign Currency Translation
49. PSAK 53 Akuntansi Kompensasi Berbasis Saham SFAS 123 Accounting for Stock-Based Compensation
50. PSAK 54 Akuntansi Restrukturisasi Utang-Piutang Bermasalah SFAS 15 Accounting by Debtors and Creditors for Troubled Debt Restructuring
51. PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (saat ini yang berlaku Revisi 2006) SFAS 133 Accounting for Derivatives Instruments and Hedging Activities
52. PSAK 56 Laba Per Saham (LPS) IAS 33 (1997) Earnings per Share
53. PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, dan Aset Kontijensi IAS 37 (1998) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
54. PSAK 58 Operasi Dalam Penghentian IAS 35 (1998) Discontinuing Operations
55. PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah
  • Fatwa MUI
  • Rerangka Konseptual untuk Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan untuk Transaksi Syari’ah
  • Standar akuntansi yang diterbitkan oleh AAOIFI.
Catatan:
  • PSAK yang dicoret menunjukkan bahwa PSAK tersebut sudah direvisi dan tidak lagi berlaku. Sebagian revisi mungkin sudah konvergen dengan IFRS/IAS.

Komentar

  1. makasi pak atas informasinya..sangat membantu :)

    BalasHapus
  2. salam ..
    saya mau tanya dong pak ..
    jika dalam standar PSAK, pencatatan laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan metode accrual .. lalu bagaimana sistem pencatatan di IFRS??
    terimakasih pak

    BalasHapus
  3. good job !! terimakasih

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Download PSAK terbaru | PDF | exposure draft

Contoh jurnal penjualan dan pertukaran aktiva tetap

Contoh jurnal dan cara menghitung PPh pasal 22