Standar pelayanan minimal bidang sosial dan pekerjaan umum Kabupaten Pemalang

Dengan mengucap syukur ke hadirat Allah, SWT, Laporan Akhir Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dan Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang telah kami selesaikan. Naskah ini juga telah dilampiri oleh dua Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk bidang sosial dan pekerjaan umum yang merupakan output final dari kegiatan ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait atas dukungan, masukan, dan arahannya selama pelaksanaan kegiatan ini. Secara khusus, kami sangat berterima kasih kepada tim manajemen SCBD-P, jajaran pejabat BAPEDA Kabupaten Pemalang, serta jajaran pejabat di dinas-dinas terkait, yang telah menyediakan data dan informasi demi tercapainya maksud kegiatan ini.

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Tujuan akhir kegiatan ini adalah tersusunnya dua rancangan peraturan bupati tentang SPM bidang sosial dan pekerjaan umum. Dengan dilaksanakannya diskusi kelompok terarah pada penyampaian laporan antara pada tanggal 6 September 2011 serta validasi data secara berganda kepada pihak-pihak terkait, kami berharap target-target pencapaian SPM untuk tahun 2011 – 2016 yang tercantum dalam rancangan peraturan bupati telah mencerminkan realitas dan kemampuan Kabupaten Pemalang, sehingga hasil penelitian dan pengkajian ini dapat dijadikan sebagai landasan bagi penetapan kebijakan SPM bidang sosial dan pekerjaan umum di Kabupaten Pemalang.

Kami menyadari bahwa hasil pekerjaan yang telah kami lakukan masih mengandung banyak kekurangan. Sehubungan dengan hal tersebut, partisipasi, saran, dan kritik dari pihak-pihak terkait sangat kami harapkan.

Baca naskah selengkapnya…

No comments:

Post a Comment