Lagi-lagi tentang IFRS (setelah saya insyaf)

Enam tahun terakhir, otak saya terisi dengan kata benda yang relatif baru dan abstrak Kata benda dimaksud adalah IFRS. Sejauh ingatan saya, kata benda itu muncul di awal 2000an, tahun 2001 sepertinya, setelah IASC diganti oleh IASB. Tahun 2005 mendapatkan momentum seiring digunakannya IFRS di Uni Eropa, dan di 2008 IAI memulai proyek konvergensi. Sejak saat itulah, kata benda IFRS, SAK berbasis IFRS, dan kata-kata benda abstrak lain yang ujungnya diembel-embeli IFRS mengisi otak saya.

Seru juga. Menurut saya, sisi positifnya adalah standar akuntansi keuangan di Indonesia sekarang kiblatnya lebih jelas. Berbeda dengan tahun-tahun sebelum 2009, SAK kita gado-gado, tambal sulam, sebagian ikut warisan IASC dan jarang diupdate, sebagian lagi rule-based model US GAAP. Sekarang, secara substantif SAK sangat mirip dengan IFRS, perkembangan IFRS terus diikuti, dan peta jalan pengembangannya lebih sistematis, terbawa kiblat utamanya. Standar-standar spesifik industri mulai dicabuti, seperti apa SAK Indonesia dua atau tiga tahun ke depan sudah bisa dilihat. Dengan asumsi, IAI tidak lelah update-nya Cara paling gampang bagi profesi sebenarnya full adoption. DSAK IAI pensiun, IAI bentuk tim sosialisasi Tapi karena satu atau lain alasan, full adoption sepertinya masih belum terlihat kapan akan terwujud.

Tapi, apa sebenarnya makna dibalik hingar-bingar IFRS? Siapa sebenarnya yang paling terkena dampak? Apakah program-program pendidikan akuntansi di Universitas dan di tingkat vokasi harus mengikuti perkembangan tersebut? Jika ya, sejauh mana? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menarik didiskusikan…

Pertama, apa makna hingar-bingar IFRS bagi profesi akuntansi di Indonesia? Menurut saya, kalau tolok ukurnya adalah “kemajuan” dari sudut pandang ekonomi pasar, IFRS memberi manfaat besar bagi profesi akuntansi di Indonesia. Peluang-peluang serta tantangan yang menyertai popularitas IFRS cukup bagus ditangkap di Indonesia, misalnya dengan sukses diundangkannya UU Akuntan Publik, perubahan struktur IAI dengan bubarnya Kompartemen Akuntan Publik dan terbentuknya IAPI. Pemerintah juga lumayan tanggap. Dimulai dari reformasi undang-undang keuangan negara yang salah satunya berdampak pada penguatan fungsi BPK, pembentukan OJK, penerapan SAP berbasis akrual, semua mengindikasikan dukungan pemerintah terhadap perkembangan profesi akuntan yang lebih “maju”. Sekali lagi, “maju” dari sudut pandang ekonomi pasar dan globalisasi

Siapa yang paling terkena dampak dengan konvergensi IFRS? Jawaban pertanyaan inilah yang akhirnya “menginsyafkan” saya. Akhirnya saya harus menyatakan bahwa hanya 519 emiten BEI dan lembaga-lembaga keuangan besar yang sebenarnya paling “tersiksa” oleh proyek konvergensi. Ribuan badan usaha lainnya tetap menggunakan pembukuan berbasis biaya perolehan (harga pokok) sebagaimana diatur oleh SAK ETAP. Kecuali untuk instrumen keuangan yang sepertinya masih rumit, SAK ETAP menetapkan aturan-aturan akuntansi dan pengungkapan yang sederhana. Auditor, perancang sistem, dan konsultan bisnis lokal tak perlu pusing-pusing mengajarkan IFRS kepada klien, karena aturan akuntansi bagi UKM (entitas selain perusahaan publik dan lembaga keuangan) sesungguhnya sebagian besar masih “sama seperti dulu” Beberapa aturan justru lebih sederhana. Sebagai misal, perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa tidak perlu menyusun laporan konsolidasi. Angin surga juga buat mahasiswa yang babak belur mempelajari prosedur konsolidasi

Apakah program-program pendidikan akuntansi di Universitas dan di tingkat vokasi harus mengikuti perkembangan tersebut? Jika ya, sejauh mana? Untuk universitas, sepertinya jawabannya, “Ya.” Alasannya jelas, jebolan universitas diharapkan menjadi pemain di profesi. Wawasan IFRS, bahkan mungkin sampai ke dasar kesimpulan yang dibuat IASB untuk melahirkan satu aturan, harus dilahap. Mata kuliah teori akuntansi harusnya berkutat di situ Meskipun demikian, pelajaran itung-itungan di universitas menurut saya harus netral dari tren IFRS. Seperti contoh, metode LIFO. Meskipun IFRS tidak mengadopsi LIFO, mahasiswa tetap harus diajari cara menghitung biaya persediaan dengan LIFO. Metode-metode akuntansi lain yang kehilangan popularitas seperti  konsolidasi proporsional atau penjualan cicilan, tidak masalah diajarkan kalau waktunya cukup Tapi mereka harus diinsyafkan, bahwa saat ini metode-metode tersebut sedang tiarap. Silakan kalian bangkitkan lagi kalau kami sudah tua dan kalian jadi penentu aturan suatu hari nanti Pelajaran itung-itungan juga harus menyebutkan mana metode yang juga diadopsi SAK ETAP mana yang tidak. Tujuannya sekadar agar mereka tahu situasi sekarang.

Untuk vokasi, seperti diploma dan SMK, jawabannya sepertinya juga, “Ya.” Peserta pendidikan vokasi harus tahu juga perkembangan terkini. Apalagi akuntansi “normatif” itu sebenarnya itu-itu saja. Transaksi pengeluaran kas untuk memperoleh manfaat ekonomi, kalau tidak diasetkan, ya dibebankan. Penerimaan kas kalau tidak diakui utang, ya diakui pendapatan. Aset minus kewajiban berarti ekuitas Meskipun demikian, siswa vokasi cukup disadarkan atau tahu saja tentang perkembangan terkini. Itung-itungan tetap lengkap, termasuk metode-metode yang sekarang sedang tiarap, cukup dikasih tahu ini dipakai, yang itu tiarap, biar ketika lulus jadi staf akuntan tidak kudet (kurang apdet)

Punya opini lain, silakan isi form komentar…