Warsidi

Akuntansi keuangan berbasis IFRS

2012-01-18T13:04:00.000+07:00

Berikut ini adalah handout mata kuliah akuntansi pengantar:

Konsep dasar & persamaan akuntansi (dasar)
Proses pencatatan transaksi (dasar)
Penyesuaian akun (dasar)
Penyelesaian siklus akuntansi (dasar)
Akuntansi untuk usaha perdagangan (dasar)
Sediaan (inventory) (dasar)
Akuntansi manajerial (dasar)
Pemerolehan dan pelepasan aset tetap (menengah)
Kos bunga dalam pembangunan aset (menengah)
Depresiasi, deplesi, dan revaluasi aset tetap (menengah)

Nilai

Laporan PCAOB terkait kinerja audit “The Big Four”

2011-12-22T03:41:00.000+07:00

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), badan pemerintah Amerika yang bertugas mengawasi praktik audit dalam rangka proteksi investor, menemukan adanya kelemahan-kelemahan dalam 13 audit dari 63 sampel pekerjaan audit yang dilaksanakan oleh Ernst & Young. Temuan tersebut merupakan salah satu hasil inspeksi tahunan PCAOB terhadap kantor akuntan publik yang masuk kategori The Big Four.

Dalam laporan yang dikeluarkan pada hari Kamis, 22 Desember 2011 ini, PCAOB menyatakan kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi dalam inspeksi untuk tahun 2010 cukup signifikan, terungkap bahwa Ernst & Young tidak memperoleh cukup bukti untuk mendukung opini-opini auditnya. Meskipun demikian, badan tersebut tidak menyebutkan perusahaan-perusahaan yang terlibat, sejalan dengan praktik lazim yang dianutnya.

Dalam tujuh dari 13 audit tersebut, Ernst & Young tidak memadai dalam melaksanakan pengujian terhadap penetapan nilai wajar yang diterapkan klien-kliennya atas sekuritas yang tergolong sulit dinilai (hard-to-value securities). PCAOB juga menyatakan, dalam berbagai audit, Ernst & Young membuat asumsi-asumsi yang tidak tepat yang mengakibatkan lemahnya pengujian atas pengendalian internal klien, serta tidak melakukan pengujian secara memadai terhadap hal-hal penting seperti pendapatan dan cadangan rugi pinjaman.

Ernst & Young memberikan tanggapan melalui pernyataan resminya bahwa observasi-observasi yang dllakukan oleh PCAOB "bermanfaat bagi upaya-upaya kami untuk terus-menerus memperkuat proses audit serta meningkatkan kualitas layanan audit."

Laporan Ernst & Young adalah laporan terakhir yang dikeluarkan badan pengawas tersebut terkait kinerja audit yang dilaksanakan oleh kantor akuntan publik The Big Four. Sebelumnya dalam minggu ini juga dilaporkan bahwa 26 dari 58 audit yang dilakukan oleh Deloitte & Touche mengandung kelemahan. Bulan lalu, laporan terkait PricewaterhouseCoopers mengungkapkan 28 audit mengandung kelemahan dari 75 yang ditelaah, sementara laporan terkait KPMG mengungkapkan 12 audit yang mengandung kelemahan dari 54 yang ditelaah.

PCAOB melaksanakan inspeksi tahunan terhadap kantor-kantor akuntan publik terbesar di dunia, dengan menarik sampel berupa pekerjaan audit yang mereka lakukan dan mencermatinya untuk menilai kinerja dan kepatuhan mereka terhadap standar audit. Bagian pertama laporan inspeksi PCAOB, yang merinci kelemahan-kelemahan audit, diterbitkan untuk umum, tetapi bagian kedua, yang mengevaluasi kendali mutu yang dijalankan kantor akuntan publik, tidak dipublikasikan sepanjang kantor akuntan publik yang bersangkutan menanggapi secara serius kritik yang diajukan oleh dewan dan memperbaikinya dalam kurun waktu 12 bulan.

Dalam sejarahnya, hanya sekali PCAOB membeberkan bagian kedua laporannya terkait kantor akuntan publik The Big Four. Pada bulan Oktober 2011 lalu, dewan tersebut mempublikasi satu seksi laporannya untuk tahun 2008 yang mengkritik Deloitte, dengan menyatakan "mungkin saja terdapat isu-isu penting" terkait prosedur yang digunakan Deloitte agar audit yang mereka lakukan lebih cermat dan dilandasi sikap skeptis.

Bagaimana dengan kinerja auditor lokal kita? Apa kabar KAP-KAP kecil yang tidak berafiliasi dengan KAP asing? Agar bebas dari prasangka, tentu saja harus diriset. Riset? Ya…tugas saya dan juga Anda…

Sumber: The Wall Street Journal

COSO memutakhirkan rerangka pengendalian internal

2011-12-19T10:19:00.000+07:00

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) belum lama ini mengeluarkan versi terbaru rerangka pengendalian internal untuk meminta komentar publik. Dikeluarkannya versi terbaru rerangka pengendalian internal merupakan respon terhadap perubahan lingkungan bisnis dan risiko-risiko yang terkait dengan lingkungan bisnis tersebut.

Rerangka terbaru itu disusun oleh COSO melalui konsultansi dengan PricewaterhouseCoopers (PwC). COSO sejak awal bermitra dengan PwC pada tahun 1992 untuk mengembangkan sebuah rerangka terpadu mengenai pengendalian internal serta memutakhirkannya untuk menyoroti meningkatnya kompleksitas dan cepatnya perubahan di organisasi.

Berbagai kalangan profesional dari industri, akademisi, badan pemerintah, dan organisasi nirlaba didorong untuk menyampaikan perspektif mereka kepada COSO dan PwC terkait bagaimana rerangka awal seharusnya diperbaharui. Rerangka yang baru masih menggunakan definisi pengendalian internal serta lima komponen sistem pengendalian internal. Salah satu perubahan paling nyata adalah pengkodifikasian konsep-konsep pengendalian internal dalam rerangka awal menjadi 17 prinsip serta atribut-atribut pendukungnya untuk membantu organisasi menerapkan pertimbangan (judgment) dalam mengelola risiko dan memperbaiki kinerja dalam lingkungan yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat.

“Diterbitkan tahun 1992 oleh COSO, rerangka terpadu pengendalian internal telah menjadi rerangka pengendalian internal yang paling banyak digunakan di dunia,” demikian pernyataan Ketua COSO David L. Landsittel. “Konsep-konsep kunci yang dicakup dalam rerangka awal sebenarnya tetap relevan, tetapi perubahan lingkungan bisnis dan lingkungan operasi yang kita amati telah memacu kita untuk melakukan pemutakhiran. Pemutakhiran diharapkan akan menjadikan organisasi mampu memanfaatkan rerangka tersebut secara lebih efektif untuk mengembangkan dan memelihara sistem pengendalian internal dalam rangka mendukung kesuksesan mereka dalam jangka panjang.”

Perioda penjaringan komentar publik atas pemutakhiran rerangka tersebut akan berakhir tanggal 31 Maret 2012, dan akan direvisi lagi jika dianggap perlu.

Karena organisasi bisnis dan pemerintah di Indonesia juga mengadopsi konsep-konsep pengendalian internal tersebut, mari kita juga ikut berpartisipasi dalam proses ini. Anda berani???

Sumber: AccountingToday

Update standar akuntansi keuangan (SAK) sampai dengan Desember 2011

2011-12-14T08:51:00.000+07:00

Dikutip dari rubrik berita situs Web Ikatan Akuntan Indonesia, berikut adalah daftar standar akuntansi keuangan (SAK) berikut tanggal-tanggal efektif masing-masing SAK. Dari 37 IAS/IFRS yang diterbitkan International Accounting Standarts Board (IASB) sejak 2009, 35 IAS/IFRS telah diadopsi Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Dua IFRS yang belum diadopsi adalah IFRS 1 First Time Adoption of IFRS dan IAS 41: Agriculture yang dianggap belum cocok dengan aspek lokal di Indonesia.

PSAK 1 (2009) Penyajian Laporan Keuangan, 1-Jan-11
PSAK 2 (2009) Laporan Arus Kas, 1-Jan-11
PSAK 3 (2010) Laporan Keuangan Interim, 1-Jan-11
PSAK 4 (2009) Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri, 1-Jan-11
PSAK 5 (2009) Segmen Operasi, 1-Jan-11
PSAK 7 (2010) Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi, 1-Jan-11
PSAK 8 (2010) Peristiwa setelah Periode Pelaporan, 1-Jan-11
PSAK 10 (2009) Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing, 1-Jan-12
PSAK 12 (2009) Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama, 1-Jan-11
PSAK 13 (2007) Properti Investasi, 1-Jan-08
PSAK 13 (2011) Properti Investasi, 1-Jan-12
PSAK 14 (2008) Persediaan, 1-Jan-09
PSAK 15 (2009) Investasi pada Entitas Asosiasi, 1-Jan-11
PSAK 16 (2007) Aset Tetap, 1-Jan-08
PSAK 16 (2011) Aset Tetap, 1-Jan-12
PSAK 18 (2010) Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya, 1-Jan-12
PSAK 19 (2010) Aset Takberwujud, 1-Jan-11
PSAK 22 (2010) Kombinasi Bisnis, 1-Jan-11
PSAK 23 (2010) Pendapatan, 1-Jan-11
PSAK 24 (2010) Imbalan Kerja, 1-Jan-12
PSAK 25 (2009) Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan, 1-Jan-11
PSAK 26 (2008) Biaya Pinjaman, 1-Jan-10
PSAK 28 ( 2010) Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian, 1-Jan-12
PSAK 30 (2007) Sewa, 1-Jan-08
PSAK 30 (2011) Sewa, 1-Jan-12
PSAK 33 (2010) Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Pertambangan Umum, 1-Jan-12
PSAK 34 (2010) Kontrak Konstruksi, 1-Jan-12
PSAK 38 (2004) Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali, 1-Jan-05
PSAK 36 (2010) Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa, 1-Jan-12
PSAK 45 (2010) Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, 1-Jan-12
PSAK 46 (2010) Pajak Penghasilan, 1-Jan-12
PSAK 48 (2009) Penurunan Nilai Aset, 1-Jan-11
PSAK 50 (2010) Insurumen Keuangan: Penyajian, 1-Jan-12
PSAK 53 (2010) Pembayaran Berbasis Saham, 1-Jan-12
PSAK 55 (2006) Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, 1-Jan-10
PSAK 56 (2010) Laba Per Saham, 1-Jan-12
PSAK 57 (2009) Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi, 1-Jan-11
PSAK 58 (2009) Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan, 1-Jan-11
PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan, 1-Jan-12
PSAK 61 Akuntansi Hibah Pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah, 1-Jan-12
PSAK 62 Kontrak Asuransi, 1-Jan-12
PSAK 63 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi, 1-Jan-12
PSAK 64 Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi Pada Pertambangan Sumber Daya Mineral, 1-Jan-12
ISAK 7 (2009) Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus, 1-Jan-11
ISAK 8 Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa dan Pembahasan Lebih Lanjut Ketentuan Transisi PSAK 30 (Revisi 2007), 1-Jan-08
ISAK 9 Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi, dan Liabilitas Serupa, 1-Jan-11
ISAK 10 Program Loyalitas Pelanggan, 1-Jan-11
ISAK 11 Distrubusi Aset Nonkas kepada Pemilik, 1-Jan-11
ISAK 12 Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer, 1-Jan-11
ISAK 13 Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri, 1-Jan-12
ISAK 14 Aset Takberwujud - Biaya Situs Web, 1-Jan-11
ISAK 15 PSAK 24-Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya, 1-Jan-12
ISAK 16 Perjanjian Konsesi Jasa, 1-Jan-12
ISAK 17 Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai, 1-Jan-11
ISAK 18 Bantuan Pemerintah – Tidak Berelasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi, 1-Jan-12
ISAK 19 Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali dalam PSAK 63: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi, 1-Jan-12
ISAK 20 Pajak penghasilan - perubahan dalam status pajak entitas atau para pemegang saham, 1-Jan-12
ISAK 21 Perjanjian Konstruksi Real Estat, 1-Jan-13
ISAK 22 Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan, 1-Jan-12
ISAK 23 Sewa Operasi – Insentif, 1-Jan-12
ISAK 24 Evaluasi Substansi beberapa transaksi yang melibatkan suatu bentuk legal sewa, 1-Jan-12
ISAK 25 Hak Atas Tanah, 1-Jan-12
PPSAK 1 Pencabutan PSAK 32: Akuntansi Pengusahaan Hutan, PSAK 35: Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi, dan PSAK 37: Akuntansi Penyelenggaraan jalan Tol, 1-Jan-10
PPSAK 2 Pencabutan PSAK 41: Akuntansi Waran dan PSAK 43 Akuntansi Anjak Piutang, 1-Jan-10
PPSAK 3 Pencabutan PSAK 54: Akuntansi Rekstrukturisasi Utang Piutang Bermasalah, 1-Jan-10
PPSAK 4 Pencabutan PSAK 31:Akuntansi Perbankan, PSAK 42: Akuntansi Perusahaan Efek, dan PSAK 49: Akuntansi Perusahaan Reksa Dana, 1-Jan-10
PPSAK 5 Pencabutan ISAK 06 : Interpretasi atas paragraf 12 dan 16 PSAK 55 (1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak Dalam Mata Uang Asing, 1-Jan-10
PPSAK 6 Pencabutan PSAK 21: Akuntansi Ekuitas, ISAK 1: Interpretasi atas Paragraf 23 PSAK No. 21 tentang Penentuan Harga Pasar Dividen Saham; ISAK 2 Interpretasi atas Penyajian Piutang pada Pemesan Saham dan ISAK 3 Interpretasi tentang Perlakuan Akuntansi atas Pemberian Sumbangan atau Bantuan, efektif sejak disahkan penerapan dini diperbolehkan
PPSAK 7 Pencabutan PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate, 1-Jan-12 dan 1-Jan 13
PPSAK 8 Pencabutan PSAK 27: Akuntansi Perkoperasian, 1-Jan-12
PPSAK 11 Pencabutan PSAK 39 Akuntansi Kerja Sama Operasi, 1-Jan-12

Pemasaran “jahat” ala Microsoft menyerang software “jahat” Android

2011-12-14T03:52:00.001+07:00

Persaingan antar-penyedia perangkat lunak untuk perangkat telepon genggam dan telepon pintar sepertinya kian marak. Seperti diberitakan oleh Computerworld, Microsoft baru-baru ini menggunakan jargon “malware” untuk menyerang Android. Malware adalah singkatan dari malicious software, perangkat lunak yang berkedok sebagai aplikasi “baik-baik” tetapi dirancang untuk maksud jahat mengorek data pribadi dari komputer atau perangkat telepon penggunanya.

Tidak tanggung-tanggung, Microsoft akan menghadiahkan Windows 7 Phones kepada siapa saja yang menceritakan pengalaman buruknya selama menggunakan perangkat telepon yang memasang sistem operasi Android. Tentu saja diseleksi, siapa yang ceritanya terbaik (atau, siapa yang pengalamannya “terburuk”) selama memakai Android.

"More malware on Android! Been hit? Share yr #droidrage story to win a #windowsphone upgrade. 5 best (worst?) win!" begitu kalimat Ben Rudolph di Twitter, konon dia adalah “antek-antek”-nya Microsoft. Artinya kurang lebih (dalam bahasa anak gaul), “Tambah banyak aja software jahat di Android. ‘Lo pernah kena ‘gak? Ceritain deh kisah kemurkaan ‘lo pake Android, ‘tar gw kasi hadiah Windows Phone yg lbh keren, 5 yg kisahnya terbaik (pengalamannya paling buruk) bakalan dapet.”

Membangun sistem informasi kependudukan di desa

2011-12-12T15:37:00.001+07:00

Untuk membantu otomatisasi administrasi kependudukan serta tugas-tugas administrasi lainnya di desa/kelurahan, kami melakukan kajian pustaka dan studi kasus penerapan sistem informasi kependudukan di beberapa desa dan kelurahan di Kabupaten Banyumas.

Secara spesifik, tujuan kajian dan studi kasus ini adalah: (1) mengidentifikasi peluang dan tantangan pelaksanaan otomatisasi administrasi kependudukan di desa/kelurahan, (2) mengidentifikasi potensi dan kendala yang dihadapi pemerintah desa/kelurahan dalam melaksanakan otomatisasi administrasi kependudukan di desa/kelurahan, (3) mengimplementasikan otomatisasi administrasi kependudukan di desa/kelurahan melalui pemasangan sistem informasi pemerintahan desa/kelurahan, (4) melaksanakan pelatihan, pendampingan, evaluasi dan pemantauan pelaksanaan otomatisasi administrasi kependudukan di desa/kelurahan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui skema program penerapan ipteks yang didanai Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman dan sedang diusulkan kembali dengan skema Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Perangkat lunak sistem diadakan melalui kemitraan dengan penyedia (vendor) eksternal.

Bibliografi yang disarankan untuk artikel ini:

Warsidi. 2011. Membangun sistem informasi kependudukan di desa. http://www.warsidi.com/2011/12/membangun-sistem-informasi-kependudukan.html. Diakses tanggal dd mmmm yyyy.

Pendahululan

Administrasi kependudukan mencakup serangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah desa/kelurahan mendapatkan penugasan dari pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan (UU No. 23 Tahun 2006).

Pemerintah desa/kelurahan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penerbitan dokumen-dokumen kependudukan seperti surat pengantar pengurusan kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), dan berbagai surat pengantar serta surat keterangan lainnya yang diminta warga untuk berbagai keperluan. Pemerintah desa/kelurahan juga diharuskan untuk melaporkan perkembangan kependudukan kepada dinas di kabupaten/kota yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil atau melalui perwakilannya di kecamatan. Sebagai pihak yang dianggap paling mengetahui kondisi nyata masyarakat dalam wilayahnya, pemerintah desa juga seringkali dimintai data kependudukan oleh instansi pemerintah di atasnya, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), untuk tujuan-tujuan khusus instansi yang bersangkutan (Dewi dan Amrun, 2010).

Berdasarkan pengalaman dalam beberapa tahun terakhir, peran desa dalam pendataan penduduk kerap menimbulkan masalah krusial, misalnya menyangkut penetapan warga masyarakat yang berhak menerima bantuan/subsidi dari pemerintah. Fenomena penyaluran dana kompensasi bahan bakar minyak (BBM), bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin), dan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang salah sasaran tidak akan terjadi jika pemerintah desa memiliki data profil warganya yang akurat dan mutakhir (up-to-date) (Harian Kompas, 2008; Dewi dan Amrun, 2010).

Mudahnya memalsukan dokumen kependudukan di Indonesia selama ini juga telah menjadikan beberapa wilayah di negeri ini menjadi tempat yang “aman” bagi gerakan-gerakan keagamaan radikal yang berujung pada maraknya tindak terorisme (Vivanews, 2011).

Masalah lain yang berakar dari lemahnya administrasi kependudukan di tingkat desa adalah penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang didasarkan pada data yang tidak akurat. Tidak adanya data kependudukan yang dapat dipercaya (reliable) mengakibatkan pemilihan umum diragukan legitimasinya sehingga di beberapa daerah pernah dilakukan pemilihan umum ulang yang tentu saja membuat biaya penyelenggaraannya menjadi semakin mahal (Harian Kompas, 2010).

Pengalaman-pengalaman tersebut dicermati oleh pemerintah dengan dikeluarkannya regulasi-regulasi baru di bidang kependudukan. Undang-undang yang mendasari penyelenggaraan administrasi kependudukan yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 23 Tahun 2006).

UU No. 23 Tahun 2006 memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang administrasi kependudukan. Sistem yang dimaksud adalah sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK), yang merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terintegrasi. Hal penting lainnya berkenaan dengan sistem tersebut adalah pengaturan mengenai penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) serta pemberlakuan KTP elektronik secara nasional.

Administrasi Kependudukan

UU No. 23 Tahun 2006 mendefinisikan penduduk sebagai warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia (UU No. 23 Tahun 2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Permendagri No. 65 Tahun 2010) lebih lanjut menjelaskan istilah kependudukan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk di suatu tempat (Kementerian Dalam Negeri RI 2010).

UU No. 23 Tahun 2006 mendefinisikan administrasi kependudukan sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor-sektor lainnya. Definisi tersebut secara jelas menyebutkan bahwa administrasi kependudukan mencakup kegiatan-kegiatan yang di antaranya adalah pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Keppres No. 88 Tahun 2004) mendefinisikan pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagai pengumpulan, perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk dalam rangka menunjang pelayanan publik, serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan kebijakan dan pembangunan (Keppres No. 88 Tahun 2004).

Administrasi kependudukan merupakan tanggung jawab pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (PP No. 37 Tahun 2007) menyatakan bahwa kepada desa/kelurahan mendapatkan penugasan dari pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan (PP No. 37 Tahun 2007).

Nomor Induk dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum setiap penduduk, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. UU No. 23 Tahun 2006 memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang administrasi kependudukan. Sistem yang dimaksud adalah sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK), yang merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terintegrasi.

Hal penting lainnya berkenaan dengan sistem tersebut adalah pengaturan mengenai penggunaan nomor induk kependudukan (NIK). NIK adalah nomor identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK merupakan identifikasi tunggal setiap penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh dokumen kependudukan.

NIK wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan, baik dalam pelayanan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan. Untuk penerbitan NIK, setiap penduduk wajib mencatatkan biodata penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di desa/kelurahan secara benar (UU No. 23 Tahun 2006).

Data dan Dokumen Kependudukan

Dokumen-dokumen kependudukan menurut UU No. 23 Tahun 2006 di antaranya meliputi: (1) Biodata penduduk, (2) Kartu tanda penduduk (KTP), (3) Kartu keluarga (KK), (4) Surat keterangan kependudukan, dan (5) Akte catatan sipil.

Surat keterangan kependudukan meliputi: (1) Surat keterangan pindah, (2) Surat keterangan pindah datang, (3) Surat keterangan pindah ke luar negeri, (4) Surat keterangan datang dari luar negeri, (5) Surat keterangan tempat tinggal, (6) Surat keterangan kelahiran, (7) Surat keterangan lahir mati, (8) Surat keterangan pembatalan perkawinan, (9) Surat keterangan pembatalan perceraian, (10) Surat keterangan kematian, (11) Surat keterangan pengangkatan anak, (12) Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia, (13) Surat keterangan pengganti tanda identitas, dan (14) Surat keterangan pencatatan sipil.

Dokumen-dokumen kependudukan tersebut memuat data kependudukan, baik data perseorangan maupun data agregat penduduk. Data perseorangan menurut UU No. 23 Tahun 2006 meliputi: (1) Nomor kartu keluarga, (2) Nomor induk kependudukan (NIK), (3) Nama lengkap, (4) Jenis kelamin, (5) Tempat lahir, (6) Tanggal/bulan/tahun lahir, (7) Golongan darah, (8) Agama/kepercayaan, (9) Status perkawinan, (10) Status hubungan dalam keluarga, (11) Cacat fisik/mental, (12) Pendidikan terakhir, (13) Jenis pekerjaan, (14) NIK ibu kandung, (15) Nama ibu kandung, (16) NIK ayah, (17) Nama ayah, (18) Alamat sebelumnya, (19) Alamat sekarang, (20) Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir, (21) Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir, (22) Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah, (23) Nomor akta perkawinan/buku nikah, (24) Tanggal perkawinan, (25) Kepemilikan akta perceraian, (26) Nomor akta perceraian/surat cerai, dan (27) Tanggal perceraian.

Data agregat adalah himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif (UU No. 23 Tahun 2006).

Peran Desa dalam Administrasi Kependudukan

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan administrasi kependudukan, tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan diberikan kepada petugas registrasi yang juga menjabat sebagai pegawai negeri sipil (pasal 1 butir 20 UU No. 23 Tahun 2006).

Kepala desa/lurah atas nama kepala instansi pelaksana di tingkat kabupaten/kota dapat menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang penduduk warga negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan, surat keterangan pindah datang penduduk warga negara Indonesia antar-desa/kelurahan dalam satu kecamatan, surat keterangan kelahiran untuk warga negara Indonesia, surat keterangan lahir mati untuk warga negara Indonesia, dan surat keterangan kematian untuk warga negara indonesia. Instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan (Republik Indonesia 2006).

Sebagaimana telah disebutkan di atas, PP No. 37 Tahun 2007 menyatakan bahwa pengaturan penugasan lebih lanjut kepada camat, lurah, dan kepala desa dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan merupakan tanggung jawab bupati dan walikota (PP No. 37 Tahun 2007).

Metodologi

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, tujuan kajian pustaka dan studi kasus ini adalah: (1) mengidentifikasi peluang dan tantangan pelaksanaan otomatisasi administrasi kependudukan di desa/kelurahan, (2) mengidentifikasi potensi dan kendala yang dihadapi pemerintah desa/kelurahan dalam melaksanakan otomatisasi administrasi kependudukan di desa/kelurahan, (3) mengimplementasikan otomatisasi administrasi kependudukan di desa/kelurahan melalui pemasangan sistem informasi pemerintahan desa/kelurahan, (4) melaksanakan pelatihan, pendampingan, evaluasi dan pemantauan pelaksanaan otomatisasi administrasi kependudukan di desa/kelurahan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, tahap-tahap yang dilakukan meliputi:

Identifikasi kebutuhan data dan informasi kependudukan. Identitikasi dilakukan melalui wawancara dan diskusi kelompok terarah (focus group discussion) dengan aparat pemerintahan setempat.
Identifikasi masalah dan solusi dalam pengelolaan data dan informasi kependudukan. Identitikasi dilakukan melalui wawancara dan diskusi kelompok terarah (focus group discussion) dengan aparat pemerintahan setempat.
Implementasi sistem informasi manajemen. Pemasangan sistem dilakukan di Kantor Desa/Kelurahan tempat studi kasus dilaksanakan.
Pelaksanaan sensus kependudukan. Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung oleh mahasiswa yang dilibatkan dan mahasiswa peserta KKN di tingkat rumah tangga dalam rangka pemutakhiran data kependudukan.
Penyelenggaraan pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan sistem. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pelatihan sehari dan pendampingan oleh mahasiswa yang dilibatkan dan mahasiswa peserta KKN selama periode pelaksanaan program.
Evaluasi dan pemantauan. Efektivitas sistem informasi kependudukan dievaluasi pada akhir periode program bersama-sama mahasiswa dan khalayak sasaran.

Hasil dan Pembahasan

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, kegiatan ini telah dilaksanakan melalui skema Program Penerapan Ipteks 2011 dan sedang diusulkan kembali melalui skema Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik 2012. Terkait dengan hal tersebut, artikel ini hanya melaporkan hasil-hasil yang telah dicapai melalui Program Penerapan Ipteks 2011.

Kegiatan dilaksanakan di Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2011.

Sesuai dengan tahap-tahap yang direncanakan, Program Penerapan Ipteks telah kami laksanakan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

Penyiapan perangkat keras. Pada fase ini, kami menemukan terdapat 3 perangkat keras komputer meja dengan kapasitas RAM 1GB serta processor Intel Pentium 4. Terdapat juga 1 unit mesin pencetak (printer) yang tersambung dengan ketiga komputer tersebut. Environment ini sudah mencukupi sebagai persyaratan minimum sistem yang akan diimplementasikan.
Instalasi sistem. Pemasangan sistem informasi kependudukan dan database kependudukan berjalan sesuai dengan rencana. Namun dari uji coba awal, ditemukan bahwa perangkat lunak masih banyak mengandung kesalahan (bug) yang mengganggu kelancaran pengoperasiannya. Sehubungan dengan hal tersebut, penyempurnaan-penyempurnaan masih perlu dilakukan.
Pengumpulan data kependudukan. Tahap ini dilakukan dengan melibatkan aparat desa setempat, dengan dibantu oleh mahasiswa. Salah satu kendala pada tahap ini adalah rendahnya kemauan (willingness) dari aparat desa. Di satu sisi, mereka sudah dapat memahami manfaat dari sistem informasi yang terpasang, tapi aktivitas pengumpulan data sepertinya dipandang sebagai proyek besar yang mengharuskan mereka untuk mendapatkan imbalan. Terlepas dari kendala tersebut, pendampingan dari mahasiswa masih tetap berlanjut hingga akhir pelaksanaan program.
Pemasukan data (data entry). Pemasukan data awal pada database yang telah terpasang dilakukan dengan menyalin data kartu keluarga yang tersimpan dalam arsip ke dalam format standar yang terbaca oleh sistem. Pada fase ini, kami menemui seorang aparat desa yang tampaknya antusias untuk melakukan pengumpulan data. Namun karena data penduduk yang ada di desa sebagian sudah kadaluwarsa, sementara terdapat kendala dalam proses pengumpulan data, tahap pemasukan data ini pun masih belum optimal. Di sisi lain, kesalahan (bug) yang ada dalam sistem yang terpasang turut memperumit masalah pada tahap pemasukan data.
Pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan sistem. Kegiatan ini dilakukan melalui event pelatihan sehari dan dilanjutkan dengan on the job training kepada aparat desa pengoperasi dan pemelihara sistem dan didampingi oleh mahasiswa pada sepanjang periode program. Sesuai dengan rencana, kegiatan tersebut memang dapat terlaksana. Meskipun demikan, pelatihan diikuti oleh peserta terbatas, berbeda dengan rencana yang melibatkan seluruh aparat termasuk RT/RW. Meskipun upaya persuasi telah dilakukan kepada aparat yang ada di Kantor Desa, rendahnya animo pelatihan mungkin disebabkan karena rendahnya kemauan dari mereka. Terlepas dari kendala tersebut, pendampingan secara informasl dilakukan melalui mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan ini.

Keberlanjutan dan Kendala Pelaksanaan Kegiatan

Dari uraian tahap-tahap kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa kendala yang ditemukan selama pelaksanaannya berakar dari rendahnya kemauan dari pihak aparat desa setempat. Tahap yang paling terkena dampak dari kendala tersebut adalah pengumpulan data yang semula direncanakan melibatkan aparat hingga ke tingkat RT/RW dengan tujuan agar data yang tersimpan dalam database kependudukan di akhir kegiatan ini sudah mencerminkan data yang sesungguhnya.

Kendala lain adalah masih adanya kesalahan (bug) pada perangkat lunak. Kesalahan perangkat lunak tersebut terasa menghambat fase pemasukan data dan pelatihan. Minimnya dokumentasi sistem juga membuat kegiatan pelatihan kurang optimal.

Penutup

Dari paparan pelaksanaan kegiatan pada di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Manfaat otomatisasi sistem informasi kependudukan dapat dipahami oleh aparat desa setempat. Antusiasme sebagian aparat desa menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi kependudukan di Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dapat dilanjutkan.
Kendala utama yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan adalah rendahnya kemauan aparat desa secara umum. Sebagai contoh, aktivitas pengumpulan data terkendala karena kegiatan ini memerlukan upaya yang cukup besar dan melibatkan banyak pihak.
Kendala teknis lain terkait dengan masih adanya kesalahan perangkat lunak (bug) dalam sistem yang terpasang. Kendala ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab kami. Penyempurnaan dan pemutakhiran perlu terus dilaksanakan saat ini. Tidak lagi bekerjasama dengan mitra dari luar, kami bahkan sedang merintis pengembangan sistem informasi desa secara mandiri dengan filosofi pengembangan sumber terbuka (opensource).

Sebagai bukti komitmen kami terhadap pengembangan sistem informasi dalam menunjang implementasi e-Government di tingkat pemerintahan desa, kegiatan sejenis sedang kami usulkan melalui skema Program KKN Tematik.

Referensi

Dewi, A.S. dan M. Amrun. Membangun Sistem Informasi Desa. COMBINE Resource Institution, 2010.

Amirullah. "Mengoptimalkan Pemakaian Software Open Source." Ikatan Guru Indonesia. 2010. http://www.klubguru.com.

Cummings, Haag. Management Information Systems for the Information Age. McGraw-Hill Ryerson, 2006.

Harian Kompas. Daftar Pemilih Tetap Bermasalah. 10 Mei 2010.

Harian Kompas. Verifikasi Data BLT Harus Dipercepat. 15 Mei 2008.

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Vivanews. Kasus Terorisme Ba'asyir dari Masa ke Masa. 16 Juni 2011. http://www.vivanews.com/.

Akuntan Indonesia menjadi anggota Dewan IFAC

2011-11-19T21:51:00.000+07:00

“Ini menjadi prestasi bagi akuntan Indonesia karena untuk pertama kalinya masuk dalam jajaran pengurus IFAC,” demikian ungkapan Mardiasmo, Ketua DPN IAI, menanggapi terpilihnya Ahmadi Hadibroto sebagai anggota International Federation of Accountants (IFAC), seperti dikutip okezone.com.

IFAC adalah organisasi profesi akuntansi global yang (konon) didedikasikan untuk melayani kepentingan umum melalui penguatan profesi dan berkontribusi dalam pembangunan perekonomian internasional yang kokoh. IFAC didirikan tahun 1977 dan Ahmadi Hadibroto adalah akuntan Indonesia pertama yang mendapatkan kehormatan sebagai anggota Dewan IFAC.

Menurut Mardiasmo, adanya perwakilan Indonesia dalam IFAC akan meningkatkan nilai tawar profesi akuntan Indonesia di mata internasional. Terpilihnya wakil IAI ini menunjukkan pengakuan Indonesia sebagai negara G-20 dengan kualitas akuntan yang tidak kalah dengan negara lain di Eropa dan Amerika.

Selamat, Pak Ahmadi Hadibroto, selamat bertugas, semoga sukses,

Kos bunga yang timbul dalam pembangunan aset

2011-11-01T01:22:00.000+07:00

Perlakuan atas kos bunga yang timbul selama pembangunan aset telah menjadi kontroversi yang berlarut-larut dalam akuntansi. Artikel ini diadaptasi dari Kieso et al. (2012) membahas perlakuan akuntansi atas bunga yang timbul dalam pembangunan aset dengan mengacu pada ketentuan terbaru dalam IFRS. Semoga bermanfaat.

Bibliografi yang disarankan

Warsidi. 2011. Kos bunga yang timbul dalam pembangunan aset. http://www.warsidi.com/2011/11/kos-bunga-yang-timbul-dalam-pembangunan.html. Diakses tanggal dd mmmm yyyy.

Download PDF

Perlakuan atas kos bunga yang timbul selama pembangunan aset telah menjadi kontroversi yang berlarut-larut dalam akuntansi. Setidaknya terdapat tiga pendekatan yang diajukan untuk memperlakukan bunga yang timbul dalam rangka pendanaan aset tetap yang dibangun sendiri:

Tidak mengkapitalisasi kos bunga selama pembangunan. Dalam pendekatan ini, bunga dianggap sebagai kos pendanaan dan tidak termasuk kos pembangunan aset. Jika perusahaan menerbitkan ekuitas (saham), tidak mendanai pembangunan asetnya melalui utang, kos bunga tidak akan terjadi. Sanggahan utama terhadap pendekatan ini menyatakan bahwa, penggunaan kas, dari manapun sumbernya, menimbulkan kos bunga meskipun implisit, yang tidak seharusnya diabaikan.
Membebankan seluruh kos pendanaan, baik yang teridentifikasi ataupun tidak, ke pembangunan aset. Menurut pendekatan ini, kos pembangunan aset harus mencakup kos pendanaannya, apakah tunai, berasal dari pinjaman, atau melalui penerbitan saham. Pendukung pendekatan ini menyatakan, seluruh kos yang diperlukan untuk mempersiapkan aset sesuai tujuan penggunaannya, termasuk bunga, menjadi bagian dari kos aset. Bunga, entah itu sungguh-sungguh terjadi atau implisit, adalah kos, seperti halnya tenaga kerja dan bahan mentah. Sanggahan utama terhadap pendekatan ini menyatakan bahwa, diperhitungkannya kos yang terkait dengan penerbitan saham (pendanaan ekuitas) bersifat subjektif dan menyimpang dari rerangka kos historis.
Hanya mengkapitalisasi bunga sesungguhnya yang terjadi selama perioda pembangunan. Pendekatan ini menyepakati sebagian logik yang mendasari pendekatan kedua—bahwa bunga adalah kos seperti halnya tenaga kerja dan bahan mentah. Tetapi pendekatan ini hanya mengkapitalisasi kos bunga yang terjadi dari pendanaan melalui utang. Kos yang terkait dengan pendanaan melalui penerbitan saham diabaikan. Dengan pendekatan ini, kos aset yang pembangunannya didanai melalui utang akan lebih tinggi dibandingkan dengan jika aset itu didanai melalui penerbitan saham. Sebagian kalangan tidak puas dengan pendekatan ini karena mereka meyakini kos aset harusnya sama, entah itu diperoleh secara tunai, didanai melalui utang, atau didanai melalui penerbitan saham.

Gambar berikut menunjukkan bagaimana pengaruh kapitalisasi bunga terhadap kos aset menurut ketiga pendekatan di atas.

Sumber: Kieso, et al (2012)

IFRS menganut pendekatan ketiga—mengkapitalisasi bunga yang sesungguhnya terjadi (dengan modifikasi). Metoda ini sejalan dengan konsep kos historis pemerolehan aset yang mencakup seluruh kos (termasuk bunga) yang timbul agar aset berada dalam kondisi dan lokasi siap digunakan. Dasar pemikiran yang melandasi pendekatan ini adalah, selama pembangunannya, aset belum menghasilkan pendapatan, sehingga perusahaan harus menangguhkan (mengkapitalisasi) kos bunga. Setelah pembangunan selesai, aset siap digunakan dan perusahaan akan menghasilkan pendapatan dengan aset tersebut. Pada saat itulah perusahaan harus mngakui bunga sebagai biaya (expense) dan mempertemukannya dengan pendapatan yang dihasilkannya. Implikasinya, jika aset dibeli dan langsung bisa digunakan, bunga yang timbul dalam pemerolehannya juga harus langsung dibiayakan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menerapkan pendekatan di atas adalah:

Kualifikasi aset
Perioda kapitalisasi
Jumlah bunga yang dikapitalisasi

Kualifikasi aset

Untuk mengkapitalisasi bunga, penyiapan aset untuk digunakan sesuai tujuannya harus memakan waktu yang cukup lama. Kapitalisasi bunga dimulai sejak pembayaran yang terkait aset pertama kali dilakukan. Kapitalisasi berlanjut sampai dengan pembangunan selesai dan aset siap digunakan.

Aset yang memenuhi kualifikasi kapitalisasi bunga meliputi aset dalam masa pembangunan yang nantinya akan digunakan sendiri oleh perusahaan (termasuk bangunan, pabrik, dan mesin) dan aset dengan maksud untuk dijual atau disewaguna yang dibangun atau diproduksi melalui projek-projek yang dipisahkan dari aktivitas-aktivitas lainnya (discrete projects) (misalnya, pembuatan kapal atau pembangunan real estate).

Aset yang tidak memenuhi kualifikasi kapitalisasi bunga misalnya adalah (1) aset-aset yang sedang digunakan atau siap digunakan sesuai tujuannya, dan (2) aset-aset yang tidak digunakan dalam aktivitas normal serta tidak sedang dalam proses penyiapan untuk digunakan sesuai tujuannya. Contoh kategori kedua adalah lahan tidur dan aset yang tidak digunakan karena usang, kelebihan kapasitas, atau memerlukan perbaikan.

Perioda kapitalisasi

Perioda kapitalisasi adalah kurun waktu diharuskannya kapitalisasi bunga dilakukan. Perioda kapitalisasi dimulai dengan terpenuhinya tiga kondisi berikut:

Pengeluaran untuk aset yang dibangun telah dilakukan.
Aktivitas yang diperlukan untuk menyiapkan aset sesuai tujuan penggunaannya sedang berlangsung.
Kos bunga sedang terjadi.

Kapitalisasi bunga berlanjut sepanjang tiga kondisi di atas terpenuhi. Perioda kapitalisasi berakhir pada saat aset hampir selesai dan siap digunakan sesuai tujuannya.

Jumlah yang dikapitalisasi

Jumlah bunga yang dikapitalisasi ditentukan dengan memilih yang lebih rendah antara bunga yang sesungguhnya terjadi selama perioda atau bunga yang dapat dihindari. Bunga yang dapat dihindari (avoidable interest) adalah jumlah kos bunga selama perioda yang secara teoretis dapat dihindari jika perusahaan tidak melakukan pembayaran terkait aset.

Sebagai contoh, jika kos bunga sesungguhnya Rp90.000 dan bunga yang dapat dihindari Rp80.000, bunga yang dikapitalisasi hanya Rp80.000. Sebaliknya, jika kos bunga sesungguhnya Rp80.000 dan bunga yang dapat dihindari Rp90.000, bunga yang dikapitalisasi juga hanya Rp80.000. Kos bunga tidak termasuk kos kapital yang timbul dalam penerbitan saham. Lebih lanjut, IFRS mengharuskan kapitalisasi bunga untuk aset yang memenuhi kualifikasi hanya jika dampaknya material, jika dibandingkan dengan dampak yang timbul seandainya bunga dibiayakan.

Untuk menerapkan konsep avoidable interest, jumlah bunga yang mungkin akan dikapitalisasi selama satu perioda akuntansi dihitung dengan cara mengalikan suku bunga pinjaman dengan rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran terkait aset yang memenuhi kualifikasi selama perioda yang bersangkutan.

Rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran

Untuk menghitung rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran, pengeluaran-pengeluaran dalam rangka pembangunan aset dibobot menurut lamanya waktu (pecahan dari satu tahun atau perioda akuntansi) yang menimbulkan terjadinya kos bunga.

Sebagai contoh, projek pembangunan jembatan direncanakan memakan waktu 17 bulan, dan selama tahun berjalan pembayaran kepada kontraktor dilakukan pada tanggal 1 Maret sebesar Rp240.000, 1 Juli sebesar Rp480.000, dan 1 Nopember sebesar Rp360.000. Rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember dihitung sebagai berikut:

Rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran dihitung dengan membobot tiap-tiap pengeluaran menurut lamanya waktu yang menimbulkan terjadinya kos bunga. Untuk pengeluaran tanggal 1 Maret, kos bunga yang dikaitkan dengan pengeluaran tersebut adalah 10 bulan. Untuk pengeluaran tanggal 1 Juli, kos bunga yang diperhitungkan hanya untuk 6 bulan. Untuk pengeluaran tanggal 1 Nopember, kos bunganya adalah untuk 2 bulan.

Suku bunga

Prinsip pemilihan suku bunga yang seharusnya diterapkan atas rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran adalah:

Bagian rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran hingga sama dengan jumlah pinjaman khusus untuk mendanai aset dikalikan dengan suku bunga yang berlaku atas pinjaman khusus tersebut.
Bagian rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran yang lebih besar dibandingkan jumlah pinjaman khusus untuk mendanai pembangunan aset dikalikan dengan rata-rata tertimbang suku bunga yang berlaku atas semua pinjaman lainnya.[1]

Penghitungan rata-rata tertimbang suku bunga untuk pinjaman selebihnya dari yang khusus dilakukan untuk mendanai pembangunan aset diilustrusikan sebagai berikut:

Contoh komprehensif kapitalisasi bunga

Untuk mengilustrasikan isu-isu yang terkait dengan kapitalisasi bunga, misalkan pada tanggal 1 Nopember 2011, PT ABC mengontrak PT KTR untuk membangun sebuah gedung dengan nilai kontrak Rp1.400.000 di atas tanah dengan kos Rp100.000 (dibeli dari kontraktor yang sama yang pembayarannya digabungkan dengan pembayaran pertama). Tanggal dan jumlah pembayaran PT ABC kepada PT KTR selama tahun 2012 adalah sebagai berikut:

PT KTR menyelesaikan pembangunan gedung dan siap digunakan pada tanggal 31 Desember 2012. Pinjaman PT ABC tanggal 31 Desember 2012.

Rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran dihitung sebagai berikut:

Pengeluaran yang dilakukan pada tanggal 31 Desember (akhir tahun fiskal) tidak menimbulkan kos bunga.

Bunga yang dapat dihindari (avoidable interest) dihitung dengan cara sebagai berikut:

Jumlah Rp70.000 adalah rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran selebihnya dari jumlah pinjaman khusus untuk mendanai pembangunan aset (Rp820.000 – Rp750.000). Suku bunga 11,04% adalah rata-rata tertimbang suku bunga pinjaman lainnya yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

Kos bunga sesungguhnya yang merupakan jumlah maksimum bunga yang boleh dikapitalisasi selama tahun 2012 dihitung sebagai berikut:

Selanjutnya, PT ABC memilih yang lebih rendah antara bunga yang dapat dihindari (Rp120.230) dengan bunga sesungguhnya (Rp239.500). Bunga yang dapat dihindari ternyata lebih kecil, sehingga jumlah itulah yang dikapitalisasi terhadap gedung yang dibangun.

Dampak transaksi pembangunan gedung terhadap akun-akun PT ABC selama tahun 2012 disajikan sebagai berikut:

Sepanjang gedungnya belum selesai dan belum siap digunakan, pendebitan bisa juga dilakukan ke akun Pembangunan dalam Proses, tidak langsung ke akun Bangunan. Dari pencatatan tanggal 31 Desember terlihat, kapitalisasi bunga sebesar Rp120.230 menambah kos gedung yang dibangun.

PT ABC akan menghapus kapitalisasi bunga dengan sendirinya ketika kos gedung didepresiasi selama umur manfaat gedung, bukan selama jangka waktu utangnya. Laporan keuangan PT ABC juga harus mengungkapkan total kos bunga yang terjadi selama periode, berapa yang dibiayakan dan berapa yang dikapitalisasi.

Jumlah kapitalisasi bunga bisa diungkapkan pada seksi nonoperasi di laporan laba-rugi atau di catatan atas laporan keuangan. Kedua bentuk pengungkapan diilustrasikan sebagai berikut:

1. Pada seksi nonoperasi

1. Pada catatan atas laporan keuangan

Masalah-masalah khusus terkait kapitalisasi bunga

Dua isu terkait kapitalisasi bunga memerlukan perhatian khusus:

Pengeluaran untuk tanah
Pendapatan bunga

Pengeluaran untuk tanah

Kos bunga yang terkait dengan pembelian tanah yang akan dikembangkan untuk tujuan penggunaan tertentu memenuhi kualifikasi untuk dikapitalisasi. Jika tanah dibeli untuk dijadikan lokasi bangunan (misalnya untuk lokasi pabrik), kos bunga yang dikapitalisasi selama perioda pembangunan menjadi bagian kos pabrik, bukan tanah. Sebaliknya, jika tanah dikembangkan untuk dijual kembali berupa kapling (lot), kos pemerolehannya akan mencakup kapitalisasi bunga. Jika tanah dibeli dan dimiliki untuk maksud spekulasi harga, kapitalisasi bunga tidak boleh dilakukan karena aset tersebut telah siap sesuai tujuan penggunaannya.

Pendapatan bunga

Banyak perusahaan meminjam uang untuk mendanai pembangunan aset. Dana pinjaman yang berlebih untuk sementara bisa saja diinvestasikan dalam surat-surat berharga untuk memperoleh pendapatan bunga hingga dana itu benar-benar diperlukan untuk membayar pembangunan aset. Pada tahap awal pembangunan, pendapatan bunga yang diperoleh bisa saja lebih besar daripada kos bunga yang timbul atas dana pinjaman.

Menurut ketentuan IFRS, pendapatan bunga yang dihasilkan dari pinjaman tertentu harus dikurangkan (di-offset) atas kos bunga yang dikapitalisasi. Dasar pemikiran ketentuan ini adalah, pendapatan bunga yang diperoleh memiliki keterkaitan langsung dengan kos bunga yang timbul atas pinjaman tertentu.

Referensi

Diadaptasi dari Kieso et al. 2012. Intermediate Accounting 14^th Edition, h. 559 – 565.

[1] Suku bunga yang digunakan bisa saja hanya rata-rata tertimbang suku bunga semua pinjaman, jika dikehendaki demikian. Artikel ini menggunakan suku bunga pinjaman khusus diikuti dengan rata-rata tertimbang karena cara ini dianggap lebih konsisten secara konseptual. Kedua metoda tersebut boleh dipilih; IFRS tidak memberikan panduan khusus mengenai pengukuran ini. Pembahasan mengenai isu ini dan isu-isu lainnya yang terkait dengan kapitalisasi bunga, lihat Kathryn M. Means dan Paul M. Kazenski, “SFAS 34: Recipe for Diversity,” Accounting Horizons (September 1988); dan Wendy A. Duffy, “A Graphical Analysis of Interest Capitalization,” Journal of Accounting Education (Fall 1990).

Mengapa harus mengadopsi IFRS? (Part 2)

2011-10-08T06:16:00.001+07:00

Artikel sebelumnya memaparkan argumen dan persuasi Hans Hoogervorst yang berupaya untuk meyakinkan Securities and Exchange Commission (SEC) untuk mendukung dan memasukkan International Financial Reporting Standards (IFRS) ke dalam sistem pelaporan keuangan Amerika Serikat. Untuk maksud yang sama dengan paparan sebelumnya—menyelami suasana pengambilan keputusan di Amerika Serikat terkait pengadopsian IFRS, berikut adalah kutipan-kutipan argumen Harvey Goldschmid, mantan komisaris SEC yang kini menjadi wali (trustee) di IFRS Foundation.

Bagi Harvey Goldschmid, dimasukkannya IFRS di Amerika Serikat merupakan “keniscayaan nasional.” Menurutnya, saat ini adalah momen yang sangat penting. Masa depan pelaporan keuangan—serta proteksi investor dan efektivitas pasar keuangan dalam skala global—akan ditentukan dalam beberapa bulan ke depan. Sebagaimana diberitakan, SEC diperkirakan akan mengumumkan keputusan tekait dimasukkannya IFRS ke dalam sistem pelaporan keuangan Amerika Serikat pada akhir tahun 2011 ini.

Harvey Goldschmid menegaskan, kegagalan untuk beralih ke IFRS merupakan “kesalahan tragis” bagi Amerika Serikat.

Dalam argumennya, Harvey Goldschmid memaparkan dua skenario…

Skenario pertama, koalisi negara-negara yang saat ini mendukung IFRS akan terpecah. Bukan hanya ada dua set standar akuntansi, IFRS dan US GAAP, tetapi akan ada beberapa GAAP pada skala regional, atau bahkan akan terjadi lagi fragmentasi seperti halnya situasi sebelum tahun 2000, ketika terdapat banyak sekali sistem pelaporan keuangan pada skala nasional dan regional.

Menurut Harvey Goldschmid, kos fragmentasi itu akan sangat mahal, terutama terkait lemahnya transparansi dan daya banding, tingginya biaya akuntansi, dan inefisiensi pelaporan keuangan.

Skenario kedua, negara-negara pendukung IFRS akan tetap bersatu dan Amerika Serikat akan dikucilkan. Keanggotaan Amerika Serikat di dewan atau wali IFRS Foundation akan berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. SEC akan dihapus dari Dewan Pemantau IASB. Amerika Serikat tidak lagi berperan besar dan konstruktif dalam pengembangan dan pengawasan IFRS seperti saat ini.

Bagi Harvey Goldschmid, tanpa partisipasi aktif Amerika Serikat, kualitas standar akuntansi internasional secara keseluruhan akan memburuk. Dia mengingatkan, tidak ada negara lain yang lebih peduli terhadap perlindungan investor dan transparansi selain Amerika Serikat.

Harvey Goldschmid menambahkan, Amerika Serikat juga tidak mungkin mengisolasi diri dari sistem global untuk selamanya. Pada tahun 2020 atau 2030, kemungkinan Amerika Serikat terpaksa harus mengadopsi standar akuntansi internasional setelah kualitas IFRS mengalami penurunan tanpa keterlibatan Amerika Serikat sebelumnya. Peran Amerika Serikat dalam perumusan dan tata kelola IFRS juga tidak lagi akan sebesar saat ini.

Sebagai mantan pejabat Amerika Serikat, Harvey Goldschmid menyiratkan keyakinannya yang sangat tinggi akan kebesaran Amerika Serikat. Argumennya seakan-seakan ingin mengatakan, kerugian besar bagi IASB dan projek standar akuntansi internasional, jika Amerika Serikat tidak mendukung IFRS. Keputusan Amerika, menurutnya, akan menentukan nasib akuntansi di masa mendatang,

Mengapa harus mengadopsi IFRS?

2011-10-06T18:27:00.001+07:00

Mengapa harus mengadopsi International Financial Reporting Standards (IFRS)? Pertanyaan ini paling tepat dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan di sebuah negara yang secara ekonomi-politik cukup kuat di kancah internasional seperti Amerika Serikat. Pengambil kebijakan di Indonesia yang sangat tergantung kepada dunia luar tentu saja tidak memandang isu atau pertanyaan itu penting. Secara praktis, adopsi IFRS bukanlah pilihan bagi Indonesia, tapi keharusan, dengan harapan, investasi asing akan tetap masuk atau bahkan meningkat dan kita tidak dikucilkan dalam pergaulan internasional.

Sekadar untuk “menyelami” suasana pengambilan keputusan di Amerika Serikat terkait pengadopsian IFRS, berikut adalah kutipan-kutipan argumen Hans Hoogervorst—Ketua IASB saat ini—untuk meyakinkan Securities and Exchange Commission (SEC) dan Financial Accounting Standards Board (FASB) sebagaimana dimuat di Accounting Today. Sebagaimana diberitakan, SEC diperkirakan akan mengumumkan keputusan tekait dimasukkannya IFRS ke dalam sistem pelaporan keuangan Amerika Serikat pada akhir tahun 2011 ini…

Dalam sebuah konferensi di Boston yang disponsori oleh AICPA dan IFRS Foundation, Hans Hoogervorst mengungkap data pangsa kapitalisasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di pasar global. Kita tahu, untuk satu perusahaan yang terdaftar di bursa efek, kapitalisasi pasar adalah jumlah lembar saham beredar dikalikan dengan harga pasarnya.

Menurut Hans Hoogervorst, pangsa kapitalisasi pasar global Amerika Serikat saat ini kurang lebih 30 persen. Padahal, dalam periode 1996 – 2006, pangsa kapitalisasi pasar global Amerika Serikat rata-rata sebesar 45 persen. Meskipun demikian, hal tersebut tidak berarti menyusutnya pasar keuangan Amerika Serikat. Yang terjadi adalah, pasar keuangan di bagian-bagian dunia yang lain, terutama Asia, kini berkembang menjadi pemain-pemain global. Bagi Hans Hoogervorst, fakta tersebut mengisyaratkan panggilan bagi Amerika Serikat untuk memainkan peran kunci dalam pengembangan standar akuntansi global.

Terlebih lagi, perusahaan-perusahaan multinasional seperti Archer Daniels Midland, Bank of New York Mellon, Chrysler, Ford Motor Company, Kellogg, dan United Continental Holdings, serta dana pension besar di Amerika Serikat seperti California Public Employees’ Retirement System semuanya mendukung pengadopsian IFRS.

Hans Hoogervorst berargumen, Amerika Serikat akan memiliki peluang yang lebih baik dengan turut mengembangkan standar di tingkat internasional. Lebih lanjut, Hans Hoogervorst menegaskan, jika semuanya berkomitmen terhadap tujuan yang sama, sistem pelaporan keuangan dapat dibangun secara internasional, tanpa takut merugikan negara-negara yang sedang berupaya untuk melakukan hal-hal yang tepat bagi mereka.

Diakui atau tidak, profesi akuntansi Amerika Serikat selama ini memang telah menjadi referensi global. Dibandingkan dengan proyek pengembangan standar akuntansi internasional yang relatif muda, banyak kalangan mengklaim bahwa prinsip-prinsip akuntansi Amerika Serikat (PABU AS) lebih unggul dan lebih berkualitas dibandingkan IFRS.

Menanggapi klaim tersebut, Hans Hoogervorst menyatakan perdebatan itu tidaklah produktif. Riset-riset akademik menyimpulkan bahwa IFRS dan PABU AS keduanya merupakan standar berkualitas tinggi. Kerjasama selama satu dekade untuk memperbaiki dan mengkonvergensi IFRS dengan PABU AS mengisyaratkan bahwa kualitas keduanya telah meningkat dan konvergen satu sama lain. IFRS dan PABU AS juga sama-sama digunakan di pasar-pasar modal utama di dunia. Keduanya memiliki keunggulan dan kelemahan. Menurut Hans Hoogervorst, kualitas standar tidaklah seharusnya dijadikan dasar pengambilan keputusan apakah Amerika Serikat akan mengadopsi IFRS atau tidak.

Sebagian kalangan menyatakan, IFRS tidaklah diadopsi seluas dan sebanyak yang diklaim oleh International Accounting Standards Board (IASB). Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan di Eropa tidak sepenuhnya menggunakan IFRS dengan adanya opsi pada sembilan paragraf di IAS 39 tentang instrumen keuangan. Hans Hoogervorst menyanggah dengan menyatakan, opsi itu hanya digunakan oleh kurang dari 30 perusahaan, atau 1 persen dari sejumlah 8.000 perusahaan terbuka yang mengadopsi IFRS secara penuh.

Yang terjadi justru sebaliknya. Perusahaan-perusahaan di dunia telah dan sedang dalam proses adopsi IFRS dengan perkembangan yang sangat mengesankan. Di benua Amerika, hampir semua negara di Amerika Latin dan Kanada mengadopsi IFRS. Di Asia-Oceania, Indonesia, Australia, Selandia Baru, Korea, Hong Kong, dan Singapura telah atau akan mengadopsi IFRS secara penuh. Afrika Selatan dan Israel telah mengadopsi IFRS. Di Eropa, negara-negara selain Uni Eropa seperti Turki dan Rusia juga telah mengadopsi IFRS secara penuh. Sebagian besar negara anggota G20 juga merupakan pengadopsi IFRS.

Meskipun demikian, penerapan IFRS secara tidak konsisten, diakui oleh Hans Hoogervorst, memang akan menyulitkan pembandingan data akuntansi di tingkat internasional, seperti dalam kasus penilaian utang di Yunani. Hans Hoogervorst menegaskan, masalah daya banding yang diakibatkan oleh inkonsistensi penerapan standar pasti dijumpai meskipun perusahaan menggunakan standar akuntansi selain IFRS.

Lebih lanjut dikatakan, penerapan standar secara konsisten bisa dicapai jika perusahaan-perusahaan menggunakan satu bahasa tunggal. Terkait posisinya sebagai Ketua IASB, Hans Hoogervorst menegaskan komitmen IASB untuk bekerja sama dengan regulator pasar modal dan profesi akuntansi di berbagai negara dalam rangka meningkatkan konsistensi penerapan IFRS di seluruh dunia. Tanpa adanya bahasa yang tunggal, konsistensi pelaporan keuangan secara internasional tidak akan pernah terwujud.

Hans Hoogervorst menegaskan, diadopsinya IFRS oleh Amerika tidak akan mengurangi otoritas SEC dalam menegakkan aturan-aturan pasar modal. Hans Hoogervorst bahkan menyatakan bahwa pengalaman SEC yang sangat kaya dalam mengatur pasar modal serta partisipasi aktifnya dalam pengembangan standar akuntansi internasional justru akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi IASB dan sistem pelaporan keuangan global.

Sebagian perusahaan menghawatirkan mahalnya kos untuk mengadopsi IFRS. Untuk mengantisipasi hal tersebut, IASB menetapkan periode transisi yang cukup panjang. Adanya opsi untuk mengadopsi lebih awal suatu standar juga sangat bermakna bagi perusahaan-perusahaan yang telah merasakan manfaat IFRS.

Hans Hoogervorst menyatakan, kesulitan transisi tidak seharusnya dilebih-lebihkan. Proyek konvergensi yang sudah dilakukan telah mempersempit perbedaan antara IFRS dengan PABU AS. IFRS telah dipahami secara luas di Amerika Serikat. SEC telah mengembangkan kompetensi IFRS bagi personel-personelnya, telah terbiasa mengawasi laporan-laporan keuangan berbasis IFRS yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan asing yang mendaftarkan sahamnya di Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan multinasional di sana juga telah mengembangkan keahlian IFRS di dalam organisasinya melalui cabang-cabangnya yang tersebar di negara-negara lain.

FASB juga tidak akan kehilangan otoritasnya. Hans Hoogervorst menegaskan, FASB dan SEC akan tetap bertanggung jawab penuh atas standar akuntansi, terlepas dari apakah Amerika Serikat beralih ke IFRS atau tidak.

Seperti halnya partisipasi dalam kesepakatan-kesepakatan internasional lainnya, negosiasi dan kerja sama merupakan keniscayaan. Dalam konteks standar akuntansi internasional, Amerika Serikat tetap akan menjadi masukan yang sangat diperhitungkan dalam pengembangannya. Basis pengetahuan yang ada di FASB pasti sangat berharga bagi IASB.

Hans Hoogervorst berusaha meyakinkan, Amerika Serikat akan tetap memiliki pengaruh yang besar di IASB. Dia bahkan mengungkapkan pernyataan sebagian pejabat IASB bahwa Amerika Serikat akan kehilangan pengaruh jika SEC tidak segera memutuskan untuk mendukung IFRS.

Saat ini, empat dari 15 anggota dewan berasal dari Amerika Serikat dan tentunya memainkan peran yang signifikan di IASB. Kedaulatan Amerika juga akan dilindungi jika SEC menggunakan mekanisme pengesahan terhadap standar-standar akuntansi yang juga digunakan di negara-negara lain di seluruh dunia. Mekanisme yang sama juga akan menjadi semacam “pemutus sirkuit” jika IASB mengeluarkan standar akuntansi yang menimbulkan masalah mendasar bagi Amerika Serikat. Adanya mekanisme pengesahan juga menjamin peran penting FASB. Hans Hoogervorst mengungkapkan, FASB dan IASB serta badan-badan penyusun standar lainnya tetap bekerja sama meskipun projek konvergensi telah berakhir.

Seperti halnya FASB, IASB telah meningkatkan due process dalam penyusunan standarnya. Sebagai contoh, IASB telah menerapkan analisis atas dampak standar baru serta tinjauan pasca-implementasi untuk kebanyakan standar akuntansi yang diterbitkannya.

Hans Hoogervorst bahkan mengakui, dia tidak pernah bekerja di organisasi lain yang aktivitasnya begitu transparan dan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan sedemikian luas selain di IASB. Meskipun demikian, seperti halnya FASB, IASB memang tidak bisa lepas dari tekanan politisi dan pelaku usaha. Sebagai contoh, di tengah gejolak krisis keuangan, baik IASB maupun FASB sama-sama berada di bawah tekanan yang sangat kuat untuk melonggarkan aturan-aturan akuntansi yang dikeluarkannya.

Hans Hoogervorst menyatakan bahwa tekanan terhadap IASB merupakan fakta yang memang ada. Hasil pekerjaan IASB sangat mempengaruhi kepentingan para pelaku usaha dan politisi. Tetapi dengan semakin besar IASB dan keragaman perwakilannya, akan semakin sulit pula pihak-pihak tertentu memaksakan kepentingannya. Sebagaimana dikatakannya, “Saya tidak akan meninggalkan politik untuk menjadikan akuntansi bermuatan politis. Sebaliknya, saya akan menggunakan seluruh keterampilan politik saya untuk menjaga akuntansi senetral mungkin dari muatan politik.”

Dari pernyataan-pernyataan Hans Hoogervorst tersebut terlihat adanya keengganan Amerika Serikat untuk memberikan dukungan terhadap IFRS. Argumen-argumen yang diajukan Ketua IASB itu menyiratkan bahwa Amerika Serikat enggan memberikan dukungan terkait dengan hal-hal berikut: (1) Amerika Serikat merasa sangat dominan di kancah pasar modal global, (2) Ada polemik dan sikap skeptis mengenai inferioritas IFRS dibandingkan PABU AS, (3) Amerika Serikat selama ini telah menjadi referensi utama profesi akuntansi di dunia, (4) Adanya keengganan terkait mahalnya kos transisi yang harus ditanggung oleh perusahaan, (5) Adanya indikasi resistensi dari pengambil-pengambil kebijakan di Amerika Serikat bahwa otoritas mereka dan dominasi Amerika Serikat akan berkurang dengan diadopsinya standar akuntansi internasional.

Upaya persuasi yang dilakukan oleh Hans Hoogervorst selaku Ketua IASB juga menegaskan masih kuatnya posisi tawar yang dimiliki profesi akuntansi Amerika Serikat.

Standar pelayanan minimal bidang sosial dan pekerjaan umum Kabupaten Pemalang

2011-09-26T04:06:00.001+07:00

Dengan mengucap syukur ke hadirat Allah, SWT, Laporan Akhir Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dan Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang telah kami selesaikan. Naskah ini juga telah dilampiri oleh dua Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk bidang sosial dan pekerjaan umum yang merupakan output final dari kegiatan ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait atas dukungan, masukan, dan arahannya selama pelaksanaan kegiatan ini. Secara khusus, kami sangat berterima kasih kepada tim manajemen SCBD-P, jajaran pejabat BAPEDA Kabupaten Pemalang, serta jajaran pejabat di dinas-dinas terkait, yang telah menyediakan data dan informasi demi tercapainya maksud kegiatan ini.

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Tujuan akhir kegiatan ini adalah tersusunnya dua rancangan peraturan bupati tentang SPM bidang sosial dan pekerjaan umum. Dengan dilaksanakannya diskusi kelompok terarah pada penyampaian laporan antara pada tanggal 6 September 2011 serta validasi data secara berganda kepada pihak-pihak terkait, kami berharap target-target pencapaian SPM untuk tahun 2011 – 2016 yang tercantum dalam rancangan peraturan bupati telah mencerminkan realitas dan kemampuan Kabupaten Pemalang, sehingga hasil penelitian dan pengkajian ini dapat dijadikan sebagai landasan bagi penetapan kebijakan SPM bidang sosial dan pekerjaan umum di Kabupaten Pemalang.

Kami menyadari bahwa hasil pekerjaan yang telah kami lakukan masih mengandung banyak kekurangan. Sehubungan dengan hal tersebut, partisipasi, saran, dan kritik dari pihak-pihak terkait sangat kami harapkan.

Baca naskah selengkapnya…

“Smart education” ala Korea Selatan

2011-08-19T06:08:00.001+07:00

Kementerian pendidikan Korea Selatan belum lama ini mencanangkan apa yang disebutnya “pendidikan pintar” atau “smart education.” Salah satu implementasinya adalah digitalisasi buku-buku teks dan buku-buku wajib sekolah serta penempatannya ke dalam cloud network. Dengan begitu, para pelajar bisa mengaksesnya melalui komputer meja, laptop, smartphone, dan alat-alat sejenis yang terhubung ke Internet.

Untuk projek tersebut, pemerintah Korea Selatan berencana menginvestasikan dana sebesar $2,4 miliar. Selain faktor-faktor lain, salah satu alasan yang menjustifikasi rencana tersebut adalah penghematan biaya sekolah, karena bahan-bahan ajar digital lebih murah dibandingkan versi cetak biasa.

Kelihatannya keren, ‘kan? Tapi orang kita yang biasa latah harus berpikir seribu kali kalau ingin meniru model kebijakan tersebut. Korea Selatan itu negara kecil sehingga pengimplementasian digitalisasi bahan ajar dari SD sampai perguruan tinggi di sana relatif lebih mudah. Sementara itu, Indonesia tercinta ini lingkupnya sangat luas dan kompleks sehingga nilai investasinya juga akan jauh lebih tinggi.

Pembelian lisensi, penerjemahan, pengubahan ke bentuk digital, pengadaan dan pemasangan infrastruktur, pelatihan guru dan dosen, pelatihan bagi pengguna (pelajar), semuanya makan biaya.

Konon, jejaring Internet di Indonesia juga tidak bisa diandalkan sehingga bisa jadi akan menimbulkan masalah lain. Para pelajar dan orang tua murid juga akan dipaksa untuk membeli alat-alat tambahan untuk mengaksesnya yang pastinya tidak terjangkau bagi kebanyakan orang Indonesia. Belum lagi, tingkat melek teknologi masyarakat kita masih tergolong parah.

Ide digitalisasi memang menarik. Tapi kalaupun diimplementasikan, paling bisa di tingkat lokal, tidak distandarkan melalui kebijakan nasional. Perguruan tinggi mungkin paling siap untuk mengadopsinya, bahkan sebagian mungkin sudah melakukannya, selain sekolah-sekolah komersial yang dipasarkan untuk kelas menengah ke atas.

Implikasinya, akses terhadap teknologi ini menjadi tidak merata, hanya untuk mahasiswa dan pelajar kelas menengah ke atas. Rumit, ya?

(Dihimpun dari berbagai sumber)

IAI sekali untuk selamanya

2011-08-17T07:09:00.001+07:00

Membaca pengumuman workshop di rubrik berita situs resmi Ikatan Akuntan Indonesia saya tak habis pikir. Silakan cek berita tanggal 12 Agustus 2011 yang judulnya “FREE Workshop bagi Anggota IAI, Alumni Kursus & Peserta Pelatihan IAI.” Di bagian bawah ada tulisan persis seperti judul posting saya ini, “IAI sekali untuk selamanya.” Ada yang bisa menjelaskan apa maksudnya?

Kalau IAI itu paling jago bikin seminar, workshop, dan sejenisnya, saya sudah sangat maklum. Sewaktu di Jakarta, beberapa kali kampus saya menjalin kerjasama untuk membuat event-event semacam itu. Boleh dikata, seminar, workshop, sertifikasi, pengemasan PSAK, dan sejenisnya adalah profit center-nya IAI. Tapi kalimat “IAI sekali untuk selamanya” benar-benar membingungkan. Terkesan, si penulisnya sekadar ingin kelihatan keren, tanpa memikirkan tepat atau tidaknya kalimat itu dipasang.

Kalimat semacam itu mungkin lebih cocok dipajang di halaman rumah seorang dokter yang membuka layanan sunatan, karena sunatan hanya dilakukan sekali seumur hidup. Atau mungkin juga di kantor urusan agama, karena orang yang sedang dimabuk cinta umumnya berharap menikah sekali untuk selamanya,

Hard disk 3TB untuk apa?

2011-08-15T08:57:00.001+07:00

Menarik juga baca artikel Darien Graham-Smith yang dimuat di PC PRO Edisi Oktober 2011. Intinya dia mau bilang, belilah hard disk yang kapasitasnya 3TB. Meskipun sekarang ini kita tidak tahu untuk menyimpan data apa hard disk itu, tapi dia yakin perkembangan teknologi akan segera menjawabnya. Dia memprediksi akan adanya aplikasi-aplikasi baru yang membutuhkan tempat penyimpanan sebesar itu.

Tapi bukan pesan intinya itu yang menarik bagi saya. Dalam artikel itu dia menyebutkan adanya standar ganda (double standard) dalam industri dan perkembangan teknologi informasi. Selama ini sempat terbersit kebingungan di benak saya. Konon pembajakan (piracy) dilarang, tapi alat-alat untuk melakukannya, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak, diproduksi massal dan dijual dengan harga terjangkau.

Ambil contoh koneksi Internet broadband. Sebagian penggunanya termotivasi untuk berlangganan karena mudahnya berbagi content berhak cipta secara ilegal seperti film, ebook, dan lagu melalui Internet. Meskipun demikian, dampak positifnya tetap ada. Dengan meratanya akses Internet, diseminasi informasi juga sekarang relatif merata. Adanya situs jejaring sosial memperkuat budaya berbagi informasi ini.

Kembali ke kasus hard disk 3TB, saat ini mungkin yang terbayang oleh seseorang yang mau membelinya adalah kebebasan dalam menyimpan file-file ilegal yang diunduh dari Internet. Meskipun motif tersebut pasti diketahui oleh si produsen, tapi iklan-iklan yang mengemuka untuk produk tersebut adalah pentingnya backup data. Untuk “memandu” pengguna dalam memanfaatkan produknya itu, si produsen hard disk eksternal berkapasitas raksasa itu juga membagikan perangkat lunak backup.

Kemunculan teknologi videoconferencing adalah contoh lain. Meskipun iklan-iklan produsennya menyebutnya sebagai alat bisnis dan aktivitas sosial pada umumnya, Darien Graham-Smith mengklaim bahwa 70 persen pengguna webcam menggunakan alat tersebut untuk melakukan aktivitas seksual secara online! Untunglah koneksi Internet di Indonesia umumnya tidak memadai untuk melakukan itu.

Melongok ke waktu yang sudah agak lama, laris manisnya kamera jepret-jadi Polaroid. Meskipun iklannya mengiming-iming senangnya mengambil gambar event-event keluarga seperti pernikahan, liburan, dan sejenisnya, tapi dalam kenyataannya teknologi ini memungkinkan orang untuk berpose telanjang tanpa harus malu membawa klise (film negatif) ke tukang cuci-cetak foto.

Ya, standar ganda itu sepertinya memang real…

Peringatan bagi para pengguna Windows XP

2011-08-12T05:36:00.001+07:00

Apakah Anda pengguna sistem operasi Windows XP? PC Advisor Magazine menulis, dukungan Microsoft kepada pengguna Windows XP hanya tersisa kurang dari 1000 hari lagi. Kinerja Windows XP memang sangat memuaskan, itulah sebabnya jutaan komputer masih memasangnya hingga hari ini.

Dukungan Microsoft akan dihentikan, apa maksudnya? Artinya, update untuk Windows XP tidak akan diproduksi lagi oleh Microsoft pada saatnya nanti. Akibatnya, komputer yang menggunakan Windows XP menjadi kurang aman. Seorang teman di facebook mengomentari isu keamanan ini sebagai sesuatu yang dilebih-lebihkan. Dia bilang, kenyataannya sebagian besar orang Indonesia memakai Windows XP bajakan dan fitur Windows Update-nya sengaja dimatikan.

Ya. Artikel PC Advisor Magazine itu memang terutama ditujukan bagi pengguna komersial.

Masalahnya, produsen perangkat lunak aplikasi under Windows XP juga akhirnya malas memperpanjang dukungan mereka kepada pengguna yang artinya risiko keamanan menggunakan aplikasi-aplikasi itu juga meningkat. Versi-versi baru aplikasi itu tidak akan tersedia lagi untuk Windows XP.

Apa tujuan Microsoft dengan keputusannya itu? Gampang ditebak. Kita “disuruh” untuk meninggalkan Windows XP dan beralih menggunakan Windows 7.

PSAK update

2011-08-10T11:31:00.000+07:00

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK-IAI) telah mengesahkan dan menerbitkan beberapa PSAK dan ISAK sebagai bagian dari proses konvergensi IFRS yaitu:

PSAK 33 (revisi 2011): Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum berlaku efektif 1 Januari 2012.
PSAK 45 (revisi 2011): Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba berlaku efektif 1 Januari 2012 dengan diperkenankannya penerapan dini.
PSAK 56 (revisi 2011): Laba per Saham yang diadopsi dari IAS 33 dan berlaku efektif 1 Januari 2012.
PSAK 63: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi yang diadopsi dari IAS 29 dan berlaku efektif 1 Januari 2012.
PSAK 64: Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral yang diadopsi dari IFRS 6 dan berlaku efektif 1 januari 2012. Dikeluarkannya PSAK 64 sekalligus menarik pengaturan yang terkait dengan aktivitas eksplorasi dan aktivitas pengembangan dan konstruksi dalam PSAK 33: Akuntansi Pertambangan Umum.
ISAK 19: Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali dalam PSAK 63 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi yang diadopsi dari IFRIC 7 dan berlaku efektif 1 Januari 2012.
ISAK 22: Perjanjian Konsesi Jasa-Pengungkapan yang diadopsi dari SIC 29 dan berlaku efektif 1 Januari 2012.
ISAK 23: Sewa Operasi-Insetif yang diadopsi dari SIC 15 dan berlaku efektif 1 Januari 2012 dengan diperkenankannya penerapan dini.
ISAK 24: Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan suatu Bentuk Legal Sewa yang diadopsi dari SIC 29 dan berlaku efektif 1 Januari 2012 dengan diperkenankannya penerapan dini.
PPSAK 8: Pencabutan PSAK 27: Akuntansi Koperasi yang berlaku efektif 1 Januari 2012.
Dengan dicabutnya PSAK 27, maka pengaturan untuk transaksi dan peristiwa lain yang ada dalam PSAK 27 mengacu ke SAK yang relevan.

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia

Menjadi instruktur dalam DIKLAT manajemen aset daerah

2011-07-27T04:15:00.000+07:00

Sejak awal saya menganggap kegiatan ini sebagai riset untuk melihat dari dekat sejauhmana pemahaman aparat pemerintah daerah, terutama yang menangani administrasi aset daerah, mengenai tugas pokok dan fungsinya. Alhamdulillah, semua proses berjalan lancar, sebagian karena upaya saya yang maksimal dalam mempersiapkan event tersebut.

Materi teknis yang disampaikan dalam DIKLAT tersebut di antaranya terkait tata cara pelaksanaan sensus dan penatausahaan aset daerah, termasuk cara pengisian kartu inventaris, penyusunan buku inventaris, daftar dan laporan mutasi barang daerah, serta formulir usulan pengadaan dan usulan penghapusan barang daerah.

Sedikit geli juga kalau mengenang persiapan yang sangat singkat, padahal keterampilan yang diajarkan dalam DIKLAT itu sebelumnya tidak pernah saya pelajari, .

Sedikit catatan tentang Pemda tempat saya memberikan DIKLAT, mereka sedang dipacu untuk menghasilkan laporan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian. Sensus aset yang mereka lakukan pun merupakan bagian dari upaya tersebut. Kritik yang saya sampaikan adalah, sensus dan pengadministrasian aset tidak seharusnya hanya diarahkan untuk mencapai opini wajar tanpa pengecualian. Lebih dari itu, aset daerah merupakan aset publik yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel dengan dilandasi oleh kehati-hatian dalam penggunaannya.

Saya sebenarnya masih ingin menyampaikan kritik dan rekomendasi, sayang sekali data yang saya miliki sangat terbatas untuk itu.

Oleh-oleh workshop pengantar akuntansi berbasis IFRS

2011-07-20T01:06:00.000+07:00

Diporsir selama seminggu, dari tanggal 11 sampai dengan 16 Juli, akhirnya kelar juga keikutsertaan saya dalam workshop mata kuliah akuntansi pengantar berbasis IFRS yang dilaksanakan oleh P2EB-UGM.

Dari workshop itu saya hanya bisa menyimpulkan, bahwa sebagian dosen di sana tidak mau ikut ber-euphoria dengan hiruk-pikuk IFRS dalam profesi akuntansi. Mereka mempelajari secara cermat, mengajarkannya kepada mahasiswa sekadarnya, tetapi tetap kritis dan tidak menganggap IFRS sebagai sesuatu yang terlalu heboh. Baik Pak Suwardjono maupun Pak Sony memandang bahwa adopsi IFRS oleh Indonesia adalah projek politis, konsekuensi yang tak terhindarkan dari kekuatan global yang mencengkram dewasa ini.

Apa yang harus diajarkan ke mahasiswa dalam situasi yang berubah saat ini? Pak Suwardjono berpandapat, universitas sebagai pengembang pengetahuan lebih tepat mengajarkan prinsip-prinsip akuntansi (accounting principles) yang bersifat universal, bukan sekadar yang diterima oleh IASB saat ini. Mahasiswa hanya perlu diberitahu, prinsip-prinsip mana yang dianggap tepat saat ini dan mana yang tidak. Pak Sony pun selaras, dia yang bermimpi menjadikan akuntansi sebagai instrumen yang netral (bebas nilai) berargumen bahwa kebenaran harus dibedakan dengan ketepatan. Akuntansi yang diterima oleh IFRS selanjutnya dipandang sebagai ketepatan saat ini tapi bukan kebenaran final.

Jujur saja, sebenarnya tidak ada hal baru yang saya peroleh di sana. Meskipun saya sangat kagum dengan metodologi pembelajaran yang ditawarkan oleh Pak Suwardjono, tapi gagasan beliau sudah saya terima sejak 10 tahun “berguru” di sana.

Perkenalan saya dengan Pak Sony Warsono juga cukup menyenangkan. Beliau memaparkan metodologi pengajaran yang disebutnya “berbasis matematika” atau “pendekatan sejarah”. Tapi karena bukunya sudah saya baca jauh-jauh sebelum mengikuti workshop, ya…tidak terasa baru juga.

Salutnya saya dengan persaingan gagasan di antara mereka. Terkesan mereka “kurang akur” dalam cara pandang. Tapi seperti itulah seharusnya dosen. Bersaing dalam mengembangkan pengetahuan, bukannya bersaing memperebutkan kelas demi sepeser uang recehan atau “harga diri” sebagai senior, .

Presentasi yang disajikan penyaji lain menggunakan buku Weygandt dan teman-temannya, saya pun sudah familiar dengan buku itu. Bahkan materi presentasi PowerPoint pun akhirnya bukan panitia, tapi saya yang bagi-bagi ke peserta lainnya.

Tapi tak apalah. Sejak awal misi saya ke UGM memang nostalgia, sambil menjalin silaturahmi. Alhamdulillah, Pak Suwardjono dosen favorit saya masih ingat, bahkan beliau menjanjikan surat rekomendasi kalau saya mau studi lanjut di sana…

Nilai akhir budgeting

2011-07-19T23:44:00.000+07:00

Klik di sini untuk membaca selengkapnya.

Nilai akhir teori akuntansi

2011-07-19T13:32:00.000+07:00

Klik di sini untuk membaca selengkapnya.

Nilai akhir akuntansi pengantar 2

2011-07-19T01:01:00.000+07:00

Klik di sini untuk membaca selengkapnya.

Kunci jawaban UAS akuntansi pengantar

2011-07-01T11:50:00.000+07:00

Klik di sini untuk membaca naskah. Naskah ujian ini telah diujikan hari Kamis, 30 Juni 2010 jam 9.45 s.d. 11.15.

Kunci jawaban kuis komprehensif penganggaran

2011-06-18T10:01:00.000+07:00

Kuis ini diberikan hari Jum’at, 17 Juni 2011. Klik di sini untuk melihat selengkapnya…

IFRS regional policy forum kelima di Bali

2011-06-17T16:45:00.000+07:00

Indonesia menjadi tuan rumah IFRS Regional Policy Forum kelima yang dilaksanakan di Kuta, Bali pada tanggal 23 dan 24 Mei 2011. Kegiatan serupa sudah digelar sebelumnya di Sydney, Tokyo, Beijing, dan Singapura. Untuk tahun 2011 ini, forum tersebut diadakan di Bali dan dihadiri oleh 300 peserta dari 21 negara di kawasan Asia-Oceania.

Standar akuntansi negara-negara Asia-Oceania akan berkonvergensi dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) dalam beberapa tahun mendatang. Beberapa negara bahkan telah mengadopsi IFRS sejak tahun 2005, sedangkan yang lain-lainnya seperti Malaysia, Indonesia, dan Singapura telah menargetkan tahun 2012 untuk mengadopsi IFRS secara penuh . Sebagai konsekuensinya, tahun 2011 ini sangat krusial bagi negara-negara tersebut, karena merupakan tahun persiapan final.

IFRS Regional Policy Forum dimaksudkan untuk mempertemukan para pembuat kebijakan, regulator, dan penyusun standar di tingkat nasional yang sedang berada pada berbagai tahap yang berbeda dalam roadmap adopsi IFRS masing-masing untuk saling berbagi dan belajar dari pengalaman satu sama lain dalam mengadopsi standar global, baik menyangkut tantangan yang dihadapi maupun peluang yang ditawarkannya.

Dengan mempertimbangkan meningkatnya perhatian dari para pemangku kepentingan di kawasan Asia-Oceania terkait pengadopsian IFRS, forum kali ini mengambil tema: Towards One Global Standard: The Challenges and Opportunities of IFRS Adoption in the Asia-Oceania Region. Sebanyak 31 pembicara dan moderator serta peserta dari 16 negara membahas isu-isu berikut:

Kemajuan konvergensi IFRS yang terjadi pada perekonomian utama di kawasan Asia-Oceania (Indonesia, Jepang, Korea Selatan, dan India), serta tantangan dan peluang yang timbul. Forum ini juga membahas peran penting penyusun standar di negara-negara yang sedang mengadopsi IFRS melalui peningkatan kolaborasi dan partisipasi dalam pembentukan IFRS.
Penyampaian update mengenai projek-projek yang sedang aktif dilaksanakan oleh IASB, khususnya yang berdampak signifikan terhadap kawasan Asia-Oceania. Forum ini di antaranya membahas kemajuan projek IASB terkait isu-isu instrumen keuangan, sewaguna, pendapatan, dan kontrak asuransi.
Peran regulator pasar modal dan jasa keuangan dalam mendukung pengadopsian IFRS.
Tantangan dan peluang pengadopsian IFRS yang dihadapi oleh pihak penyusun laporan keuangan.
Kerjasama dengan autoritas perpajakan untuk memastikan bahwa hukum perpajakan dan ketentuan pelaporan keuangan saling melengkapi satu sama lain.
Tantangan dan peluang pengadopsian IFRS bagi auditor, termasuk mobilitas mereka serta perlunya penyusunan standar pengauditan yang selaras dengan IFRS.
Pembahasan Strategy Review Document yang belum lama ini diterbitkan oleh IFRS Foundation untuk memperbaiki tata kelola (governance) dalam pengambilan keputusan IASB.

Kesepakatan yang dihasilkan dari forum ini di antaranya adalah:

Para peserta mempertegas komitmen mereka terhadap tujuan akhir pengadopsian IFRS serta untuk mencapai satu set standar akuntansi global yang berkualitas tinggi.
Para peserta sepakat bahwa tujuan ini perlu difasilitasi melalui proses konvergensi.
Para peserta sepakat bahwa penyusun standar akuntansi di kawasan Asia-Oceania perlu bekerjasama lebih erat untuk meningkatkan suara (voice) dan kepedulian di tingkat regional. Asia-Oceania Standards Setters Group merupakan forum yang paling tepat bagi penyusun standar di kawasan tersebut untuk membahas isu-isu bersama yang dihadapi di tingkat regional.
Para peserta sepakat bahwa penyusun standar di tingkat nasional memiliki peran yang semakin penting sebagai mitra IASB dengan memberikan saran secara proaktif kepada IASB mengenai isu-isu di tingkat lokal.
Para peserta sepakat bahwa suara kawasan Asia-Oceania harus ditingkatkan (semakin penting) dalam membentuk IFRS di masa datang.
Para peserta saling berbagi concern yang sama bahwa pengadopsian IFRS bukan hanya sekadar isu akuntansi. Untuk menyukseskan pengimplementasian IFRS, dukungan dari pemerintah serta badan-badan regulator dan pembuat kebijakan sangat penting.
Para peserta saling berbagi concern yang sama mengenai peningkatan pengetahuan dan kesadaran investor yang menuntut laporan keuangan berbasis IFRS. Tuntutan investor ini sangat penting untuk diperhatikan, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang mencari dukungan kapital dari pasar modal global.
Para peserta sepakat mengenai pentingnya hukum perpajakan yang selaras dengan IFRS.

Pengeluaran modal

2011-06-11T09:22:00.000+07:00

Materi kuliah Penganggaran Sabtu, 11 Juni 2011 (klik di sini untuk membaca selengkapnya). Pengeluaran modal (capital expenditures) mencakup penggantian mesin-mesin untuk menghemat kos, perluasan kapasitas produksi untuk meningkatkan volume, pemasaran produk baru, peningkatan kualitas produk atau jasa, dan kegiatan produksi yang dilaksanakan berdasarkan kontrak yang dilakukan dilakukan untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi, baik dengan cara meningkatkan pendapatan ataupun menghemat kos.

Pengeluaran-pengeluaran modal tertentu berdampak mengurangi laba, misalnya pengeluaran-pengeluaran yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, projek riset dan pengembangan, dan yang dimaksudkan untuk meningkatkan semangat kerja (morale) karyawan.

Evaluasi kinerja dengan menggunakan analisis variansi

2011-05-27T09:24:00.000+07:00

Semoga bermanfaat, saya share materi kuliah Penganggaran (Budgeting) tanggal 27 Mei 2011 tentang evaluasi kinerja dan analisis variansi (klik di sini untuk membaca selengkapnya). Mudah-mudahan juga tidak disalahgunakan, misalnya dengan dijadikannya dokumen saya ini sebagai tugas resume oleh mahasiswa yang dikumpulkan langsung kepada dosennya seolah-olah dia mengerjakan tugasnya itu sebagaimana mestinya.

Topik kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya tujuan atau sasaran dikuantifikasi atau diekspresikan secara terukur. Kuota penjualan, kos standar, dan target laba yang dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya memungkinkan perusahaan untuk mengontrol kinerja operasinya.

Meskipun demikian, perlu disadari bahwa standar bukanlah ukuran teliti atau angka-angka mutlak yang harus digunakan secara saklek. Standar sebagai input target pendapatan dan anggaran biaya ditentukan berdasarkan taksiran, berpotensi mengandung bias, dan subjektif.

Riset-riset akuntansi keperilakuan menunjukkan bahwa evaluasi kinerja dengan analisis variansi justru bisa mengakibatkan manajemen menghalalkan segala cara untuk mencapai target dan bawahan kehilangan morale dalam bekerja. Munculnya konsep anggaran partisipatif terkait dengan isu ini. Target dan anggaran yang disusun secara partisipatif (bottom up) diyakini lebih baik karena memungkinkan manajer dan karyawan pelaksana mengalami internalisasi tujuan dan merasa memiliki tujuan yang harus dicapai.

Kinerja yang diukur semata-mata dalam satuan keuangan juga dianggap sebagai kelemahan analisis variansi. Kemunculan alat-alat (tools) seperti balanced-scorecard merupakan perbaikan lebih lanjut yang dipicu oleh kelemahan analisis variansi.

Projek riset

2011-05-27T00:49:00.001+07:00

Alhamdulillah, tahun ini kegiatan riset saya mulai didanai (oleh pihak lain). Satu projek di Kabupaten Pemalang adalah Projek SCBD (Sustainable Capacity Building for Decentralization), didanai oleh ADB dan APBD Kabupaten Pemalang, tentang pengembangan standar pelayanan minimal (SPM) di kabupaten tersebut.

Projek lainnya tentang model pemberdayaan masyarakat desa, berlokasi di Majenang Kabupaten Cilacap, didanai oleh LPPM – Unsoed dalam skema Riset Unggulan Universitas.

Ide kedua projek tersebut memang given, bukan original dari saya. Projek SCBD jelas itu kepentingan Pemda Kabupaten Pemalang, sedangkan Riset Unggulan Unsoed juga saya sekadar mitra kolega dari FISIP – Unsoed. Usulan-usulan yang saya ajukan sendiri semuanya mentok, .

Meskipun demikian, sebagai starting point, semoga ini adalah permulaan yang baik. Setidaknya, aktivitas riset saya mulai menyentuh dunia nyata, tidak melulu di atas meja.

Kontribusi riset yang dipublikasikan oleh jurnal akuntansi

2011-01-31T21:39:00.001+07:00

Belum layak mengaku sebagai master di bidang akuntansi jika Anda belum pernah membaca artikel riset yang dimuat oleh The Accounting Review. Mengapa? Karena jurnal yang diterbitkan oleh The American Accounting Association ini dianggap sebagai salah satu jurnal paling bergengsi di dunia.

Tapi pernahkan Anda membaca tulisan Jean L. Heck dan Robert E. Jensen yang judulnya, “An Analysis of the Evolution of Research Contributions by the Accounting Review: 1926-2005”?

Konon, tingkat pengutipan (citation rate) riset akuntansi lebih rendah jika dibandingkan dengan riset dalam bidang keuangan, manajemen, dan pemasaran. Konon juga, kurang beragamnya topik yang disajikan serta metode penelitian yang digunakan hanya itu-itu saja, dianggap sebagai biang keladi alias biang kerok dari rendahnya tingkat pengutipan itu.

Sebagian pimpinan AAA bahkan meyakini,The Accounting Review harus melakukan perubahan kebijakan publikasi dan kebijakan editorialnya secara signifikan. Sebagai cerita pelengkap, The Accounting Review telah terbit lebih dari 80 tahun. Tahun 1926an kalau tidak salah mulai publikasinya, lebih dulu ada dari bapak (alm) saya yang lahir tahun 1938. Kalau Nita Sayuri, geisha yang dalam novelnya dilukiskan sangat cantik itu benar-benar ada, kurang lebih seumuranlah dengan jurnal ini.

Khusus menyangkut The Accounting Review, Heck dan Jensen menyatakan bahwa sebenarnya pada empat puluh tahun pertama publikasinya, penelitian-penelitian yang dimuat oleh The Accounting Review mencakup topik-topik yang berkaitan langsung dengan praktik akuntansi.

Perubahan kebijakan editorial secara besar-besaran terjadi pada dekade 1970an. Sejak itu, riset akuntansi yang dianggap “akademik” dipersempit menjadi apa yang oleh Heck dan Jensen disebut sebagai akuntika (accountics).

Makanan apaan tuh accountics? Istilah itu digunakan oleh Heck dan Jensen untuk menyebut metode ilmiah dan alat-alat analisis kuantitatif yang banyak digunakan di jurnal-jurnal akuntansi papan atas, termasuk The Accounting Review.

Flesher (1991) dalam tulisannya yang berjudul “The Third-Quarter Century of the American Accounting Association 1966-1991” seperti dikutip dalam artikel Heck dan Jensen mengungkapkan opini sebagian kalangan. Artikel-artikel yang dimuat oleh The Accounting Review dan jurnal-jurnal akuntansi bergengsi lainnya dianggap sulit dipahami dan juga kurang diminati, baik oleh para praktisi maupun pendidik akuntansi.

Mengapa kurang diminati? Dalam kesimpulannya, Heck dan Jensen menegaskan, paradigma ilmiah yang dianut oleh jurnal-jurnal akuntansi terlalu sempit. Akibatnya, para akademisi yang butuh publikasi untuk pengembangan karir mereka dipaksa untuk mengabaikan isu-isu besar yang sebenarnya menarik dari segi praktis, karena tidak ter-cover oleh paradigma ilmiah yang sempit itu, misalnya karena tidak tersedianya data yang dapat diuji secara kuantitatif.

Artikel-artikel riset akuntansi akademik juga jarang dikutip, konon karena metode dan teknik yang digunakannya (misalnya Capital Assets Pricing Model dan Option Pricing Model) ditemukan bukan dari ranah akuntansi. Para peneliti akuntansi sejauh ini belum berhasil menemukan metode dan model yang genuine dari dalam disiplinnya. Karena modelnya yang minjem tetangga, dan topiknya yang sempit itu, jangan salahkan bunda mengandung, kalau orang selain mahasiswa dan dosen akuntansi sendiri males baca jurnal-jurnal akuntansi. Mahasiswa dan dosen itu pun terpaksa baca lebih karena tuntutan karir akademik mereka.

Celakanya lagi, inovasi dalam praktik akuntansi juga jarang dihasilkan dari riset yang dipublikasikan oleh jurnal-jurnal akademik yang dipandang “papan atas” itu. Ambil contoh, artikel-artikel mengenai Activity-Based Costing (ABC) pada akhirnya memang banyak bermunculan dalam jurnal riset akuntansi. Tetapi ide mengenai ABC itu sendiri konon lahir dalam praktik, yaitu dari para konsultan manajemen di John Deere Company. Dollar-value LIFO, contoh inovasi lainnya dalam profesi akuntansi, juga konon tidak dilahirkan oleh akademisi, melainkan oleh kalangan praktisi akuntansi.

Tidak adanya “discovery research” yang dihasilkan oleh kalangan akademisi ini semakin dipertanyakan oleh praktisi akuntansi.

Lantas, apa tanggapan orang-orang yang pro dengan akuntika? Ittner dan Larker (2001) dalam tulisannya yang berjudul, “Assessing empirical research in managerial accounting: A value-based management perspective,” seperti dikutip oleh Heck dan Jensen, mengkritik riset-riset praktis yang dilakukan oleh para konsultan. Ittner dan Larker (2001) bilang, karena menggunakan metode penelitian studi kasus dan survey lapangan, hasil-hasil penelitian ala konsultan itu tidak dapat digeneralisasi. Maksudnya, tidak bisa diterapkan secara umum. Mereka bahkan ngece, riset-riset itu hanya menyoroti tren-tren sesaat dalam manajemen. Studi kasus dan survey lapangan dianggap dangkal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Zimmerman (2001), mbah-nya positivisme dalam akuntansi, ikut nimbrung dan bilang riset-riset ala konsultan tidak mendorong pengembangan dan pengujian teori ilmiah dalam akuntansi. Sebagaimana dikutip oleh Heck dan Jensen, Zimmerman (2001) juga keukeuh dengan pendiriannya: peneliti empiris harus menggunakan hipotesis yang didasarkan kepada teori-teori ekonomi dan menekankan fungsi pengendalian dari akuntansi. Ujung-ujungnya dia ngomong, kalau riset model konsultan itu terus di-gala-ken (ikut-ikutan cara ngomong almarhum mbah Harto), kualitas riset akuntansi secara keseluruhan bakal melorot.

Seru ‘kan cerita saya? Mau baca artikel lengkapnya? Klik di sini…

Bagaimana dengan di Indonesia? Pertanyaan klise ini emang pas dilontarkan oleh pihak yang tidak berposisi sebagai mainstream (pelaku utama), pertanyaan khas pengikut alias pengekor. Saya punya cerita khusus soal ini, tapi tunggu, ya…

Guru bahasa Inggris-ku yang cantik

2011-01-30T12:34:00.000+07:00

Karena dimakan usia, mungkin sekarang dia tak secantik 20 tahun silam. Waktu itu sepertinya dia baru lulus diploma pendidikan bahasa Inggris dan statusnya masih guru honorer (wiyata bhakti). Kenangan ini bukan soal saya naksir dia. Karena ramah dan tidak jutek, dia memang favorit di mata anak-anak seusia saya waktu itu.

Tapi pertanyaan saya saat ini, sebagai guru bahasa Inggris, pernahkah dia berkomunikasi langsung dengan native speakers? Ambil indikator paling simpel, kalau teks terjemahannya dihilangkan, bisakah dia mengikuti alur cerita sewaktu menonton film Barat. Seingat saya, kebanyakan yang dia ajarkan waktu itu adalah formula-formula grammar dasar, dan saya selalu mendapat nilai bagus.

Alhamdulillah, sebagian pasti karena jasa ibu guruku yang cantik itu, saat ini saya memang bisa membaca naskah berbahasa Inggris dengan lancar. Tapi saya mohon dengan amat sangat, jangan suruh saya menulis dalam bahasa Inggris, atau nonton film Barat tanpa teks, apalagi merayu gadis bule.

Lantas, seberapa pentingkah bahasa Inggris bagi pembelajar? Karena Indonesia tidak punya badan khusus yang bertugas mengalihbahasakan naskah-naskah ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam bahasa Indonesia, jawabannya pasti, “Sangat penting!”

Apa boleh buat, ilmu kita sebagian besar diimpor dari sana. Dan jangan tinggi-tinggi kita bicara soal daya saing bangsa, apalagi mengejar ketertinggalan dari orang sana, kalau memahami artifact pengetahuan yang saat ini ada saja kita tak mampu.

Nilai akhir pengantar bisnis jurusan akuntansi/B

2011-01-18T12:37:00.001+07:00

Berikut ini diumumkan nilai akhir mata kuliah pengantar bisnis jurusan akuntansi kelas B. Penilaian dilakukan secara objektif. Dua mahasiswa tidak dikeluarkan nilainya karena komponen-komponennya tidak lengkap (TL). Keluhan ditunggu sampai hari Senin/24 Januari 2010.

Hee Ah Lee – pianis dengan hanya empat jari

2011-01-14T07:05:00.001+07:00

Konon, ini kisah nyata. Saya dapatkan dari dua sumber, inspire21.com dan truthorfiction.com. Hee Ah Lee, perempuan asal Korea Selatan yang terlahir hanya dengan empat jari tangan dan kaki yang juga cacat pada tahun 1985, akhirnya menjadi seorang maestro piano.

Karena koneksi Internet lambat, saya tidak sempat menguji video di atas sebelum menyisipkannya di tulisan ini. Saya juga tidak menjamin video itu autentik karena bukan milik saya.

Kesuksesan Hee Ah Lee tidak lepas dari keinginan kuat sang ibu. Dokter di rumah sakit menyatakan bahwa dia (sang ibu) tidak akan mampu merawat anaknya itu di rumah. Kerabatnya bahkan menyarankan bayi Hee Ah Lee dijual ke luar negeri. Tapi dengan kukuh sang ibu menegaskan bahwa anaknya cantik dan akan berhasil dalam mengarungi kehidupan.

Dalam usia Hee Ah Lee yang masih belia, ibunya memutuskan untuk mengikutkannya ke sebuah sekolah piano, sekalian melatih memperkuat jari-jarinya, karena untuk memegang pensil pun pada mulanya dia tidak bisa. Meskipun guru-guru di sekolah pianonya juga meremehkannya, dia pun akhirnya bisa memainkan alat musik itu dan terus mendalaminya. Konon, dia telah memenangkan banyak penghargaan, dan hingga pertengahan 2008 dia telah tampil 200 kali di berbagai belahan dunia.

Ketika artikel ini ditulis, yang ada di benak saya adalah sebuah autokritik. Kita hidup di sebuah negara tropis yang kaya sumber daya alam, dengan kondisi fisik yang, pasti kebanyakan dari kita, lebih baik sejak permulaan. Tapi mengapa kita terlalu pemalas? Untuk mendapatkan nilai bagus saja, sebagian mahasiswa saya harus nyontek. Untuk menjadi orang kaya sebagian kita harus korupsi atau bertingkah culas terhadap orang lain.

Saya hanya membayangkan, kalau keinginan kolektif kita sekuat Hee Ah Lee dan ibundanya, kita pasti menjadi bangsa yang disegani…

Kerajaan surga

2011-01-04T22:42:00.000+07:00

“I have given Jerusalem my whole life. First, I thought we were fighting for God. Then I realized we were fighting for wealth and land. I was ashamed.”

Mungkin karena pemeran Ratu Sybilla cantik sekali, saya terkesan dengan film ini. Di-release tahun 2005, Kingdom of Heaven diangkat dari Perang Salib pada abad ke-12. Saya memang jarang nonton film, awam juga dengan seluk-beluknya, jadi ya…selain kecantikan bintang filmnya, apa lagi yang lebih mengesankan?

Selain bisnis, saya tidak tahu persis motif pembuat film itu. Saya hanya bisa membayangkan sulitnya “memposisikan” film yang menyangkut perang agama, apalagi di tengah maraknya isu teroris pada sepuluh tahun pertama abad 21 ini. Tapi kutipan di atas adalah pernyataan tokoh Tiberias kepada tokoh Balian bahwa setelah seluruh hidupnya dicurahkan untuk Jerusalem, dia akhirnya sadar, mereka berperang bukan untuk Tuhan, tapi untuk tanah dan kekayaan.

Sebijak itukah Tiberias dalam kenyataannya? Benarkah Raja Baldwin IV punya visi yang sedemikan suci untuk menciptakan kerajaan surga yang damai di Jerusalem? Karena saya bukan ahli sejarah, jawaban pertanyaan itu tentu tidak penting, tidak ada hubungannya dengan dapur saya ngebul atau tidak

Tapi “keserakahan terselubung” yang menyertai fanatisme beragama, dalam film itu diatributkan kepada tokoh Reynald dan Guy de Lusignan, mungkin ada benarnya. Fanatik, merasa diri paling lurus di mata Tuhan, semangat untuk membela “musuh-musuh” Tuhan, akhirnya membenarkan penghancuran dan perampasan hak-hak orang lain.

Apakah fenomena itu masih ada? Ya…coblos saja, contreng saja P*S, P*B, atau P*P, dijamin Anda masuk surga,

Apologi

2011-01-03T23:09:00.000+07:00

"Oh, itu di dalam Quran juga sudah ada. Terlambat mereka itu baru tahu sekarang. Muhammad sudah bicara soal itu belasan abad silam,"

Pernahkah Anda menemui ungkapan semacam itu. Kalau saya sendiri pernah, dan itu keluar dari mulut seseorang yang dianggap pinter agama. Ketika orang-orang jaman sekarang menghasilkan suatu penemuan yang luar biasa dan si penemu itu bukan orang Islam, si orang alim itu bilang kalau sang penemu telat mikir alias telmi, karena apa yang dia temukan itu "di dalam Quran juga sudah ada."

Akurat atau tidak ungkapan orang alim itu tidak pernah diverifikasi. Meskipun mengomentari temuan scientist jaman sekarang, si orang alim yang beragama Islam itu sendiri sepertinya bukan scientist, atau setidaknya dia tidak bekerja dalam bidang yang sama dengan si scientist. Saya justru menangkap, ungkapan orang alim itu lebih mencerminkan ketakjuban atau apresiasi dia terhadap kemajuan yang dicapai si scientist. Sayang sekali, sang penemu bukan teman orang alim itu. Kadang-kadang dia malah orang Israel yang dianggap sebagai musuh Islam.

Pertanyaannya, apakah dengan ber-"apologi" semacam itu orang Islam begitu saja akan dianggap hebat dan menang? Bukankah teori harusnya ditanggapi dengan teori, temuan harus dibuktikan benar atau salah dengan temuan juga, bukan dengan klaim semata-mata?

Bukankah temuan scientific itu suatu ketika bisa saja ketahuan salah oleh temuan berikutnya, alias tidak mutlak? Repotlah orang Islam nanti membuat apologi baru, untuk mengadaptasi secara instan temuan scientific itu. Hm, kadang malu rasanya jadi orang Islam...

Alangkah baiknya kalau kita jujur saja mengaku tertinggal dalam sains dan teknologi, lantas belajar keras mengejar ketinggalan, bukannya malah "menghibur diri" dengan klaim yang sulit dibuktikan karena tidak sepadan. Tidak sepadan tentu saja, karena klaim atau apologi berbeda 180 derajat dengan teori atau temuan science.

Nilai akhir pengantar akuntansi jurusan IESP/B

2011-01-02T23:05:00.000+07:00

Berikut ini diumumkan nilai akhir mahasiswa jurusan IESP/B untuk mata kuliah pengantar akuntansi. Evaluasi sepenuhnya dilakukan secara objektif.

Dua mahasiswa tidak dikeluarkan nilainya karena komponennya tidak lengkap (TL). Saya minta maaf dengan terpaksa tidak meluluskan 4 mahasiswa, karena nilai akhir yang diperoleh sangat minimal (<45).

Beberapa mahasiswa mendapatkan nilai huruf (grade) dengan dibubuhi tanda minus (-) di belakangnya. Nilai huruf semacam itu menandakan bahwa nilai akhir yang diperoleh sebenarnya tidak memenuhi kriteria untuk dimasukkan ke dalam kategori grade yang bersangkutan, hanya mendekati, dengan toleransi 2 poin. Sebagai contoh, nilai akhir 78 akan mendapatkan grade A-. Meskipun demikian, tanda tersebut akan dihilangkan dalam kartu hasil studi resmi yang diterbitkan fakultas.

Indikator kinerja dosen

2011-01-01T08:30:00.001+07:00

Dalam suatu event di jurusan akuntansi, sempat terlontar “kebingungan” tentang bagaimana cara mengukur kinerja dosen. Semua orang, termasuk saya, memilih untuk diam. Walaupun saya tahu, di antara kami yang hadir, pasti tidak semuanya bingung.

Ukuran kinerja itu sebenarnya jelas dan terang, tinggal kita mau menegakkan atau tidak. Mengapa kami diam? Karena kita sama-sama tahu bahwa jika disampaikan resistensi pasti muncul. Kalau ukuran kinerja itu ditegakkan, pasti ada yang jadi korban, karena tidak semua sanggup memenuhinya. Sebagian yang keberatan mungkin bahkan adalah tokoh yang berpengaruh.

Khusus untuk saya lebih tak sopan lagi kalau bicara. Sebagai orang baru di sini, saya tidak punya rekam jejak sama sekali. Di Jakarta, saya memang pernah jadi ketua jurusan, sekretaris program magister akuntansi..tapi di sini, emangnya kamu siapa, apa prestasimu sehingga kamu berani ngomong begitu?

Oke, ini untuk semuanya saja, tidak spesifik buat almamater saya. Mengukur kinerja dosen sebenarnya tidaklah terlalu membingungkan. Kembalikan saja ke tugas pokok dan fungsinya, ya...tri dharma itulah. Sebenarnya butir-butir penilaian di borang akreditasi atau dalam penetapan angka kredit sudah bisa dijadikan rujukan. Ambil saja beberapa contoh:

Berapa jam kita mengajar/memberikan mentoring kepada mahasiswa dalam satu semester?
Berapa judul penelitian yang dilaporkan dalam setahun? Berapa yang dipublikasikan? Berapa yang dipatenkan? Berapa yang didanai pihak lain?
Berapa kali malakukan pengabdian kepada masyarakat? Apa hasil konkretnya? Siapa yang mendanai?

Sebagai dosen, kita ‘kan pasti ngerti statistika, sedikit atau banyak. Tinggal hitung saja indeks kinerjanya dari item-item itu. Supaya tidak merepotkan pimpinan, sistemnya bisa dirancang self-reporting. Sediakan formulir, biar dosen masing-masing yang mengisi. Buat tim khusus sebagai reviewer, misalnya ketua-ketua jurusan dalam satu fakultas. Berikan rewards & punisment yang sesuai. Bla...bla...bla...

“Pak, itu ‘kan mereka? Kita belum sampai ke situlah...?”

“Ya, santai saja, Pak. Sama, kalau itu diterapkan, saya juga mungkin salah satu korbannya. Sekarang lebih baik kita persiapkan saja diri kita sendiri dengan berkarya sebaik mungkin. Siapa tahu, kelak di kemudian hari, itu benar-benar diterapkan.”

IFRS, PSAK, dan US GAAP: persamaan dan perbedaan (edisi 2010)

2010-12-31T02:01:00.000+07:00

Bagi Anda yang terbiasa hunting di Internet, dokumen ini mungkin sudah menjadi koleksi pribadi di hard disk Anda, disusun oleh kantor akuntan publik PWC, berjudul “US GAAP, IFRS and Indonesian GAAP: similarities and differences (PDF 1,28MB).” Saya share di sini sekadar bentuk apresiasi saya terhadap dokumen tersebut. Dari judulnya, Anda pasti bisa menebak isi dokumen tersebut, apa lagi kalau bukan perbadingan antara IFRS, PSAK Indonesia, dan US GAAP yang diterbitkan oleh FASB.

Dokumen yang dipublikasikan PWC ini juga mencakup ulasan secara umum mengenai IFRS for SMEs, PSAK untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (PSAK ETAP), serta projek kodifikasi US GAAP untuk usaha kecil dan menengah (UKM).

Perbadingan dilakukan hingga 30 Juni 2009, serta mencakup perkembangan PSAK di Indonesia dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2009.

Baca juga tulisan sebelumnya tentang perbandingan PSAK dan IFRS yang dipublikasikan oleh Delloite.

Keajaiban memang terjadi.

2010-12-29T20:50:00.001+07:00

Marg Riseley adalah petugas sinar-X di sebuah rumah sakit di Australia. Seorang dokter yang tahu bahwa dirinya kena kanker usus besar datang kepada Marg untuk di-CT-scan. Hasilnya buruk, dengan adanya penyebaran kanker di hatinya.

Dokter itu sadar hidupnya tidak akan lama lagi. Marg bercerita, ada pasien lain yang memiliki tumor yang tidak bisa lagi dioperasi. Ia lalu pergi kepada seorang naturopath. Setelah diet, meditasi, visualisasi, dan kekuatan pikiran, pasien ini sembuh delapan bulan kemudian. Marg berkata kepada dokter itu: keajaiban memang terjadi.

Si dokter meminta sepotong kertas dan menuliskan tiga kata itu lalu menyimpan potongan kertas itu di sakunya. Setelah meminta alamat naturopath itu, ia pun pulang.

Setelah rangkaian perawatan, termasuk kemoterapi dan operasi, dokter itu datang lagi untuk diperiksa. Temyata, kondisi hatinya membaik lebih cepat dari yang diperkirakan. Ia menduga ini akibat tindakan medis dan perawatan naturopath tersebut. Suatu hari, ketika dokter itu datang, Marg sedang pergi. Dokter lalu menitipkan pesan, “Katakan kepadanya, aku masih mernbaca potongan kertas itu setiap hari".

Sumber: KOMPAS, Rabu, 29 Desember 2010

Sekadar pikiran sebelum tidur

2010-12-23T02:44:00.001+07:00

“Ternyata uang, kekayaan, posisi, dalam praktiknya lebih penting ketimbang moralitas,”

Pernyataan itu diungkapkan isteri saya pagi tadi, sebelum saya berangkat kerja. Entah pura-pura atau memang benar-benar tidak menyadari, sebagian orang pasti ada yang tidak setuju. Tapi apa boleh buat, sudah menginjak 34 tahun usia dengan terpaksa saya tidak bisa menyanggah ungkapan isteri saya itu.

Ketika kita kelihatan “berdaya”, kita akan cenderung lebih dihargai ketimbang ketika “lemah”. Apa yang menyebabkan kita berdaya, etis atau tidak, bermoral atau tidak, cenderung diabaikan. Dan ini pula yang membuat para pejabat kita yang korup tetap terhormat dan disegani, bahkan setelah mereka dipenjara sekalipun.

Ujian akhir semester

2010-12-19T00:17:00.001+07:00

Untuk mata kuliah pengantar akuntansi jurusan IESP kelas B, materi yang diujikan mencakup ayat jurnal penyesuaian, penyusunan laporan keuangan, penutupan akun, akuntansi perusahaan dagang, sistem pencatatan persediaan periodik, format laporan keuangan, dan jurnal khusus.

Untuk mata kuliah pengantar bisnis jurusan akuntansi kelas B, materi yang diujikan mencakup manajemen operasi/produksi, manajemen SDM, pemasaran, akuntansi dalam bisnis, manajemen keuangan, dan pengenalan pasar modal.

Soal ujian berformat pilihan ganda 4 pilihan, 50 soal, tutup buku, dengan waktu penyelesaian 60 menit. Hari/tanggal ujian silakan dibaca di papan pengumuman fakultas ekonomi. Mohon tidak ada pertanyaan lain terkait UAS dengan adanya pengumuman ini.

Dan perjuangan adalah "permainan" kata-kata...

2010-12-18T22:16:00.000+07:00

Tak bisa saya merinci maksud dari judul post ini, meskipun sepertinya banyak benarnya. Bermain-main sebentar menunggu datangnya kematian, bukankah demikian kita hidup? Kesannya saya skeptis, atau sedang merenung soal akhirat. Tapi bukan, saya menulis ini tidak sedang emosional, juga bukan tentang agama, biasa saja.

Yang tiba-tiba muncul di benak saya adalah aktivis LSM yang dengan penuh semangat mengajukan rancangan peraturan menteri. Draft peraturan itu pasti berisi kata-kata, dan mungkin sekali memiliki muatan kepentingan tertentu. Bermainlah si aktivis dengan kata-kata itu, dan jika peraturan menteri versi dia akhirnya dikabulkan, jadilah dia sebagai pemenang.

Telah ditransfer honor dosen pada…

2010-12-15T21:22:00.001+07:00

“Telah ditransfer Honor Dosen Pada Hari Rabu, 15 Desember 2010 Sejumlah Rp.XXX. Untuk Rincian Bisa Dilihat Di Dept. Perenc. & Infor. Fak. Ekonomi UNSOED,” ini adalah pesan SMS yang baru saja saya terima malam ini.

Jumlah rupiah itu soal lain. Tapi saya senang dengan notifikasi semacam ini. Satu lagi isyarat kemajuan terlihat di almamater saya, tindakan nyata untuk memberikan layanan prima kepada customer di lingkungan sendiri.

Sekadar informasi, Fakultas Ekonomi tempat saya bekerja adalah satu-satunya fakultas di Unsoed yang telah memberikan semua benefit keuangan kepada pegawainya hanya melalui bank. Tidak ada penyerahan uang secara langsung antar-pegawai di sini. OK, semoga lebih baik lagi di masa mendatang.

Mengubah file berformat PDF menjadi Word document

2010-12-13T02:06:00.000+07:00

Dulu biasanya saya memakai layanan situs Web ini kalau sesekali butuh mengkonversi file PDF menjadi dokumen Word untuk diedit. Meskipun ada beberapa aplikasi yang pernah saya coba, tapi aplikasi online di situs Web tersebut hasilnya sangat memuaskan.

Kita hanya perlu meng-upload file PDF yang akan dikonversi, masukkan alamat e-mail, tunggu beberapa saat, hasil konversi berformat DOC akan dikirim ke alamat e-mail yang kita masukkan saat upload.

Bukan iklan, karena saya tidak dapat komisi. Adobe belum lama ini merelease Adobe Acrobat X Pro. Jangan tertukar, yang saya maksud Adobe Acrobat yang bisa untuk membuat file PDF, bukan Adobe Reader yang hanya bisa membaca PDF.

Dan yang membuat saya terkesan dengan Adobe Acrobat versi terbaru itu, bukan hanya dia bisa mengkonversi file-file lain menjadi PDF, tapi dia juga bisa mengkonversi file PDF menjadi Word Document dengan ketelitian yang hampir sempurna.

Buka file PDF yang ingin dikonversi, lalu pilih File – Save As – Microsoft Word Document, tunggu beberapa detik…maka jadilah!

Hasilnya? Kalau saya bilang, satu tahap lebih maju dari aplikasi online yang saya sebutkan di awal artikel ini. Mau coba? Datang ke ruangan saya, versi trial-nya saya ada…

Mengubah filosofi blogging

2010-12-10T05:11:00.000+07:00

Beberapa komentar yang saya terima untuk blog ini akhirnya terpaksa tidak dipublikasikan. Komentar-komentar itu di antaranya adalah ucapan terima kasih karena blog ini membantu dalam menyelesaikan tugas. Bahkan ada yang jujur telah meng-copy content blog ini dan dikumpulkan sebagai tugas kuliah.

Saya jadi merenung ulang, untuk mereka itukah saya berbagi di sini? Oke, mulai saat ini saya memutuskan untuk mengubah mindset saya menulis. Saya tidak lagi akan membagikan resources atau hasil belajar saya secara utuh. Untuk beberapa posting ke depan, saya hanya akan me-recycle posting-posting lama, sampai resources yang "membodohkan" itu habis. Selanjutnya blog ini akan digunakan sebagai media berbagi informasi dengan mahasiswa saya sendiri. Sesekali, renungan-renungan lepas. Bukan lagi saduran hasil belajar atau materi belajar.

Terima kasih atas umpan baliknya,

Teori X v.s. teori Y: mana yang paling cocok diterapkan di Indonesia?

2010-12-09T04:55:00.060+07:00

Bagi yang terbiasa berinteraksi dengan pembelajar, Anda mungkin menganggap pertanyaan semacam itu khas pertanyaan mahasiswa. Ya, itu memang dilontarkan oleh seorang murid saya dalam kuliah beberapa minggu yang lalu. Bagi sebagian kita yang terlanjur diracuni dengan virus demokrasi, mungkin akan dengan cepat menganggap teori Y paling bagus. Teori Y yang menggambarkan pandangan positif manajer terhadap bawahannya terkesan lebih memberdayakan, lebih manusiawi...lebih positif.

Tapi benarkah itu cocok untuk mengelola orang Indonesia? Saya ingat cerita beberapa teman yang pernah menetap di luar negeri. Mereka bilang, orang-orang sana umumnya "lebih dewasa" dibandingkan kita. Ambil contoh dalam hal membuang sampah atau mematuhi aturan. Keegoisan orang-orang di terminal Kampung Melayu tercermin dari berserakannya sampah di sana. Saya juga baru saja usai mendengarkan komentar skeptis orang-orang di Elshinta, yang intinya sangat sulit orang kita dalam menegakkan aturan main bersama.

Kembali ke teori Y yang memberdayakan itu, apakah kalau diterapkan dalam budaya kita tidak justru mengakibatkan penyalahgunaan? :)

Rencana pembelajaran pengantar bisnis (setelah UTS)

2010-11-09T10:29:00.000+07:00

Diumumkan kepada mahasiswa Jurusan Akuntansi Semester I Kelas B, bahwa setelah UTS mata kuliah Pengantar Bisnis berada di bawah asuhan saya.

Blog ini akan dijadikan sebagai media informasi terkait mata kuliah ini, termasuk pengumuman nilai quiz, UAS, dan nilai akhir. Anda juga bisa menghubungi saya dengan menuliskan comment melalui blog ini.

Klik di sini untuk mengunduh silabus/rencana pembelajaran mata kuliah pengantar bisnis.

Nilai Ujian Mid-Semester Pengantar Akuntansi (IESP B)

2010-11-09T10:25:00.006+07:00

Berikut ini diumumkan nilai ujian mid-semester mata kuliah Pengantar Akuntansi Jurusan IESP Kelas B. Semoga menjadi bahan evaluasi bagi kita semua untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan di masa mendatang.


1	C1A006130	Deni Nur Arif	28
2	C1A009058	Dheka Putra D	56
3	C1A010065	Hafidz Yudhansyah	58
4	C1A010066	Anisa Nur Silfiana	60
5	C1A010067	Fariz Fadhlan Azhari	50
6	C1A010068	Jati Kidukalingan	68
7	C1A010069	Wisnu Jati Kusuma	54
8	C1A010070	Metalia Yosika	72
9	C1A010071	Ria Fastri Astuti	50
10	C1A010072	Zuchruf Rachman	46
11	C1A010073	Sekar Ayu Pratidina	44
12	C1A010074	Ikhwan Nur Rizki	36
13	C1A010075	Atik Kusuma Wardani	62
14	C1A010076	Afrodita Irma P	62
15	C1A010077	Riko Awanda	54
16	C1A010078	Nurina Syarafina	39
17	C1A010079	Aprila Harso Utami	66
18	C1A010080	Muhammad Iqbal B
19	C1A010081	Retno Puji Rahayu	56
20	C1A010082	Wahyuni Hardiyanti	40
21	C1A010083	Ariska Cahyo Sadewo
22	C1A010084	Fita Septiani	46
23	C1A010085	Desty Noer Ainni	44
24	C1A010086	Winda Widiarti	62
25	C1A010087	Riyan Fadilah	64
26	C1A010088	Arif Afandi	42
27	C1A010089	Ponco Setiono	56
28	C1A010090	Shofian Nova E	48
29	C1A010091	Dwita Aprillia Floresti	28
30	C1A010092	Aji Trijaya	44
31	C1A010093	Mohammad Faizhal R	50
32	C1A010094	Saldzi Afina Rakhman	48
33	C1A010095	Ayu Dita Hapsari	52
34	C1A010096	Kiki Berti Apriana Saragih	64
35	C1A010097	Nurul Azizah A	30
36	C1A010098	Riswanto Yusuf	70
37	C1A010099	Himawan Listya N	36
38	C1A010100	Mutia Asri Setiorini	44
39	C1A010101	Rosyeilla Fatha Dewi	38
40	C1A010102	Vera Prisca Sukanti	42
41	C1A010103	Muhammad Miftakhul F	50
42	C1A010104	Septian Eka Pratama	40
43	C1A010105	Avita Melia Murti	36
44	C1A010106	Rodhit Sutady	66
45	C1A010107	Bobby Novenda Saputra	28
46	C1A010108	Beta Gumilar	36
47	C1A010110	Puspita Rachmayanti	38
48	C1A010111	Evi Adianingsih	64
49	C1A010112	Laela Ayu Rahmawati	32
50	C1A010113	Anggi Tandayu	42
51	C1A010114	Bayu Setyo Pambudi	36
52	C1A010115	Benandra Wira Hutama	44
53	C1A010116	Rifki Rachmadia Putra	48
54	C1A010117	Sheila Ardilla Yughi	56
55	C1A010118	Deta Setya Rizky	46
56	C1A010119	Dinda Bintang Saputra	50
57	C1A010120	Galih Satria Permadi	38
58	C1A010121	Rosswandaru Pangestya W	32
59	C1A010122	Vani Asiyah	50
60	C1A010123	Riska Janursari A	44
61	C1A010124	Darwin hartono	24
62	C1A010125	Jalu Putra Radhitya	28
63	C1A010126	Lhorensus	50
64	C1A010127	Elisa Valenta Sari	56

Akademisi

2010-11-06T21:20:00.001+07:00

Akademisi (dosen) itu adalah ilmuwan (scientist), bukan sekadar guru (educator). Sangat memprihatinkan jika seorang dosen hanya “semangat” dalam mengajar. Mungkin sebagian kita lupa, kalau tugas seorang akademisi sejatinya adalah belajar terus sepanjang hidup, belajar sedalam-dalamnya hingga terlembagakan menjadi sebuah riset, menuliskan hasil-hasilnya, dan mengabdikannya bagi sesama.

Mahasiswa (student) juga pembelajar, sama seperti dosennya. Bukan menyuapi mereka dengan ringkasan materi untuk dihapalkan saat menjelang ujian. “Semangat sebagai pembelajar,” itulah yang lebih mendasar untuk ditularkan kepada mahasiswa, agar mereka mempunyai gairah dari dalam dirinya untuk mengetahui, bukan semata-mata termotivasi oleh nilai, kelulusan, atau kesarjanaan…

Tugas akuntansi pengantar – jurnal penyesuaian

2010-10-19T01:16:00.001+07:00

Diumumkan kepada mahasiswa kelas Akuntansi Pengantar – IESP yang berada di bawah asuhan saya, agar mengerjakan tugas Problems Set A dari buku Accounting Principles, Weygandt, et al, edisi 9. Klik di sini untuk mengunduh soal yang harus dikerjakan. Untuk membantu dalam pengerjaan, soal sudah disertai check figures. Kumpulkan pada pertemuan tanggal 26 dengan tulisan tangan. Terima kasih.

SMS dari isteri simpanan

2010-09-29T16:38:00.001+07:00

“Tolong beliin mama pulsa simpati 25rb di nmr 081237344123 ini nmr baruku, nanti aq ganti uangmu,aq cuma pinjam hp org untk sms km cepat ya aq tunggu,penting. Sender: +628981896114,” itulah SMS yang tiba-tiba saya terima kemarin sore. Pada saat kejadian, isteri saya persis ada di sebelah saya. Alhamdulillah, dia tidak percaya kalau orang dengan penghasilan selevel saya punya isteri simpanan. Dia cuma komentar, aneh-aneh saja cara orang menipu sekarang ini. Mentang-mentang tarif SMS murah.

Saya hanya berharap, ada polisi yang membaca posting ini dan segera membekuk orang-orang iseng model begini. Bukan apa-apa, SMS semacam ini sering sekali saya terima. Malahan pernah ada suara kakek-kakek yang mengaku “utusan direktur utama” salah satu operator selular terbesar di Indonesia. Belum tuntas dia berkicau, HP langsung saya matikan. Sejak kapan operator itu mempekerjakan customer service kakek-kakek berlogat orang Batavia?

Ya, sekadar intermezo, seusai membaca koran tentang krisis air tanah yang berpotensi menenggelamkan Jakarta.

Update/instal software di ubuntu tanpa koneksi Internet aktif

2010-09-19T00:31:00.001+07:00

Seorang teman mengirim email kepada saya, mengeluhkan repotnya update dan pemeliharaan sistem ubuntu. Saya bingung, karena seharusnya update dan pemeliharaan ubuntu justru sangat mudah. Semua software dikelola melalui repository, notifikasi update akan segera kita terima segera setelah software tertentu diperbaharui. Dengan Synaptic Package Manager, kita hanya perlu memutuskan untuk mengunduh, selebihnya proses instalasi akan berjalan secara otomatis.

Baru setelah sempet ngobrol lewat facebook, saya tahu persoalan yang dia hadapi. Rupanya, dia memasang ubuntu di komputer desktop di rumah, tanpa koneksi Internet. Artinya notifikasi tidak mungkin diterima, dan pengunduhan langsung tidak mungkin dilakukan.

Saya tanya ke dia, “Kamu punya HP yang bisa difungsikan sebagai modem?” Dia jawab, “Punya, tapi akses Internet pake HP sangat mahal dan lambat.” Dia hanya mengakses Internet di kantor atau di warnet.

Saya memang tidak menyarankan dia untuk mengunduh paket-paket software yang ukurannya ratusan MB lewat HP. Tapi koneksi Internet di rumah tetap diperlukan untuk mengunduh informasi mengenai update terbaru yang tersedia, bukan mengunduh paket software-nya sendiri. Karena itu saya sarankan agar dia tetap terkoneksi ke Internet lewat HP, sekadar untuk me-reload informasi tentang update yang tersedia.

Berikut adalah antarmuka Synaptic Package Manager yang diaktifkan melalui menu System → Administration → Synaptic Package Manager. Tekan tombol Reload untuk mengunduh informasi mengenai paket software yang baru, dihapus, atau diperbaharui…

Setelah informasi mengenai paket software terbaru diunduh, tekan tombol Mark All Upgrades…

Dari antarmuka Synaptic Package Manager, pilih menu File → Generate package download script…

Simpan file teks yang berisi daftar perintah download ke flashdisk untuk dibawa ke kantor atau ke warnet. File itu berisi perintah-perintah download menggunakan wget, lengkap dengan alamat-alamat URL tempat paket-paket software tersimpan di repository. Tutup Synaptic Package Manager dan segera putuskan koneksi Internet.

Setibanya di kantor/warnet, kita sudah siap mengunduh semua file yang list-nya telah tersimpan di flashdisk. Jika komputer di kantor/warnet juga terinstal Linux, kita hanya perlu menempatkan file yang kita bawa dari rumah ke direktori di harddisk yang akan dijadikan tempat menyimpan paket-paket software yang akan diunduh. Buka file itu dengan menekan Enter, maka akan muncul opsi untuk men-display atau menjalankannya di Terminal. Pilih opsi menjalankan di Terminal, maka proses download akan berlangsung.

Jika komputer di kantor/warnet terinstal Windows, kita harus membuka file yang dibawa dari rumah dengan Notepad atau WordPad. Copy URL setiap paket dan lakukan proses download dengan menggunakan download manager seperti Internet Download Manager atau Free Download Manager. Simpan semua file paket hasil unduhan ke flashdisk atau CD/DVD untuk dibawa pulang.

Sesampainya di rumah, aktifkan kembali Synaptic Package Manager dan pilih menu File → Add downloaded packages:

Pilih direktori tempat kita menyimpan paket-paket software yang telah diunduh di kantor/warnet, tekan Open, dst…semoga membantu,

Office 2007 is running on ubuntu 10.04

2010-09-17T02:26:00.000+07:00

Mungkin ini "makruh" hukumnya dalam dunia Linux, dilakukan tidak masalah, tapi sebaiknya jangan. Memasang Office buatan Microsoft di ubuntu, sebenarnya bertentangan dengan spirit Linux, agar semua software dikembangkan dan digunakan bersama secara cuma-cuma.

Tapi apa boleh buat, saya memang sudah keenakan dengan Microsoft Office, terutama 2007/2010. Inikah fenomena kecanduan? Ya, mungkin karena belum terbiasa dengan OpenOffice.org, kita menyimpulkan Office 2007/2010 buatan Microsoft yang terbaik.

Setelah bongkar pasang Wine, tambah script dari sana-sini, akhirnya hampir semua aplikasi Office 2007 dapat dijalankan di ubuntu 10.04 dengan Wine 1.2.

Special thanks for Saman Sadeghi, setelah baca tutorial dia akhirnya Microsoft PowerPoint 2007 juga bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Dan dengan berfungsinya PowerPoint, rasanya untuk keperluan kerja tak ada alasan lagi untuk tetap menggunakan Windows.

Tinggal diuji selama beberapa waktu, jika tak ada kendala berarti, ubuntu akan menjadi production system saya menggantikan Windows 7...

Mengapa harus beralih ke Linux/Ubuntu?

2010-09-14T22:14:00.001+07:00

Pertanyaan ini cukup lama ada di benak saya. Saya bukan seorang yang ahli dalam IT, kemampuan pas-pasan, hanya mentok di install dan uninstall software, buat apa repot-repot pindah ke Linux/Ubuntu? Bukankah semua kebutuhan saya dalam hal komputasi sudah terpenuhi dengan Windows, bahkan lebih dari cukup? Windows adalah sistem operasi yang dirancang untuk dijual, dapat dipastikan ada garansi dari Microsoft. Tapi Ubuntu, siapa yang akan membantu jika terjadi masalah?

Jika kita tidak punya cukup uang untuk membeli software, alasan ekonomislah yang paling penting untuk beralih ke Linux/Ubuntu. Sistem operasi ini dirancang dengan sistem terbuka (open source), sehingga tidak membebankan sepeser pun kepada penggunanya. Kita bisa menggandakan installer Ubuntu, membagikannya kepada siapa pun, dan tetap dalam posisi yang benar secara hokum. Kalau mampu, kita bahkan boleh memodifikasi dan membagikannya kepada siapa pun yang membutuhkan. Itulah inti dari filosofi open source, kode sumber program dibuka, dikembangkan bersama, digunakan bersama.

Khusus untuk Ubuntu, bahkan ada satu yang menggembirakan. Sebagai pengguna awam saya menemukan, Ubuntu lebih andal dibandingkan Windows XP! Saya mencoba dual-boot, XP dengan Ubuntu selama beberapa waktu dan ternyata Ubuntu versi 10.04 jauh lebih canggih daripada Windows XP. Sekali lagi, ini pendapat orang awam.

Sesaat setelah kita menginstal Ubuntu, sistem ini sudah dilengkapi dengan Mozilla Firefox, sehingga kita sudah langsung bisa mengakses Web. Ubuntu juga sudah dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi dari OpenOffice.org, sehingga kita bisa langsung membuat dokumen, menggunakan spreadsheet, dan membuat presentasi, seperti yang biasa kita lakukan dengan Microsoft Office. Dan satu hal, aplikasi OpenOffice.org juga kompatibel dengan Microsoft Office. Artinya, file-file yang semula dibuat dengan Microsoft Office tetap bisa dibaca dan diedit di OpenOffice.org. Kita juga bisa tetap kerja bareng-bareng dengan teman atau kolega yang masih menggunakan Microsoft Office.

Apa lagi yang dibutuhkan oleh pengguna komputer pada umumnya? Multimedia? Lagi-lagi kita beruntung. Meskipun Ubuntu adalah sistem operasi gratisan, sistem ini juga sudah dilengkapi dengan software pemutar lagu dan video, semacam WinAmp atau Windows Media Player. Karena sebagian besar file multimedia terkait dengan hak cipta, kita hanya perlu mengunduh beberapa plugin dari Internet untuk memainkan MP3, VCD, dan DVD. Dan berbahagialah, karena semua software, termasuk plugin dan driver untuk meningkatkan fungsionalitas Ubuntu dapat diperoleh secara cuma-cuma alias gratis.

Nah, setelah semua kebutuhan dasar kita dalam menggunakan komputer bisa terpenuhi hanya dengan sistem operasi gratisan, masihkah ada alasan untuk tetap menggunakan Windows? Lebih malang lagi jika Anda pengguna Windows bajakan...segera bertobatlah karena Anda akan terkena razia di bandara setiap kali akan meninggalkan Indonesia. :)

Dan ini yang terpenting mengenai Ubuntu. Seperti yang biasa dibangga-banggakan oleh Microsoft, Ubuntu yang dibangun di atas kernel Linux juga sangat ramah dengan pengguna (user friendly). Anda, seperti juga saya, tak perlu memahami sedikitpun soal pemrograman, tinggal pilih menu, klik sana, klik sini, sama dengan ketika kita mengoperasikan Windows. Sejalan dengan spiritnya, “Linux untuk umat manusia,” Ubuntu juga mengakomodir orang-orang dengan kebutuhan khusus, seperti kekurangan penglihatan, pendengaran, atau tuna daksa. Teknologi asistif yang dikembangkan Ubuntu, sistem operasi gratisan itu, tak kalah canggih dengan Windows...

Nilai akhir mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan dan Seminar Akuntansi.

2010-07-11T09:20:00.001+07:00

Nilai akhir mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan dan Seminar Akuntansi.

Aksesibilitas APBD dan LKPD Barlingmascakeb di Internet

2010-07-05T20:28:00.001+07:00

Sebulan lalu, seorang kolega bertanya kepada temannya yang auditor BPK tentang hilangnya laporan hasil pemeriksaan BPK dari situs Web lembaga tersebut. Laporan hasil pemeriksaan itu sebelumnya dipublikasikan BPK di Internet, submenunya pun hingga sekarang masih ada, tapi setiap diakses muncul pesan, “Dalam proses perbaikan.”

Jawaban teman auditor BPK, LKPP, LKKL, dan LKPD memang sengaja tidak lagi dipublikasikan karena banyak pihak yang menyalahgunakan. Contoh kasusnya, laporan tersebut dijadikan alat oleh oknum polisi untuk memeras pejabat atau mantan pejabat. Hm,

Malam ini, lima situs Web pemerintah daerah saya akses: Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, dan Kebumen. Dokumen yang saya cari adalah perda/ringkasan APBD, perda LPJ/ringkasan LKPD. Apa hasilnya?

Situs Web Kabupaten Banyumas tidak terakses sama sekali. Browser malah mengarahkan ke aplikasi e-procurement LPSE. Situs Web Kabupaten Banjarnegara dalam perbaikan, banyak link yang broken. Situs Web Kabupaten Purbalingga dan Cilacap bisa diakses, tapi tidak ditemukan dokumen yang saya cari. Perda APBD yang tersedia di situs Web Kabupaten Cilacap untuk tahun anggaran 2005. Halaman regulasi di situs Web Kabupaten Purbalingga tidak lengkap, sepertinya dalam perbaikan.

Satu dokumen yang saya cari ditemukan di situs Web Kabupaten Kebumen, ringkasan APBD tahun anggaran 2010. Tetapi, perda APBD/LPJ dan ringkasan laporan keuangan tetap tidak ditemukan. Perda yang dipublikasi di situs Web Kabupaten Kebumen hanya sampai dengan tahun 2009 itu pun selektif, hanya yang terkait dengan pungutan daerah dan pelayanan publik.

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)

2010-07-02T07:01:00.001+07:00

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) adalah standar akuntansi untuk entitas sektor publik yang dikembangkan oleh International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB). IPSASB merupakan badan yang bernaung di bawah International Federation of Accountants (IFAC), organisasi profesi akuntansi di tingkat internasional yang didirikan tahun 1977. Keberadaan IPSASB bermula dari kesadaran akan manfaat nyata informasi keuangan yang konsisten dan terbandingkan (comparable) lintas-jurisdiksi. IPSAS, sebagai standar internasional akuntansi sektor publik, diharapkan memainkan peran kunci untuk merealisasikan manfaat tersebut.

Dalam mengembangkan standar akuntansi sektor publik, IPSASB sangat mendorong keterlibatan pemerintah dan penyusun standar di berbagai negara melalui penyampaian tanggapan/komentar atas proposal-proposal IPSASB yang dinyatakan dalam exposure draft.

IPSAS yang diterbitkan oleh IPSASB terkait dengan pelaporan keuangan sektor publik, baik untuk yang masih menganut basis kas (cash basis) maupun yang telah mengadopsi basis akrual (accrual basis). IPSAS yang berbasis akrual dikembangkan dengan mengacu kepada International Financial Reporting Standards (IFRS), standar akuntansi bisnis yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board (IASB), sepanjang ketentuan-ketentuan di dalam IFRS dapat diterapkan di sektor publik. Meskipun demikian, IPSASB tetap memperhatikan isu-isu yang spesifik di sektor publik yang tidak tercakup di dalam IFRS.

Diadopsinya IPSAS oleh pemerintah di berbagai negara diharapkan akan meningkatkan kualitas dan daya banding informasi keuangan yang dilaporkan entitas-entitas sektor publik di seluruh dunia. Dalam mendorong pengadopsian dan harmonisasi ketentuan-ketentuan akuntansi sektor publik di berbagai negara dengan IPSAS, IPSASB menghormati hak pemerintah dan penyusun standar di tingkat nasional dalam menetapkan standar dan pedoman pelaporan keuangan di dalam jurisdiksi mereka masing-masing.

Meskipun demikian, laporan keuangan sektor publik hanya boleh mengklaim telah mematuhi IPSAS jika laporan keuangan itu memenuhi semua ketentuan yang berlaku di dalam masing-masing standar.

Standar akuntansi sektor publik yang telah dihasilkan oleh IPSASB hingga tahun 2010 ini adalah:

IPSAS 1—Presentation of Financial Statements
IPSAS 2—Cash Flow Statements
IPSAS 3—Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
IPSAS 4—The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
IPSAS 5—Borrowing Costs
IPSAS 6—Consolidated and Separate Financial Statements
IPSAS 7—Investments in Associates
IPSAS 8—Interests in Joint Ventures
IPSAS 9—Revenue from Exchange Transactions
IPSAS 10—Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
IPSAS 11—Construction Contracts
IPSAS 12—Inventories
IPSAS 13—Leases
IPSAS 14—Events After the Reporting Date
IPSAS 15—Financial Instruments: Disclosure and Presentation
IPSAS 16—Investment Property
IPSAS 17—Property, Plant, and Equipment
IPSAS 18—Segment Reporting
IPSAS 19—Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
IPSAS 20—Related Party Disclosures
IPSAS 21—Impairment of Non-Cash-Generating Assets
IPSAS 22—Disclosure of Information about the General Government Sector (IFAC, 2010)
IPSAS 23—Revenue from Non-Exchange Transactions (Taxes and Transfers)
IPSAS 24—Presentation of Budget Information in Financial Statements
IPSAS 25—Employee Benefits
IPSAS 26—Impairment of Cash-Generating Assets
IPSAS 27—Agriculture
IPSAS 28—Financial Instruments: Presentation
IPSAS 29—Financial Instruments: Recognition and Measurement
IPSAS 30—Financial Instruments: Disclosures
IPSAS 31—Intangible Assets. (IFAC, 2010)

Referensi

IFAC. (2010). IFAC handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements (2010 ed., Vol. 1-2). IFAC Publications.

Penulisan buku ajar

2010-06-17T23:12:00.001+07:00

Seingat saya sejak 2002, keinginan untuk menulis buku ajar yang diterbitkan secara komersial mulai ada. Bukan sekadar keinginan, waktu itu pun saya sudah mulai menulis. Kebiasaan itu berlanjut hingga sekarang meskipun publikasinya terbatas hanya di blog/Web. Dengan bantuan teknis dari mahasiswa, dukungan finansial dari fakultas, dan support penuh dari kolega di Jakarta, tak ada alasan lagi saat ini bagi saya untuk menunda.

Ketika di Jakarta, keinginan ini selalu terkendala oleh kewajiban mengurus lembaga. Maklum, pengelolaan SDM di PTS sangat efisien, sehingga sebagai dosen tetap yayasan waktu saya dihabiskan sebagian besar untuk urusan-urusan administrasi. Dengan kembalinya saya ke almamater, sekarang saya bisa membatasi diri sebagai akademisi murni. Tersedia waktu cukup untuk menulis, riset, dan melakukan kerja-kerja pengabdian kepada masyarakat.

Meskipun masih potensial, jejaring ke penerbit pun sebenarnya sudah terbuka lebar. Meskipun tidak pernah tuntas, pembicaraan-pembicaraan dengan penerbit sudah dimulai ketika saya masih berada di Jakarta. Ini mempertegas bahwa di level perencanaan, tak ada lagi kendala. Semoga…

IFRSs in your pocket 2010

2010-05-25T04:05:00.002+07:00

Deloitte has published the ninth edition of its popular guide to IFRSs – IFRSs In Your Pocket 2010 (PDF 571k). This 132-page guide includes information about:

IASB structure and contact details
IASB due process
Use of IFRSs around the world, including updates on Europe, Asia, USA, and Canada
Summaries of each IASB Standard and Interpretation, as well as the Framework and the Preface to IFRSs
Background and current status of all current IASB projects
IASC and IASB chronology
Update on IFRS-US GAAP convergence
Other useful IASB-related information

You may also need this publication:

IFRS for SMEs in your Pocket

Konversi dari metode kos ke metode ekuitas – ringkasan

2010-05-25T03:04:00.001+07:00

Metode ekuitas (equity method) hanya diterapkan sebagai perlakuan akuntansi untuk investasi di perusahaan asosiasi (associates) ketika investor menyusun laporan keuangan pada level entitas ekonomi—laporan keuangan konsolidasi, jika investor juga adalah perusahaan induk yang mengendalikan perusahaan anak (subsidiary) lainnya.

Dalam laporan keuangan terpisah—level entitas hokum, investor mengakuntansikan investasinya di perusahaan asosiasi dengan metode kos (cost method) atau sebagai instrument keuangan menurut IAS 39.

Dividend an distribusi lainnya kepada pemilik dianggap sebagai pembayaran laba yang telah diakui oleh investor secara akrual ketika asosiasi melaporkan laba bersih di laporan keuangannya secara terpisah. Ayat jurnal akuntansi ekuitas akan mengeliminasi (mendebit) dividen yang diakui sebagai penghasilan di laporan keuangan terpisah investor dan mengurangi (mengkredit) akun investasi di perusahaan asosiasi.

Dengan kata lain, dividen dari perusahaan asosiasi direklasifikasi dari laporan laba-rugi (penghasilan) ke neraca (mengurangi bagian investor atas asset netto perusahaan asosiasi).

Saldo-saldo resiprokal antar-entitas di dalam kelompok usaha (intragroup balances) tidak dieliminasi. Metode ekuitas tidak menggabungkan unsur-unsur individual laporan keuangan, sehingga saldo-saldo resiprokal tidak perlu dihilangkan.

Akun investasi di perusahaan asosiasi juga tidak dieliminasi. Akun investasi akan mencakup:

Goodwill yang implisit pada saat akuisisi dikurangi penurunan nilai yang telah terjadi;
Bagian investor atas nilai wajar asset netto yang teridentifikasi;
Bagian investor atas perubahan laba ditahan pasca-akuisisi dan perubahan ekuitas lainnya;
Realisasi laba melalui dividen.

Untuk mengecek keakuratan saldo investasi pada akhir periode, saldo tersebut harus sama dengan penjumlahan dari unsur-unsur berikut:

Persentase kepentingan investor × (nilai buku asset netto -/+ laba/rugi belum direalisasi;
Persentase kepentingan investor × (sisa selisih nilai wajar yang belum diamortisasi);
Bagian investor atas goodwill yang implisit saat akuisisi dikurangi rugi penurunan nilainya.

Goodwill tidak diuji penurunan nilainya sebagai asset terpisah. Uji penurunan nilai (impairment test) dilakukan atas investasi secara keseluruhan. Caranya, jumlah tercatat (carrying amount) investasi dibandingkan dengan jumlah yang dapat dipulihkan (recoverable amount). Jumlah yang dapat dipulihkan dari investasi adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai penggunaan (value in use) atau nilai wajar dikurangi kos untuk menjualnya.

Rugi penurunan nilai (impairment losses) mengurangi (dikredit ke akun) investasi, dan bias terkait dengan nilai buku asset netto perusahaan asosiasi, selisih nilai buku – nilai wajar, atau goodwill.

Untuk transfer asset antara investor dengan asosiasi, baik penjualan ke atas (upstream sales) maupun penjualan ke bawah (downstream sales), investor mengakui laba hanya sebesar yang tidak terkait dengan kepentingannya di perusahaan asosiasi. Bagian investor atas laba yang berasal dari transfer asset dengan asosiasi akan dieliminasi.

Ilustrasi:

Download: (PDF, 269KB)

Investasi di perusahaan anak dan perusahaan asosiasi – ilustrasi (II)

2010-05-15T23:22:00.001+07:00

Ilustrasi ini dimaksudkan untuk memperjelas penerapan konsep-konsep dan ketentuan-ketentuan penggabungan usaha, pelaporan konsolidasi, dan penerapan metode ekuitas untuk investasi di perusahaan asosiasi menurut IFRS 3 Business Combinations, IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements, dan IAS 28 Investments in Associates. Di Indonesia, standar akuntansi yang mengatur pelaporan kelompok usaha adalah: (1) PSAK 22 (revisi 2010): Kombinasi Bisnis; (2) PSAK No. 4 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi PSAK No. 15 tentang Akuntansi untuk Investasi dalam Perusahaan Asosiasi PSAK 40 Akuntansi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi.

Ilustrasi ini memberikan contoh dan penjelasan ayat-ayat jurnal konsolidasi ketika perusahaan induk (parent)/investor memiliki lebih dari satu perusahaan anak (subsidiary) dan sekaligus berinvestasi di perusahaan asosiasi (associates). Skenario dibuat lebih rumit dengan adanya transaksi dan saldo antar-entitas di dalam kelompok usaha.

Download (PDF, 211KB)

Investasi di perusahaan anak dan perusahaan asosiasi – ilustrasi

2010-05-12T02:42:00.001+07:00

Ilustrasi ini dimaksudkan untuk memperjelas penerapan konsep-konsep dan ketentuan pelaporan kelompok usaha (group reporting) sebagaimana diatur di IFRS 3, IAS 27, dan IAS 28. Secara khusus, ilustrasi ini menunjukkan langkah-langkah penyusunan ayat jurnal konsolidasi dan ayat jurnal konversi metode kos (cost method) menjadi metode ekuitas (equity method), pengaruh penjualan ke atas (upstream sales) dan penjualan ke bawah (downstream sales), serta analisis untuk mengecek keakuratan saldo kepentingan non-pengendali (Non-controlling interests) dan investasi di perusahaan asosiasi (investment in associate). Download (PDF, 248KB)

Google Docs

2010-05-07T20:21:00.001+07:00

File-file yang dibagikan beberapa hari terakhir saya simpan di Google Docs dengan link download langsung ke file yang diacu. Setelah dicoba di Mozilla Firefox dan Google Chrome, link langsung itu ternyata bekerja. Bahkan sewaktu download manager dinonaktifkan, file tetap dapat didownload secara langsung tanpa harus melewati interface situs Google Docs. Browser Opera juga bisa mengakses file sesuai harapan.

Tapi ketika mencoba menggunakan Internet Explorer, yang tampil justru halaman untuk login ke Google; padahal ijin akses filenya sudah diset tanpa login ketika di-share. Solusi paling simpel, Anda tidak disarankan menggunakan Internet Explorer untuk mengakses blog ini.

Akuntansi untuk investasi dengan metode ekuitas – ilustrasi

2010-05-07T08:07:00.001+07:00

Ilustrasi ini dimaksudkan untuk menggambarkan penerapan metode ekuitas (equity method) untuk investasi dalam saham menurut IAS 28 Investments in Associates. Teknik-teknik yang diilustrasikan meliputi: (1) ayat jurnal akuntansi ekuitas untuk mengkonversi metode kos menjadi metode ekuitas, (2) analisis untuk mengecek komponen-komponen investasi di perusahaan asosiasi (associate), dan (3) kertas kerja untuk menyusun laporan keuangan investor pada level entitas ekonomi.
Download: (PDF, 198KB)

TKW itu bernama Sri Mulyani

2010-05-06T06:22:00.002+07:00

Rhenald Kasali bukan menulis soal pembantu rumah tangga, tapi tentang Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI yang akhirnya memilih untuk bekerja di luar negeri. Sungguh saya bangga dengan beliau. Dan sebagai "guru ngaji" di pesantren yang konon mengajarkan "neoliberalisme", saya selalu prihatin jika label itu dengan nada sinis dilekatkan kepada Sri Mulyani. Selamat jalan Sri Mulyani Indrawati...
in reference to: KOMPAS - Ekonomi RI Tanpa Sri Mulyani (view on Google Sidewiki)

Bahan pembelajaran IFRS dari ICAEW

2010-05-05T03:54:00.001+07:00

Buku ini adalah bahan belajar IFRS yang diterbitkan oleh Institute of Chartered Accountants in England and Wales, sepertinya ditulis khusus untuk sertifikasi akuntan di sana (Inggris). Berisi paparan singkat materi IFRS dengan dilengkapi oleh ilustrasi dan soal pilihan ganda.

Download: (PDF, 3.27MB)

Media dan budaya hedonis

2010-05-04T20:13:00.003+07:00

Kepada seorang teman, saya pernah bilang, budaya hedonis anak-anak muda jaman sekarang adalah konsekuensi dari akses mereka terhadap media dan lemahnya kontrol negara terhadap warganya. Anak-anak muda sekarang punya kecenderungan menyukai kesenangan sesaat. Jika dibandingkan dengan era 1990an, kelihatan sekali pergaulan mereka jauh lebih bebas. Batasan-batasan kepatutan yang bersumber dari agama pun terasa semakin kendur cengkeramannya.

Negeri ini memang menganut sistem demokrasi. Berbeda dengan jaman Orde Baru, masyarakat sekarang lebih bebas, tidak takut lagi kena razia. Tayangan TV, misalnya, sekarang lebih berani buka-bukaan. Banyak iklan, sinetron, dan film, yang kalau menggunakan kriteria sensor jaman Harmoko jadi menteri, sebenarnya termasuk tontonan 17+.

Kebebasan itu diperparah lagi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terutama Internet. Coba saja buka YouTube, sebagian besar isinya adalah video "sampah" yang tak layak dilihat, bahkan oleh orang gede sekalipun. Untuk kemajuan teknologi yang satu ini, pemerintahan paling otoriter sekalipun tak bisa mengendalikannya.

Hanya itukah penyebab budaya hedonis? Ada lagi, sikap kita yang sedang mengalami euphoria. Saya yakin, sebenarnya kita mafhum dengan dampak buruk Internet bagi anak-anak dan remaja. Tapi di sisi lain, "ketakjuban" kita terhadap teknologi ini belum reda. Kita pun menjadi tidak kritis, pura-pura tidak tahu, atau masa bodoh.

Program-program pemerintah semacam Internet masuk desa, Internet masuk sekolah, dan sejenisnya selalu disambut positif dengan kewaspadaan kurang. Pemerintah pun didesak untuk menurunkan tarif Internet dan layanan telekomunikasi.

Apa yang terjadi jika upaya "regulasi" dicanangkan? Anda pasti marah, segera menyuarakan perlawanan. Tengok saja derasnya protes terhadap RPM Konten Multimedia. Kemenangan Prita Mulya Sari juga tak bisa dilepaskan dari euphoria ini. Ingat, Prita dijerat dengan UU ITE yang dianggap tidak pro rakyat kecil dan mengancam kebebasan berekspresi.

Dari tiga point, demokratisasi, kemajuan teknologi, dan sikap kita sendiri terhadap dua hal tersebut, hanya satu yang terakhir yang bisa dikontrol; kita harus bersikap lebih jernih dan dewasa dalam menghayati kehidupan berdemokrasi dan dalam menghadapi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Ya, kuncinya memang kedewasaan dan kejernihan bersikap, karena kebebasan individu yang dijunjung tinggi dalam masyarakat yang demokratis sebenarnya memang mensyaratkan kedewasaan dan sikap yang rasional. Euphoria yang sedang kita alami saat ini dapat dimaklumi sebagai kompensasi dari ketertindasan kita sejak masa kolonial yang panjang.

Mari kita mengenang kemajuan sains dan teknologi sebelum munculnya teknologi digital. Bukan hanya saat ini, masyarakat modern takjub dan "terasing" dengan pengetahuan dan temuan teknologi mereka.

Teknologi kedokteran, mekanika, revolusi industri, nuklir, yang disikapi pada awalnya dengan rasa takjub, belakangan baru disadari sisi gelapnya. Konon, kerusakan lingkungan dan kesenjangan sosial-ekonomi yang dialami penduduk dunia, paling parah justru dialami di era modern, hingga hari ini.

Equity accounting under IAS 28

2010-05-04T17:13:00.001+07:00

Slide ini (PDF, 217KB) membahas perlakuan akuntansi atas investasi dalam perusahaan asosiasi (associates) berdasarkan IAS 28. Secara spesifik diuraikan metode ekuitas (equity method) dalam investasi saham yang mengakibatkan adanya pengaruh signifikan (significant influence) bagi investor terhadap investee.

Seminar akuntansi sambil nge-blog keroyokan

2010-05-04T05:00:00.001+07:00

Khusus untuk mata kuliah Seminar Akuntansi, saya menguji coba “metode belajar” baru. Saya menginstal blog khusus tempat mahasiswa “mengumpulkan” dan mempublikasikan tugas-tugas paper mereka. Mahasiswa sendiri yang menerbitkan, mengedit, dan merevisi tulisan mereka di blog yang menggunakan subdomain saya, seminarakuntansi.warsidi.com. Caranya, sebagai administrator dan pemilik blog, saya menginvitasi (menjadikan) mereka sebagai publisher. Jadi, bukan saya yang ngutak-ngatik blog itu. Paper itu juga dipresentasikan di kelas setiap pekan.

“Metode belajar” ini bisa saja saya banggakan sebagai inovasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Sisi positifnya jelas. Selain belajar nge-blog, mahasiswa juga dibiasakan mempublikasikan hasil karya mereka. “Meningkatkan kreativitas” bisa dikaitkan dalam konteks ini.

Kepada mahasiswa saya bilang, ini paperless, green lecture, model kuliah yang ramah lingkungan, karena meminimalisasi penggunaan kertas dalam pengumpulan tugas. Tapi alasan terakhir ini sekadar bercanda; memangnya seberapa banyak sih kertas yang mereka pakai jika mereka mencetaknya seperti biasa?

Bagi saya sendiri, pengumpulan tugas ini juga memudahkan. Saya bisa langsung memberi comment dalam rangka perbaikan paper mereka. Kategorisasi (pelabelan) entry blog berdasarkan nama mahasiswa juga memudahkan saya dalam memantau kinerja individual setiap mahasiswa. :)

Kemampuan bahasa Inggris bagi akuntan

2010-05-04T01:48:00.001+07:00

Di depan mahasiswa saya, ketika memberi arahan pendahuluan untuk mata kuliah Seminar Akuntansi, saya menyampaikan bahwa penguasaan bahasa Inggris saat ini fardlu ‘ain hukumnya bagi setiap akuntan. Saya tidak menggunakan argumen yang tinggi-tinggi untuk melegitimasi fatwa itu. Saya bilang, suka atau tidak suka, pilihan profesi akuntan Indonesia untuk mengadopsi IFRS berarti juga mengadopsi bahasa yang dipakai untuk menuliskan standar akuntansi internasional itu.

Anda mungkin mengaitkan penguasaan bahasa Inggris dengan daya saing akuntan kita di era pasar bebas. Argumen itu juga masuk akal, tapi saya bilang, itu argumen yang ketinggian bagi saya. :)

Adopsi standar akuntansi internasional bukan hanya mengadopsi perlakuan dan teknik akuntansinya saja. Jika tujuannya adalah untuk meningkatkan daya banding (comparability) dan memperlancar arus investasi global, berarti laporan keuangannya juga harus ditulis dalam bahasa Inggris. Dan ingat, laporan keuangan bukan hanya neraca, laba-rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas.

Pengungkapan tentang kebijakan akuntansi, penjelasan dan rincian masing-masing item, dan informasi penjelas lainnya, sebagian disajikan secara naratif, bukan melulu tabel dan angka. Atas alasan “teknis” itulah, saya mewajibkan mahasiswa untuk melek bahasa Inggris, paling tidak baca-tulis.

Dua level pelaporan dalam konteks investasi dalam perusahaan asosiasi (IAS 28)

2010-05-03T05:31:00.001+07:00

Tan & Lee (2009), dalam bukunya, Advanced Financial Accounting - An IAS and IFRS Approach, menulis, "An investor of an associate must present separate financial statements and either consolidated financial statements or an investor's financial statements in place of consolidated financial statements.

Ini berarti, dua level pelaporan kelompok usaha (group) tetap diperlukan, meskipun tidak ada entitas di dalam kelompok usaha yang menjadi perusahaan induk (parent). Investor dalam perusahaan asosiasi (associate) tetap harus menyusun dua set laporan: (1) laporan keuangan terpisah (separate financial statements) pada level badan hukum perseroan dan (2) laporan keuangan investor yang menggambarkan realitas ekonomi investor dengan perusahaan asosiasinya.

Laporan keuangan konsolidasi (consolidated financial statements) disusun jika investor juga menjadi perusahaan induk di dalam kelompok usaha. Maksudnya, selain berinvestasi di dalam perusahaan asosiasi, ada juga perusahaan lain yang merupakan perusahaan anak (subsidiary).

Metode ekuitas (equity method) diterapkan hanya pada level entitas ekonomi. Jika investor dalam perusahaan asosiasi tidak memiliki perusahaan anak, laporan keuangan investor disiapkan, sebagai pengganti laporan keuangan konsolidasi, untuk menggambarkan realitas ekonomi investor itu dengan perusahaan asosiasinya.

Keterbukaan informasi publik

2010-05-01T22:47:00.003+07:00

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah diberlakukan sejak 30 April 2010. Saatnya kita sebagai warga negara menyadari bahwa informasi merupakan hak publik yang asasi dan sekarang dilindungi oleh undang-undang. Bukan hanya lembaga pemerintahan yang harus buka-bukaan, organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik, badan usaha meilik negara/daerah, dan lembaga swadaya masyarakat wajib menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Mari kita mengawal penegakan aturan ini sehingga bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Amerika Serikat: pendanaan yang aman bagi IASB sangat penting

2010-04-30T23:39:00.001+07:00

NEW YORK, 29 April (Reuters) – Pengambil kebijakan di Amerika Serikat sedang berfokus untuk mengamankan sumber pendanaan bagi International Accounting Standards Board (IASB – Dewan Standar Akuntansi Internasional). Hal ini tidak terlepas dari pertimbangan dalam rangka memberlakukan International Financial Reporting Standards (IFRSs – Standar Akuntansi Keuangan Internasional) bagi perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat, demikian disampaikan seorang pejabat terkemuka negara tersebut Kamis (29/4).

Jim Kroeker, akuntan kepala Securities and Exchange Commission (SEC – Badan Pengawas Pasar Modal Amerika Serikat) mengatakan pengamanan sumber pendanaan IASB yang berbasis di London itu sangat penting mengingat IASB merupakan penyusun standar akuntansi yang digunakan oleh lebih dari 100 negara.

“Sistem pendanaan yang stabil yang melibatkan banyak pihak di mana pelaku pasar modal yang beraneka ragam menyediakan pendanaan ‘tanpa pamrih’ sangat penting dalam memantapkan struktur penyusun standar akuntansi internasional yang kokoh,” kata Kroeker saat mengomentari konferensi akuntansi di Baruch College di New York Kamis (29/4).

“Jika komitmen pendanaan dari berbagai negara diembel-embeli dengan kepentingan tertentu…tujuan penyusunan standar akuntansi internasional akan terancam.”

Pada bulan Februari lalu, SEC telah menyatakan komitmennya dalam pengembangan satu set standar akuntansi global yang berkualitas tinggi. Keputusan terkait apakah perusahaan-perusahaan Amerika Serikat beralih ke IFRS akan dilakukan tahun depan. Pada bulan Februari itu, SEC menyatakan bahwa, kalau pun ada perubahan, paling cepat pada tahun 2015.

Kroeker pada Kamis kemarin mengatakan, independensi ekonomi IASB dan IASC Foundation merupakan salah satu isu yang menjadi fokus perhatian SEC dalam rencana kerjanya terkait konvergensi. Dia concern dengan kerentanan penyusun setandar itu terhadap pengaruh politis dan komersial yang tidak semestinya.

IASC Foundation merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengamankan pendanaan IASB dan, meskipun sebagian negara telah memiliki sistem pungutan untuk mendukung pendanaan IASB, sebagian besar dana masih berasal dari donasi perusahaan.

Dua dari tiga negara yang menggunakan atau mengijinkan penggunaan aturan akuntansi IFRS tidak memberikan kontribusi pendanaan bagi IASC, demikan disampaikan Kroeker.

Sekitar 20 persen pendanaan penyusun standar akuntansi keuangan internasional tahun ini berasal dari sumber-sumber di Amerika Serikat serta donasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Padahal, dengan reformasi akuntansi Sarbanes-Oxley 2002, pemerintah Amerika Serikat telah mengamankan pendanaan FASB (Badan Penyusun Standar Akuntansi Keuangan Amerika Serikat) dengan menerapkan sistem pungutan yang dibebankan kepada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat.

Keamanan jangka panjang IASC Foundation dan IASB akan terganggu dengan tidak adanya komitmen pendanaan yang permanen,” lanjut Kroeker.

Komentar Kroeker dilatarbelakangi oleh tekanan politis kepada pembuat aturan akuntansi yang berkembang selama krisis keuangan. Tensi meningkat tahun lalu ketika sebagian negara Uni Eropa mengancam akan mengubah aturan akuntansinya sendiri jika IASB tidak segera beralih ke akuntansi nilai wajar (mark-to-market accounting). Meskipun IASB telah bekerja secara independen, meningkatnya tekanan politis telah mengundang keprihatinan terkait pendanaannya.

Pengamanan dana IASB dipandang sebagai isu penting bagi pembuat kebijakan di Amerika Serikat yang sedang mempertimbangkan untuk beralih ke standar akuntansi internasional agar mereka tetap dapat mematuhi ketentuan Sarbanes-Oxley.

IASC Foundation diharapkan akan menyelesaikan tinjauan konstitusinya dan memperhitungkan usulan-usulan untuk meningkatkan akuntabilitasnya kepada publik pada akhir tahun ini.

DSAK Mengesahkan ED SAK menjadi SAK

2010-04-30T20:21:00.001+07:00

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) kembali mengesahkan Eksposure draft Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menjadi SAK.

Standar Akuntansi Keuangan yang telah disahkan tersebut terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Pengesahan SAK merupakan salah satu proses konvergensi IFRS yang sedang dilaksanakan DSAK IAI.

SAK yang telah disahkan adalah:

Disahkan tanggal 19 Februari 2010

PSAK 7 (revisi 2010): Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
PSAK 23 (revisi 2010): Pendapatan
PSAK 19 (revisi 2010): Aset Takberwujud
ISAK 14: Aset TakBerwujud – Biaya Situs Web

Disahkan tanggal 3 Maret 2010

PSAK 22 (revisi 2010): Kombinasi Bisnis

Disahkan tanggal 23 Maret 2010

PSAK 10 (revisi 2010): Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing
ISAK 13: Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri

SAK yang telah disahkan tersebut merupakan adopsi IFRSs per 1 Januari 2009.

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia

Konsep dan metode penghitungan inflasi oleh BPS

2010-04-17T06:42:00.001+07:00

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Sementara itu, Indeks Harga konsumen (IHK) adalah suatu indeks, yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

Statistik harga secara khusus statistik harga konsumen/retail dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks ini merupakan salah satu indikator ekonomi yang secara umum dapat menggambarkan tingkat inflasi/deflasi harga barang dan jasa. Mulai Juni 2008, IHK disajikan dengan menggunakan tahun dasar 2007=100 dan mencakup 66 kota yang terdiri dari 33 ibukota propinsi dan 33 kota-kota besar di seluruh Indonesia. IHK sebelumnya menggunakan tahun dasar 2002=100 dan hanya mencakup 45 kota.

Dalam menyusun IHK, data harga konsumen atau retail diperoleh dari 66 kota dan mencakup antara 284 - 441 barang dan jasa yang dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olah raga; dan transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Setiap kelompok terdiri dari beberapa sub kelompok, dan dalam setiap sub kelompok terdapat beberapa item. Lebih jauh, item-item tersebut memiliki beberapa mutu atau spesifikasi.

Dari setiap kota, beberapa pasar tradisional dan pasar modern dipilih untuk mewakili harga-harga dalam kota tersebut. Data harga masing-masing komoditi diperoleh dari 3 atau 4 tempat penjualan, yang didatangi oleh petugas pengumpul data dengan wawancara langsung.

Indeks Harga Konsumen Indonesia dihitung dengan mengembangkan rumus Laspeyres. Dalam penghitungan rata-rata harga barang dan jasa, ukuran yang digunakan adalah mean (rata-rata), tetapi untuk beberapa barang/jasa yang musiman, digunakan geometri.

Frekuensi pengumpulan data harga berbeda dari satu item dengan item lainnya tergantung pada karakteristik item-item tersebut, sebagai berikut:

Pengumpulan data harga beras di Jakarta adalah harian
Beberapa item yang termasuk ke dalam kebutuhan pokok, data harga dikumpulkan setiap minggu pada hari Senin dan Selasa.
Untuk beberapa item makanan, data harga dikumpulkan setiap dua minggu sekali, hari Rabu dan Kamis pada minggu pertama dan ketiga.
Untuk item makanan lainnya, makanan yang diproses, minuman, rokok dan tembakau, data harga dikumpulkan bulanan pada hari Selasa menjelang pertengahan bulan selama tiga hari (Selasa, Rabu, dan Kamis).
Untuk barang-barang tahan lama data harganya dikumpulkan bulanan pada hari ke-5 sampai hari ke-15.
Data harga jasa-jasa dikumpulkan bulanan pada hari ke-1 sampai hari ke-10.
Data harga sewa rumah dikumpulkan bulanan pada hari ke-1 sampai hari ke-10.
Upah baby sitter dan pembantu rumah tangga diamati bulanan pada hari ke-1 sampai hari ke-10.
Data yang berhubungan dengan biaya pendidikan dikumpulkan bulanan pada hari ke-1 sampai hari ke-10.

Sumber: Badan Pusat Statistik

Ikhtisar hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2009

2010-04-15T04:09:00.001+07:00

Download (PDF) Pada Semester II Tahun 2009, BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, lembaga atau badan lain, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), badan hukum milik negara (BHMN), dan badan layanan umum (BLU) seluruhnya sejumlah 769 obyek pemeriksaan.

Pemeriksaan difokuskan pada pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemeriksaan kinerja dan PDTT masing-masing meliputi 78 dan 497 obyek pemeriksaan. Selain itu, BPK juga melakukan 194 pemeriksaan keuangan. Seluruh hasil pemeriksaaan BPK atas 769 obyek pemeriksaan tersebut di ikhtisarkan dalam IHPS II Tahun 2009 ini.

Dalam IHPS II Tahun 2009 ini juga dimuat ikhtisar pemeriksaan investigasi atas kasus PT Bank Century Tbk. Sebagaimana diketahui bahwa pemeriksaan BPK atas kasus PT Bank Century Tbk adalah berdasarkan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui surat No.PW/5487/DPR/DPRRI/IX/2009. Hasil pemeriksaan atas kasus Bank Century telah disampaikan BPK kepada DPR dengan Surat No.353/s/I/11/2009 pada tanggal 23 November 2009.

BPK melalui pemeriksaannya telah secara langsung menyelamatkan uang negara. Selama proses pemeriksaan Semester II Tahun 2009 berlangsung sampai dengan terbitnya laporan, rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti oleh entitas dengan melakukan penyetoran ke kas negara/daerah atau penyerahan aset senilai Rp102,73 miliar.

Penjualan antar-perusahaan di dalam kelompok usaha

2010-04-14T02:42:00.000+07:00

Slide ini mengilustrasikan ayat-ayat konsolidasi (consolidation entries) dengan adanya penjualan dari parent kepada subsidiary (downstream sales) dan penjualan dari subsidiary kepada parent (upstream sales), terutama untuk asset tetap (fixed assets) dan persediaan (inventory). Ilustrasi dibuat lebih rumit dengan adanya adjustment antar-periode.

Nikmatnya Indonesia, sekadar membayangkan

2010-04-12T06:00:00.003+07:00

Entah berapa ratus artikel berita tentang korupsi pernah dibaca. Baru sadar, sejak dilahirkan, saya, dan mungkin sebagian besar dari Anda, tidak pernah mengalami hidup dalam lingkungan yang clean, bebas dari korupsi. Jadi ingat seloroh kakak saya, “Sejak SD sampai sarjana, kalau ditanya siapa Presiden Indonesia, jawabannya selalu Soeharto." Maklum, dia mulai sekolah tahun 1970-an dan lulus sarjana tahun 1991. Konon, di jaman Orde Baru itulah budaya korupsi mulai tumbuh subur, hingga hari ini.

Jika kita terlahir di Indonesia tahun 1960-an ke sini, dan tidak pernah tinggal di luar negeri, artinya kita tumbuh dan besar dalam lingkungan yang korup dari awal. Jika dihitung dari tahun 1945, Indonesia memang masih relatif muda. Dan karena Orde “Lama” umurnya hanya 20 tahun, catatan korupsi di masa itu memang tak sebanyak di masa-masa setelahnya. Mungkin juga karena penyelenggaraan negara belum sekompleks sekarang, atau karena sebab lain.

Kembali lagi, kita ternyata tidak pernah hidup di lingkungan yang clean dari budaya korupsi, tidak pernah punya pembanding, atau mengalami hidup di kondisi alternatif. Peribahasa Melayu, “Tak kenal maka tak sayang,” apakah ini yang membuat greget pemberantasan korupsi di negeri ini berlangsung setengah hati?

Kita hanya bisa membayangkan, atau mendengar cerita di negeri orang, tentang nikmatnya hidup di negeri yang bebas korupsi. Angan-angan pun melayang, menirukan lirik lagu tempo dulu, bahwa Indonesia adalah negara kaya, jika pemimpin dan penyelenggaranya jujur. Tapi pernahkah kita benar-benar merasakan kekayaan Indonesia? Faktanya, kenikmatan hidup di bumi nusantara ini hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang. Bagian terbesarnya berada di bawah garis kemiskinan, atau sekadar mampu bertahan hidup.

Willingness, kemauan keras, untuk sungguh-sungguh memberantas korupsi tidak pernah ada. Yang ada, pemberantasan korupsi sering kali hanya menjadi jargon politik menjelang pemilu. Kepentingan politik elite sepertinya lebih mendominasi motif di balik pengungkapan kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Belum lama ini, Patrialis Akbar, politikus Partai Amanat Nasional yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, menyatakan kesepakatannya terhadap penerapan hukuman mati bagi para pelaku korupsi. Pada waktu yang hampir bersamaan, Mahkamah Agung memberikan keringanan hukuman kepada pengusaha Artalyta yang dipenjara karena terbukti menyuap seorang jaksa. Hm, tentu saja penonton kecewa...

PNS “salah tempat” di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran”

2010-04-10T23:00:00.004+07:00

Kok bisa pegawai negeri sipil Kementerian Pertahanan bertugas di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” yang statusnya perguruan tinggi swasta (PTS)? Menurut temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terhitung sejak 1995 PNS yang “salah tempat” ini telah menghabiskan anggaran sebesar Rp1,329 triliun untuk pembayaran gaji dan tunjangan mereka.

Sebenarnya, penempatan pegawai negeri sipil di perguruan tinggi swasta bukannya mustahil. Entah sekarang aturannya masih berlaku atau tidak, di PTS memang ada dosen pembantu kopertis (DPK). Tetapi para PNS DPK itu berada di bawah Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). Meskipun Kolonel Wayan Widhio, Kepala Biro Kementerian Pertahanan, menganggap itu bukan penyelewengan, tapi jelas mengindikasikan ketidakberesan (Kompas, 10 April 2010).

Bukan penyimpangan, karena ada payung hukumnya yaitu Surat Keputusan Bersama Menhan, Menpan, dan Menkue tentang ketentuan khusus bagi pegawai negeri sipil Departemen Pertahanan yang dipekerjakan di UPN “Veteran” tertanggal 12 Juli 1995. BPK menyatakan bahwa surat keputusan bersama itu tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Ini artinya, UPN “Veteran” menikmati layanan kepegawaian yang didanai APBN selama bertahun-tahun sebagai akibat dari adanya ketentuan di masa lalu yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, dan itu dibiarkan saja. Konon, ketidakberesan ini terkait dengan pengalihan status UPN “Veteran” dari perguruan tinggi kedinasan menjadi perguruan tinggi swasta.

Post ke-100, kembali ke Blogger

2010-04-10T11:23:00.001+07:00

Akhir pekan ngecek fitur-fitur baru Blogger. Lumayan, ternyata sudah jauh lebih baik. Versi terbaru dilengkapi fitur static content (page), mirip dengan WordPress. Versi beta-nya difasilitasi Blogger template designer, mengubah tampilan lebih mudah. Kalau sebelumnya saya biasa pake template dari pihak ketiga, kali ini coba template “resmi” dari Blogger. Navigation bar sengaja tidak disembunyikan, benar-benar Blogger tulen. Credit di bagian footer pun tidak dibuang, belajar menghargai orang yang sudah meluangkan waktu membuatkan. :)

Dan inilah hasilnya, post ke-100, penampilan berubah. Semoga gairah untuk menulis tidak memudar, sehingga blog ini semakin bermanfaat. Meskipun masih banyak post yang ala kadarnya, tidak sistematik, tapi inilah blog dengan entry terbanyak yang pernah saya buat. Bagi Anda yang suka menulis, saya kira blog adalah tempat yang paling baik untuk memulai.

Mengelola kelas dengan facebook

2010-04-09T01:05:00.001+07:00

Mungkinkah facebook digunakan sebagai media untuk membantu pembelajaran? Kalau dari fitur-fitur yang tersedia, sepertinya memang bisa. Facebook dilengkapi dengan beragam aplikasi, yang sebenarnya bisa digunakan lebih dari sekadar untuk kesenangan.

Tapi sebagian dari kita masih memandang Internet sekadar ajang mencari kesenangan (hiburan). Mindset inilah justru yang mungkin menyebabkan penggunaan facebook untuk media pembelajaran menjadi kontraproduktif. Bukannya menjawab soal-soal kuis melalui facebook, mahasiswa justru sibuk sendiri dengan mainannya masing-masing. Karena belajar dengan alat bantu teknologi belum membudaya, bisa-bisa saya juga dianggap kegenitan, karena mengarahkan mahasiswa untuk buka facebook bareng-bareng.

Tapi benarkah facebook bisa mendukung pengelolaan kelas? Atau bahkan untuk mengelola e-learning?

Salah satu aplikasi dasar yang cukup mendukung adalah group. Group di facebook telah dilengkapi forum, link sharing, notes, events, dan fitur-fitur interaktif lainnya, sehingga mungkin dapat dirancang sebagai semacam “kelas”. Kalau dosennya lebih narsis lagi, group juga bisa digunakan untuk fodcasting, sehingga penyampaian materi bisa disajikan melalui video/audio yang diupload.

Soal kuis dikirim secara massal melalui fasilitas messaging. Dengan adanya layanan file sharing seperti Google Docs, pengumpulan tugas pun bisa dilakukan melalui Internet. Layanan-layanan lainnya di luar facebook juga ada yang bisa memfasilitasi e-quiz; mahasiswa menjawab kuis interaktif, submit, score-nya langsung keluar dan otomatis terkirim ke dosen.

Hm, bisa jadi kita tak perlu lagi berada di kelas setiap minggu. Cukup buka facebook saja…

Bapepam akan inspeksi seluruh akuntan publik

2010-04-08T13:30:00.000+07:00

"...inspeksi terhadap akuntan publik diharapkan dapat mendorong kepercayaan dan meningkatkan aliran modal dari investor domestik dan internasional ke pasar modal Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan." Sumber: Tempointeraktif.Com

Berita sejenis:

Bapepam-LK Inspeksi Seluruh KAP – Jawa Post
Bapepam Akan Awasi Akuntan Publik – Kontan
Bapepam Akan Buat Regulasi Standar Laporan Keuangan – Okezone

Non-controlling interests

2010-04-08T12:35:00.002+07:00

Dalam literatur akuntansi sebelumnya, istilah kepentingan minoritas (minority interests) lazim digunakan. Akan tetapi, dalam kenyataannya kendali tidak selalu dicapai melalui kepemilikan mayoritas. Atas pertimbangan tersebut, IFRS 3 (Revised 2008) menggunakan istilah kepentingan non-pengendali (non-controlling interests).

IFRS 3 (2008) Apendix A menetapkan definisi non-controlling interests (selanjutnya disingkat NCI) adalah ekuitas dalam perusahaan anak (subsidiary) yang tidak terkait dengan perusahaan induk (parent), baik secara langsung maupun tidak langsung. Lebih lanjut, IFRS 3 (2008) membolehkan acquirer (parent) memilih salah satu dari dua metode pengukuran NCI:

NCI diukur dengan nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Opsi nilai wajar ini merupakan hal baru dalam akuntansi penggabungan usaha.
NCI diukur menurut persentasi NCI dikali identfiable net assets. Opsi ini adalah yang selama ini diterapkan dalam praktik.

Alasan diperbolehkannya opsi nilai wajar

Dalam opsi lama, ketika NCI diukur menurut bagian proporsionalnya dalam identifiable net assets, goodwill yang diakui hanyalah goodwill yang merupakan bagian parent. Pengukurannya didasarkan kepada kepentingan kepemilikan parent, bukan goodwill keseluruhan yang dikendalikan oleh parent. Dengan kata lain, goodwill yang terkait dengan NCI tidak diakui.

Untuk lebih memahami kedua opsi di atas, perhatikan ilustrasi-ilustrasi berikut.

Metode lama

Perusahaan Induk membayar Rp100 miliar untuk memperoleh 80% ekuitas Perusahaan Anak. Perusahaan Anak memiliki asset netto yang nilai wajarnya Rp75 miliar. Dengan opsi lama, goodwill dihitung sebagai berikut:

Rp100 miliar – (80%*Rp75 miliar) = Rp40 miliar

dan NCI dihitung sebagai berikut:

20%*Rp75 miliar = Rp15 miliar

Seandainya, Perusahaan Induk membeli 100% ekuitas Perusahaan Anak, bukan 80%, konsiderasi yang diserahkannya akan menjadi Rp125 miliar (Rp100 miliar/80%), dan goodwill akan menjadi Rp50 miliar (Rp125 miliar – Rp75 miliar), tidak ada NCI.

Ilustrasi di atas menunjukkan, jika parent tidak memiliki subidiary sepenuhnya, metode konsolidasi lama hanya mencatat goodwill yang merupakan bagian parent, sedangkan NCI dicatat menurut nilai wajar identifiable net assets dikali persentase NCI. Artinya, goodwill yang terkait dengan NCI tidak diperhitungkan.

Padahal, untuk asset selain goodwill, dan juga liabilitas, kita mengkonsolidasi seluruhnya, baik yang merupakan bagian parent maupun subsidiary. Mengapa goodwill, yang juga asset, harus dibedakan?

Metode baru

Melanjutkan contoh di atas, misalkan nilai goodwill untuk NCI proporsional dengan goodwill untuk parent. Goodwill konsolidasi diakui sebesar Rp50 miliar; goodwill yang terkait parent Rp40 miliar, sedangkan goodwill yang terkait NCI Rp10 miliar.

NCI dihintung sebagai berikut:

(20%*Rp75 miliar) + Rp10 miliar = Rp25 miliar

Identifiable net assets dan goodwill

2010-04-08T06:35:00.001+07:00

Seperti pembelian pada umumnya, penerapan metode akuisisi dalam penggabungan usaha juga mengharuskan adanya “sesuatu” yang dibeli. Karena yang dibeli adalah bisnis atau usaha, maka akuisisi berarti mengambil alih asset dan menanggung liabilitas dari bisnis yang diakuisisi. Penting untuk diklarifikasi di awal, istilah asset netto (net assets) dalam konteks penggabungan usaha adalah asset yang diperoleh dikurangi liabilitas yang ditanggung. Istilah ini disebutkan berulang-ulang dalam IFRS 3.

Seperti halnya konsiderasi, asset yang diperoleh dan liabilitas yang ditanggung juga harus diukur nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Prinsip nilai wajar ini didasari asumsi, akuisisi bukan merupakan likuidasi, melainkan transaksi sukarela oleh pihak-pihak yang mau dan memiliki informasi yang memadai terkait transaksi yang mereka lakukan.

Seperti disinggung sebelumnya, salah satu tahap dalam penerapan metode akuisisi adalah mengidentifikasi, mengukur, dan mengakui asset netto yang diperoleh dan kepentingan non-pengendali (non-controlling interests), jika ada. Tahap “mengidentifikasi” penting untuk dicermati. IFRS 3 membedakan asset yang diperoleh menjadi dua, yang dapat diidentifikasi (identifiable) dengan yang tidak dapat diidentifikasi (unidentifiable).

Penting juga untuk dicermati, asset yang dapat diidentifikasi (identifiable assets) juga mencakup asset tidak berwujud (intangible assets). Di samping itu, ketika “mengidentifikasi”, liabilitas bersyarat (continget liabilities) juga harus diidentifikasi. (Maaf, kalimat saya mengandung kata-kata yang diulang, disengaja untuk memberikan penekanan.)

Dalam kaitannya dengan intangible assets dan contingent liabilities, IFRS 3 bahkan mengharuskan acquirer untuk mengidentifkasi, mengakui dan mengukur nilai wajarnya pada tanggal akuisisi, meskipun dalam laporan keuangan terpisah acquiree, item-item intangibles dan contingencies itu tidak dicatat. Lagi-lagi, alasannya adalah karena penggabungan usaha dipandang sebagai pembelian. Implikasinya, semua asset, termasuk intangibles, dan semua liabilitas, termasuk contingencies, harus dianggap sebagai bagian dari bisnis yang dibeli, dan diukur nilai wajarnya.

Setelah semua asset dan liabilitas diidentifikasi dan diukur nilai wajarnya per tanggal akuisisi—sekali lagi termasuk intangibles dan contingencies, jumlah nettonya disebut identifiable net assets dalam IFRS 3.

Bandingkan identifiable net assets itu dengan konsiderasi yang diserahkan ditambah jumlah kepentingan non-pengendali, jika ada. Konsiderasi yang diserahkan ditambah jumlah kepentingan non-pengendali bisa dianggap sebagai harga dari bisnis yang diakuisisi (acquiree) secara keseluruhan. Jika harga keseluruhan itu lebih besar dari identifiable net assets, artinya investor (acquirer) membeli dengan harga mahal. Selisih harga yang lebih mahal inilah yang dinamakan goodwill.

Sebaliknya, jika identifiable net assets-nya lebih bisar dibandingkan harga keseluruhan, acquirer mendapatkan harga murah, sehingga timbullah keuntungan dari pembelian murah (gain from a bargain purchase).

Jika dinyatakan secara matematis, goodwill dapat dinyatakan sebagai berikut:

Godwill = (CT + NCI + PEI) – (INA – TAX)

CT = konsiderasi yang diserahkan (consideration transferred) oleh acquirer
NCI = jumlah kepentingan non-pengendali (non-controlling interests), jika ada—akan dibahas menyusul
PEI = kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya oleh acquirer (sebelum kendali diperoleh melalui penggabungan usaha)
INA = nilai wajar asset netto yang dapat diidentifikasi (identifiable net assets)
TAX = tarif pajak penghasilan perseroan dikalikan selisih nilai wajar dikurangi nilai buku identifiable net assets—akan dibahas menyusul

Goodwill dikatakan sebagai sisa (residual) asset acquiree yang tidak dapat diidentifikasi (unidentifiable) dalam penggabungan usaha karena jumlahnya tergantung kepada pengukuran asset netto yang dapat diidentifikasi.

Consideration atau “harga” dalam penggabungan usaha

2010-04-07T21:16:00.001+07:00

Dengan diterapkannya metode akuisisi dalam penggabungan usaha, setelah entitas pengakuisisi (acquirer) diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengukur besarnya konsiderasi yang diserahkan (consideration transferred) oleh acquirer untuk memperoleh kendali atas bisnis yang diakuisisi (acquiree).

Pengukuran konsiderasi ini diperlukan terutama untuk menentukan besarnya goodwill atau keuntungan dari pembelian murah (gain from bargain purchase). Di samping itu, konsiderasi yang diserahkan juga merupakan harga atau pengorbanan yang dibayarkan oleh acquirer.

Jika penggabungan usaha ditempuh melalui pembelian saham acquiree, ayat jurnal yang dibuat dalam pembukuan acquirer pada tanggal akuisisi adalah:

IFRS 3 (2008), paragraf 37, menyatakan bahwa konsiderasi yang diserahkan dalam penggabungan usaha harus diukur menurut nilai wajar pada tanggal akuisisi. Konsiderasi yang diserahkan merupakan penjumlahan dari nilai wajar asset yang diserahkan oleh acquirer, liabilitas (utang) acquirer kepada pemilik lama bisnis yang diakuisisi, dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan acquirer dalam rangka penggabungan usaha. (IASB, 2009)

Konsiderasi bisa berupa kas, asset lainnya, bisnis atau perusahaan anak yang sebelumnya dimiliki acquirer, contingency, saham biasa atau saham istimewa, opsi, waran, atau keanggotaan dalam entitas bersama (seperti koperasi).

Asset non-moneter atau bisnis yang sebelumnya dimiliki oleh acquirer, yang diserahkan dalam penggabungan usaha, mungkin sekali memiliki nilai buku yang berbeda dengan nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Sebelum diserahkan, asset semacam itu harus diukur kembali; selisih nilai buku dengan nilai wajarnya diakui dalam laba-rugi periode yang bersangkutan.

Sebagai contoh, jika asset berupa tanah akan diserahkan dalam penggabungan usaha, asset tersebut diukur kembali nilai wajarnya pada tanggal akuisisi dan dicatat sebagai berikut:

Ketentuan pengukuran kembali ini tidak berlaku jika asset yang diserahkan masih berada dalam kendali acquirer setelah dilaksanakannya penggabungan usaha. Sebagai contoh, asset itu diserahkan kepada acquiree, bukan kepada pemilik lamanya, sehingga setelah penggabungan acquiree masih memiliki kendali atas asset itu.

Contingent consideration

Konsiderasi yang diserahkan oleh acquirer mungkin mencakup asset dan liabilitas yang berasal dari kesepakatan yang mengandung unsur contingency. Sebagai contoh, acquirer akan menyerahkan kas tambahan jika bisnis yang diakuisisi mencapai target laba di atas jumlah yang ditetapkan dalam kesepakatan. Contoh lainnya, pihak penjual akan mengembalikan kas dalam jumlah yang ditetapkan jika acquiree mengalami kerugian dalam satu tahun setelah penggabungan usaha dilaksanakan.

Asset yang akan dibayarkan atau pengembalian (refund) yang akan diterima sehubungan dengan kesepakatan contingency itu harus diukur nilai wajarnya pada tanggal akuisisi dan turut diperhitungkan dalam pengukuran konsiderasi yang diserahkan. [IFRS 3 (2008): 39, IASB (2009)]

Selanjutnya, paragraf 40 IFRS 3 (2008) menyatakan, acquirer harus mengklasifikasi kewajiban contingency sebagai liabilitas atau sebagai ekuitas mengacu kepada definisi instrumen ekuitas dan liabilitas keuangan dalam IAS 32 Financial Instruments: Presentation, atau IFRS-IFRS lainnya yang berlaku.

Hak yang diperoleh dalam kaitannya dengan konsiderasi yang mengandung contingency harus diklasifikasi sebagai asset jika kondisi yang ditetapkan dalam contigency terpenuhi.

Memisahkan transaksi yang termasuk penggabungan usaha dari transaksi-transaksi lainnya

Paragraf 51 IFRS 3 (2008) menyatakan, “...The acquirer shall recognise as part of applying the acquisition method only the consideration transferred for the acquiree and the assets acquired and liabilities assumed in the exchange for the acquiree. Separate transactions shall be accounted for in accordance with the relevant IFRSs.”

Dalam kaitannya dengan konsiderasi yang diserahkan, acquirer harus memisahkan asset yang diserahkan atau liabilitas yang timbul dalam kairannya dengan penggabungan usaha. Dengan kat lain, asset yang diserahkan atau liabilitas yang timbul kepada acquiree, yang bukan merupakan bagian dari penggabungan usaha, tidak boleh diperhitungkan dalam konsiderasi.

Selain penggabungan usaha itu sendiri, entitas acquirer mungkin saja telah atau sedang menjalin hubungan bisnis yang tidak merupakan bagian dari penggabungan usaha. Sebagai contoh, kedua entitas selama ini memang terikat kontrak pembelian, acquirer menjadi pemasok bahan baku utama bagi acquiree.

Kos terkait penggabungan usaha

Fee untuk konsultan dan jasa profesional seperti finder’s fee, akuntan, penilai, pengacara, merupakan kos-kos yang lazim timbul dalam kaitannya dengan akuisisi. Selain itu, entitas pengakusisi (acquirer) mungkin saja memiliki unit khusus yang menangani urusan akuisisi, sehingga memunculkan kos administratif umum untuk unit itu.

Berbeda dengan IFRS 3 (2004), IFRS 3 (2008) mengharuskan semua kos terkait penggabungan usaha dibebankan kepada laba-rugi periode terjadinya, tidak diperhitungkan sebagai konsiderasi yang diserahkan.

Jupek menjadi politikus

2010-04-07T02:23:00.001+07:00

Ketika menulis ini, saya sebenarnya tidak tahu persis apakah Jupek akan menjadi calon bupati atau wakil bupati. Berita tentang pencalonan Jupek selalu saya lewat, channel TV pun langsung saya pindahkan setiap kali muncul berita tentang pencalonan itu.

Nama Jupek dalam tulisan ini juga sengaja diplesetkan ejaannya. Yang saya maksud adalah seorang selebritas perempuan yang dikenal publik karena gaya, penampilan, dan perilakunya yang seronok. Saya tidak tahu, apa karya seni yang dihasilkannya sehingga dia menyandang gelar sebagai artis. Istilah Jupek saya pilih agar pengguna Google tidak tersesat ke sini ketika mereka menulis nama populer selebritas itu.

Dus, Anda sangat beruntung jika akhirnya sampai di sini. :)

Sebagai seorang humanis dan pendukung demokrasi, tentu haram hukumnya bagi saya apabila secara a priori men-judge Jupek tidak akan becus menjadi bupati atau wakil bupati. Akurat atau tidak judgement a priori itu harus disingkirkan jauh-jauh, karena Jupek adalah warga negara yang memiliki hak yang sama dengan Akbar Tandjung atau Panda Nababan.

Saya juga mengingatkan kepada Anda, buang jauh-jauh sikap negatif terhadap Jupek. Meskipun dia selama ini dikenal publik sebagai penjaja ilusi seksualitas, siapa tahu...saat-saat ini dia telah mencapai titik balik, ingin tampil sebagai pembebas masyarakat, yang secara nyata—bukan ilusi—berniat mengangkat masyarakat dari kemiskinan, pengangguran, dan ketidakberdayaan. Ada pepatah, “Dalamnya lautan dapat diterka, dalamnya hati siapa yang tahu.”

Yang harus kita timpuk habis-habisan, menurut saya, justru adalah politikus dan partai politik yang menjual Jupek. Diasumsikan, karena setiap hari berkecimpung di dunia politik, mereka mampu berpikir rasional. Karena rasionalitas mereka itulah, layak bagi kita untuk menuduh, mereka sengaja menjual ilusi tentang Jupek kepada publik. Karena mereka menyadari apa tujuan mereka, patut bagi kita untuk menunjuk hidung, mereka berupaya untuk mengelabui publik.

Kita semua tahu, Jupek selama ini bukan seorang kader partai. Rekam jejak dia sebagai pejuang aspirasi publik pun tidak ditemukan.

Jujur saja, saya memang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang politik. Tapi rasanya tidak keliru pemahaman saya bahwa eksistensi partai politik dalam sistem demokrasi berfungsi untuk melakukan kaderisasi secara internal, pembelajaran politik dan penyalur aspirasi publik, di samping sebagai mesin kekuasaan pastinya. Sayang seribu sayang, di negeri ini partai politik hanya melakukan fungsinya yang terakhir, meraih kekuasaan.

Dan karena hanya kekuasaan yang menjadi tujuan partai politik, menjual ilusi seksualitas seorang selebritas pun menjadi sesuatu yang lumrah. Tak peduli apakah dia kader partai atau bukan, yang penting, bupati atau wakil bupati itu orang kita, kekuasaan di tangan, dan harapannya, rakyat suka itu. Selebritas yang biasa dikerumuni publik dijadikan sebagai alat untuk memikat publik. Minimnya pengalaman si selebritas justru memungkinkan dia untuk sekadar diperalat.

Masihkah Anda percaya dengan partai politik dan politikus? Jawabannya, terserah Anda.

Consolidation under IAS 27

2010-04-04T23:53:00.000+07:00

Slide ini memperagakan teknik konsolidasi menurut IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements. Pengaruh transaksi dan saldo antar-entitas di dalam grup, laba atau rugi antar-entitas yang belum direalisasikan dari perspektif grup, penjualan dari perusahaan anak kepada perusahaan induk (upstteam sales) dan sebaliknya (downstream sales), dibahas beserta ilustrasinya. Akhirnya, slide ini juga membahas transfer asset antar-entitas di dalam grup yang mengakibatkan kerugian.

Rule-based versus principle-based accounting

2010-04-02T21:55:00.001+07:00

Sebagian orang Amerika Serikat, akuntan dan pembuat kebijakan pasar modal di sana (SEC), bersikap resisten terhadap konvergensi standar akuntansi yang berlaku di negara itu (US GAAP) dengan standar akuntansi internasional (IFRS). Selama satu abad, bahkan mungkin lebih, Amerika Serikat memang menjadi rujukan dalam perkembangan profesi akuntansi dunia.

Salah satu argumen dari pihak yang tidak sepakat dengan konvergensi US GAAP dengan IFRS menyatakan, IFRS akan mengakibatkan komparabilitas (daya banding) laporan keuangan menjadi sulit, bahkan mustahil.

Oleh para penyusunnya, IASB, IFRS dirancang untuk menjadi standar akuntansi yang berlaku secara global. Mengingat konteks ekonomi, politik, dan hukum di masing-masing negara berbeda-beda satu sama lain, pengembangan IFRS diklami lebih berbasis prinsip (principle-based). Teori akuntansi yang original diharapkan lebih melandasi standar akuntansi internasional, bukan kebijakan negara atau produk hukum tertentu.

Implikasinya, IFRS memang lebih fleksibel dan memberikan keleluasaan yang lebih besar terhadap akuntan untuk menggunakan pertimbangan profesional (professional judgment). Implikasi inilah yang dijadikan alasan, IFRS justru akan mempersulit komparabilitas laporan keuangan dan menyuburkan manipulasi laporan keuangan. (Baca misalnya, IFRS Will Make Financial Statement Comparison an Impossibility.)

Bandingkan misalnya dengan US GAAP yang sangat ketat. Pertimbangan profesional telah “direduksi” menjadi pohon keputusan (decision tree), dalam kondisi apa harus melakukan apa. Standar akuntansi Amerika Serikat, seperti halnya standar nasional di negara-negara lain, sangat erat terkait dengan konteks ekonomi, sosial, dan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, pengembangan standar akuntansi lebih berbasis aturan (rule-based).

Siapa tidak mau jadi koruptor?

2010-04-01T03:09:00.003+07:00

Kejadian pertama pada tahun 2000, sewaktu mengurus nomor register akuntan di Lapangan Banteng. Setelah sertifikat di tangan, kepada petugas yang ramah saya bertanya, “Biaya administrasinya berapa, Pak?” Dia menjawab, “Secara resmi tidak ada, Mas. Tapi orang-orang biasa ngasih Rp25.000.” Saya pun sekadar pamitan dan mengucapkan terima kasih.

Kejadian kedua, saya pernah kehilangan kartu ATM. Ketika saya mendatangi Bank Lippo Pasar Senen, mereka mensyaratkan saya untuk membawa surat keterangan hilang dari kepolisian agar kartu ATM bisa diganti. Di sebuah pos polisi di Jl. Kramat Raya, berseberangan dengan kantor saya waktu itu, STIE Y.A.I, saya mengurus surat kehilangan. Setelah kelar, saya bertanya, “Ada biaya administrasinya, Pak?” Petugas yang ramah itu menjawab, “Seikhlasnya Bapak saja.” Karena merasa “tidak ikhlas” saya pun hanya mengucapkan terima kasih. Padahal saya tahu, orang sebelum saya menyerahkan uang Rp15.000.

Kejadian ketiga di Kantor Kelurahan Kayuringin Bekasi dua tahun lalu. Waktu itu saya membutuhkan surat pengantar untuk mengurus SKCK. (Sampai sekarang saya tidak tahu apa kepanjangan SKCK.) Pegawai kelurahan menyambut saya dengan ucapan, “Pimpinan sedang rapat, mungkin dua jam lagi baru selesai.” Melihat gelagat kurang ramah dari sang pegawai, saya menyerahkan uang Rp50,000, “Oke, sambil menunggu saya tinggal makan dulu, Pak,” demikian saya berpamitan. Seusai makan, kurang lebih 20 menit, saya kembali lagi. Dan, apa yang terjadi? Sang petugas dengan ramah menghampiri, bilang, “Surat pengantar untuk Pak Warsidi sudah jadi.”

Kejadian pertama dan kedua, saya “berada di jalan yang benar.” Meskipun mengharap keikhlasan, tapi karena ramah saya tidak memberi uang. Tapi pada kejadian ketiga, tak mau repot, akhirnya uang Rp50.000 pun melayang. Dan itu adalah praktik “suap kecil-kecilan” karena secara resmi layanan semacam itu tentu saja free of charge.

Semua kita adalah koruptor, atau sekurang-kurangnya pernah korupsi... Tapi, mengapa kita harus membenci setengah mati kepada pejabat yang korupsi?

Karena merasa sama-sama “tidak bersih”, sering kita bersikap permisif dan menganggap perilaku korup sebagai hal yang lumrah. Keprihatinan terhadap budaya korupsi pun hanya diekspresikan dengan memaklumi bahwa, “Gerakan antikorupsi harus dimulai dari diri kita sendiri.” Pertanyaannya, setelah diri kita sendiri bersih, apakah budaya kolektif itu akan hilang?

Karena posisi kita yang malang, kita memang tidak punya kesempatan untuk korupsi skala besar. Kemalangan yang sekaligus adalah keberkahan. Mengapa keberkahan? Karena dengan hanya melakukan korupsi “kecil-kecilan,” dampaknya juga tak seberapa. Kita hanya “mengkonfirmasi” agar budaya itu tetap langgeng.

Tapi bayangkan jika seorang pejabat publik, apalagi penegak hukum, yang melakukan korupsi. Dengan posisinya yang lebih “beruntung,” dia bisa merugikan orang lain secara materi dalam jumlah yang sangat besar, miliaran bahkan triliunan. Karena posisinya yang “pejabat” atau “penegak hukum” itu juga, kerugian yang diakibatkan tidak hanya bersifat material. Budaya dan mental kita pun ikut rusak. Sebagian kita menganggap kalau tidak ikutan kita tidak mendapatkan apa-apa, bahkan terkucil dan dianggap sok suci. Secara psikologis, saya merasakan sendiri begitu sulitnya saya untuk mempercayai perkataan polisi, pejabat, atau politisi.

Sejak kanak-kanak, bayangan saya tentang polisi adalah “tukang minta uang di jalanan.” Persepsi saya yang terbentuk “apa adanya” tentang orang-orang pemda juga tak kurang skeptisnya, “pemalas yang mata duitan.” Jaksa dalam benak saya tergambar sebagai sosok “tukang peras”, sedangkan politisi sebagai “tukang kibul.”

Coba Anda bayangkan, apa jadinya negeri kita ini kalau mental warganya sudah “rusak” seperti yang saya alami. Wajar jika saya “tidak pernah ikhlas” ngasih uang kepada “pelayan saya” (birokrat) karena mereka sudah saya bayar melalui iuran pajak. Bahkan, setelah tahu pajak saya dicuri dan dibagi-bagikan sesama mereka, wajar juga kalau saya akhirnya ogah membayar pajak. Saya ingat guyonan Semar dengan si Gareng, Nasihat semar, “Kamu itu kalau nyari rejeki, cari yang halal, biar berkah.” Sambil cengengesan si Gareng menjawab, “Bapak ini, yang haram aja susah, apalagi yang halal.”

Itulah sebabnya saya tegaskan, gerakan antikorupsi tidak bisa sekadar “dimulai dari diri sendiri.” Kita sendiri hanyalah warga, yang kalaupun korupsi dampaknya tak seberapa. Kita juga korupsi mungkin karena terdesak, dipaksa oleh budaya yang tidak berpihak kepada orang-orang jujur.

Justru pelayan publik, penegak hukum, dan politisi itulah yang harus dihukum seberat-beratnya jika kedapatan korupsi. Karena secara pribadi saya tidak setuju hukuman mati, orang-orang semacam itu harus diganjar penjara seumur hidup.

Coba Anda bayangkan nasib Gayus Tambunan nantinya. Hukuman yang akan dia alami mungkin hanya lima tahun. Di dalam penjara dia berperilaku manis, sehingga mendapat remisi dan masa hukumannya dikurangi. Sepulang dari penjara, kekayaan hasil korupsinya masih melimpah. Dengan modal, keterampilan, dan relasinya selama ini, dia mampu mendirikan perusahaan konsultan pajak dan, tanpa status PNS, tetap kaya sampai tua. Menjelang tua dia bertaubat, sehingga setelah mati dia pun di surga bersama isterinya dan para bidadari.

Siapa tidak mau jadi koruptor?

Consolidation, goodwill and fair value adjustments

2010-03-30T22:50:00.000+07:00

Slide ini mendemonstrasikan proses konsolidasi laporan laba/rugi dan neraca beberapa tahun setelah akuisisi dilakukan.

Multi-year consolidation: non-controlling interests recognised at fair value

2010-03-30T11:45:00.000+07:00

Slide ini mengilustrasikan ayat jurnal eliminasi dan penyesuaian dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk beberapa tahun dengan kepentingan non-pengendali diukur menurut nilai wajar (fair-value option). Terakhir diperbaharui, 30 Maret 2010.

Harga Gas Industri Tetap Naik 1 April 2010

2010-03-30T11:17:00.000+07:00

Sumber: KOMPAS, 30 Maret 2010. Mengapa akuntan akademisi "kurang sensitif" terhadap kebijakan penentuan harga barang/jasa publik? Sebagian dari kita, baik dosen maupun mahasiswa, sepertinya hanya mereplikasi desain penelitian dari jurnal-jurnal yang dianggap "bergengsi". Jangan heran, jika riset-riset itu akhirnya tidak menyentuh dan menjawab masalah konkret. Bagaimana penghitungan yang mendasari perumusan kebijakan kenaikan harga gas itu? Apakah kenaikan harga bisa dihindari dengan efisiensi? Di sisi industri pengguna gas, sejauh mana dampak dari kenaikan harga gas terhadap biaya produsi? Meskipun data dan informasi semacam itu tersedia, tak ada salahnya jika akademisi "turut menghitung" sehingga ada second opinion. Siapa tahu industri pengguna gas juga "manja" dan tidak ingin profit yang selama ini dinikmatinya berkurang. Dengan "membumikan" perhatian kita, saya juga berharap kontribusi kita kepada masyarakat menjadi lebih nyata.

Gayus, Pegawai Pajak dari Warakas yang "Misterius"

2010-03-27T20:53:00.000+07:00

Sumber: Kompas, Sabtu, 27 Maret 2010 Ketika Kementerian Keuangan membanggakan reformasi birokrasi, kisah penggelapan pajak ternyata tidak berakhir. Media massa sepertinya luput ketika menjelaskan Gayus sebagai "pegawai Direktorat Jenderal Pajak Golongan IIIa"; status boleh PNS, tapi sebagai implementasi dari reformasi birokrasi, Gayus memperoleh penghasilan bulanan setara professor di perguruan tinggi. Adakah yang salah dengan reformasi birokrasi?

Presentasi tugas advanced accounting

2010-03-25T12:13:00.001+07:00

Untuk memastikan kesungguhan dan partisipasi mahasiswa di dalam melaksanakan penugasan, mulai pekan depan, Rabu, 31 Maret 2010, satu mahasiswa akan dipilih secara acak untuk menyajikan tugasnya di depan kelas.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada setiap perkuliahan mahasiswa harus menyiapkan soft-copy tugas masing-masing di dalam flash-disk untuk mengantisipasi kemungkinan mendapatkan giliran presentasi.

Jika terdapat lebih dari satu kasus yang ditugaskan, saya akan menentukan hanya satu kasus yang dibahas oleh satu mahasiswa.

Metode akuisisi dalam penggabungan usaha

2010-03-21T04:31:00.001+07:00

IFRS 3 Business Combinations menyatakan bahwa, “An entity shall account for each business combination by applying the acquisition method.” [IFRS 3 (2008), par. 4] Implikasi dari ketentuan ini adalah, semua penggabungan usaha, yang berada di dalam cakupan IFRS 3, harus dianggap sebagai transaksi akuisisi (pembelian). Pihak pembeli (acquirer) mengorbankan sumber daya untuk membeli suatu bisnis (acquiree) yang tujuannya adalah memperoleh kendali (control) atas bisnis itu. Pihak penjual umumnya adalah pemilik lama yang sebelumnya mengendalikan bisnis tersebut.

Akuisisi dianggap terjadi dalam transaksi yang sukarela (arm’s length transaction); masing-masing pihak yang terlibat bersedia dan memiliki informasi yang cukup terkait transaksi yang mereka lakukan. Asumsi inilah yang menjustifikasi digunakannya nilai wajar (fair value), baik untuk mengukur pengorbanan yang diserahkan maupun bisnis yang diakuisisi.

Selanjutnya, IFRS 3 menyatakan empat tahap yang harus ditempuh dalam menerapkan metode akuisisi:

Mengidentifikasi pihak pengakuisisi (acquirer);
Menentukan tanggal akuisisi;
Mengidentifikasi, mengakui, dan mengukur asset yang diakuisisi dan liabilitas yang ditanggung, serta mengakui dan mengukur kepentingan non-pengenali, jika ada;
Mengakui dan mengukur goodwill atau keuntungan dari pembelian murah.

Dalam IFRS 3, penggabungan usaha didefinisi sebagai transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lainnya yang mengakibatkan diperolehnya kendali (control) oleh satu pihak pengakuisisi atas satu atau lebih bisnis yang diakuisisi (acquiree). Meskipun dalam kebanyakan kasus, pihak yang memperoleh kendali (acquirer) mudah untuk diidentifikasi, kasus-kasus penggabungan usaha tertentu kadang kala menimbulkan masalah yang pelik. Sebagai contoh, IFRS 3 memberikan panduan yang relatif rinci terkait akuisisi terbalik (reverse acquisition) mengingat kerumitan fitur transaksinya.

Tanggal akuisisi harus ditetapkan karena nilai-nilai wajar asset, liabilitas, dan ekuitas yang dipertukarkan dalam penggabungan usaha didasarkan pada tanggal akuisisi. Tanggal akuisisi (acquisition date) adalah tanggal diperolehnya kendali (control) oleh pihak pengakuisisi (acquirer) atas bisnis yang diakuisisi (acquiree). Tanggil ini mungkin saja berbeda dengan tanggal pertukaran ketika pengorbanan diserahkan oleh pihak pengakuisisi kepada pihak penjual.

Selanjutnya, asset yang diperoleh dan liabilitas yang ditanggung dari bisnis yang diakuisisi harus diidentifikasi, diakui, dan diukur nilai-nilai wajarnya. Sekadar mengingatkan, istilah asset netto (net asset) sama dengan asset dikurangi liabilitas, dan IFRS 3 menegaskan bahwa pembelian asset dan liabilitas harus merupakan sebuah bisnis untuk dapat diperlakukan dengan metode akuisisi. Pembelian asset atau pengalihan liabilitas yang bukan merupakan sebuah bisnis harus diperlakukan sebagai pembelian asset atau pengalihan liabilitas secara umum, tanpa adanya pengakuan goodwill.

Apakah yang dimaksud dengan goodwill? Secara konseptual, IFRS 3 memberikan definisi goodwill sebagai berikut:

“An asset representing the future economic benefits arising from other assets acquired in a business combination that are not individually identified and separately recognised. (Asset yang mencerminkan manfaat ekonomi di masa depan yang berasal dari asset-asset lainnya yang diakuisisi melalui penggabungan usaha yang tidak teridentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah.)” [IFRS 3 (2008), App. A]

Sebaliknya, keuntungan dari pembelian murah (gain from a bargain purchase) terjadi ketika nilai wajar pengorbanan yang diserahkan lebih kecil dibandingkan nilai wajar bisnis yang diperoleh. Situasi ini mungkin terjadi jika bisnis yang diakuisisi sedang dalam kondisi yang buruk. Sebagai contoh, bisnis itu sedang menghadapi gugatan perdata yang kemungkinan besar akan mengakibatkan kewajiban untuk membayar ganti rugi yang cukup besar.

Kepentingan non-pengendali (non-controlling interest) adalah kepentingan dalam perusahaan anak (subsidiary) yang bukan merupakan kepentingan pengendali yang dimiliki oleh perusahaan induk (parent). Adanya kepentingan non-pengendali diakibatkan oleh tidak dimilikinya perusahaan anak secara penuh oleh perusahaan induk.

Pembahasan-pembahasan selanjutnya akan menggambarkan secara rinci pengakuan dan pengukuran untuk masing-masing item di atas, yaitu: (1) pengorbanan yang diserahkan, (2) asset yang diakuisisi, (3) liabilitas yang ditanggung, (4) kepentingan non-pengendali, dan (4) goodwill atau keuntungan dari pembelian murah.

Strategi investasi, tingkat kepemilikan, dan dampaknya kepada pelaporan keuangan

2010-03-21T01:48:00.001+07:00

Post sebelumnya telah membahas alasan secara akuntansi mengapa laporan keuangan konsolidasi perlu disajikan oleh perseroan terbatas yang mengendalikan kelompok usaha (group). Kelompok usaha umumnya terbentuk sebagai akibat dari akuisisi yang dilakukan oleh suatu perseroan (entitas pengakuisisi - acquirer) terhadap perusahaan lainnya (entitas terakuisisi - acquiree). Entitas pengakuisisi bisa membeli instrumen ekuitas (saham) dari pemilik lama secara langsung, atau entitas terakuisisi menerbitkan saham baru (right issue) untuk kemudian dibeli oleh entitas terakuisisi.

Investasi

Pembelian saham atau instrumen keuangan lainnya untuk mendapatkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang juga dikenal sebagai suatu bentuk investasi (investment). Pihak yang memegang instrumen keuangan disebut investor, sedangkan pihak yang menerbitkan instrumen keuangan dinamakan investee.

Selain dalam asset keuangan seperti saham atau obligasi, investasi juga biasa dilakukan melalui pembelian asset nyata seperti emas, tanah, bangunan, karya seni, atau asset-asset lainnya yang diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya di masa yang akan datang.

Investasi dalam instrumen ekuitas: aktif dan pasif

Khusus untuk investasi dalam instrumen ekuitas (saham), investor bisa memilih strategi aktif maupun strategi pasif. Sebagaimana diketahui, saham merupakan surat berharga (securities) yang diterbitkan oleh entitas berbadan hukum perseroan yang merupakan bukti kepemilikan perseroan tersebut. Dengan demikian, semakin besar saham yang dimiliki suatu investor berarti semakin besar juga kepentingan kepemilikan (ownership interest) investor tersebut di dalam perseroan yang dimilikinya.

Investasi dikatakan pasif jika investor tidak memiliki pengaruh apa pun dalam pembuatan kebijakan keuangan dan operasi investee-nya. Investor pasif ini umumnya mendapatkan saham melalui transaksi di bursa efek. Manfaat yang diharapkan dari investasinya itu adalah dividen dan keuntungan modal (capital gain).

Investor saham dikatakan aktif jika kepentingan kepemilikannya memungkinkan investor itu untuk berpartisipasi atau berada dalam posisi menentukan kebijakan keuangan dan operasi investee-nya. Investasi aktif umumnya ditandai dengan adanya perwakilan investor dalam dewan komisaris/direksi perseroan.

Kekuasaan untuk menentukan kebijakan keuangan dan operasi dikenal dengan istilah kendali (control), sedangkan kemampuan investor untuk sekadar berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dinamakan pengaruh signifikan (significant influence).

Perlakuan akuntansi untuk investasi dalam saham

Akuntansi memberikan batasan kuantitatif tingkat kepentingan kepemilikan dalam menentukan apakah suatu investasi dikatakan pasif, berpengaruh signifikan, atau mengendalikan. Tingkat kepemilikan kurang dari 20% diasumsikan sebagai investasi pasif, antara 20% sampai dengan 50% diasumsikan berpengaruh signifikan, dan di atas 50% dianggap mengendalikan (controlling interest).

Meskipun demikan, asumsi tersebut harus dipahami sebagai asumsi awal (default assumption). Dalam praktik, akuntan harus memperhitungkan semua bukti untuk menentukan apakah investasi tergolong pasif, berpengaruh signifikan, atau mengendalikan.

IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements, misalnya, memberikan panduan terkait kemungkinan adanya kendali (control) meskipun kepentingan kepemilikan kurang dari 50%. Di samping itu, hak suara potensial (potential voting rights) juga harus diperhitungkan.

IASB mengatur pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, termasuk investasi dalam instrumen ekuitas (saham), di dalam IAS 39 Financial instruments – Recognition and Measurement. Dengan demikian, perlakuan akuntansi untuk investasi yang tergolong pasif mengacu kepada standar ini.

Sebagaimana dibahas pada post sebelumnya, jika sebuah perseroan mengendalikan sebuah kelompok usaha (group), IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements mengharuskan pelaporan keuangan pada dua tingkatan. Pada tingkatan badan hukum, investor pengendali (disebut juga perusahaan induk – parent) dan entitas-entitas lainnya di dalam group yang berbadan usaha perseroan diharuskan untuk menyusun laporan keuangan terpisah (separate financial statements). Di samping itu, perusahaan induk juga diharuskan mengkonsolidasikan laporan-laporan keuangan entitas-entitas yang berada di bawah kendalinya (dikenal dengan istilah perusahaan anak – subsidiaries).

Pada tingkatan badan hukum, laporan keuangan terpisah harus memperlakukan investasi dalam saham dengan metode kos (harga pokok) atau mengacu kepada IAS 39, terlepas dari apakah investasinya itu mengendalikan (controlling) atau berpengaruh signifikan (significant influence).

Perlakuan yang berbeda harus diterapkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Investasi dalam saham yang tergolong mengendalikan (investasi dalam perusahaan anak) harus dieliminasi atau dihilangkan dari laporan keuangan konsolidasi. Sebagai penggantinya, transaksi-transaksi dan saldo-saldo sejenis di dalam laporan keuangan perusahaan induk dan perusahaan anak digabungkan.

Sementara itu, jika perusahaan induk juga memiliki investasi dalam saham yang tergolong berpengaruh signifikan (disebut juga investasi dalam perusahaan asosiasi), di dalam laporan keuangan konsolidasi, investasi ini harus deperlakukan dengan metode ekuitas (equity method).

Tan & Lee (2009) menyajikan dua tingkatan pelaporan kelompok usaha (group) sebagaimana dalam tabel berikut:

	Laporan keuangan terpisah	Laporan keuangan konsolidasi
Investasi dalam perusahaan anak (jika perusahaan induk mengendalikan perusahaan anak)	IAS 27 Investasi diperlakukan dengan: (1) Metode kos, atau (2) Mengacu kepada IAS 39, sebagai instrumen keuangan.	IAS 27 Investasi dieliminasi dan asset netto perusahaan anak dikonsolidasi dengan asset netto perusahaan induk
Investasi dalam perusahaan asosiasi (jika investor mempunyai pengaruh signifikan terhadap investee)	IAS 28 Investasi diperlakukan dengan: (1) Metode kos, atau (2) Mengacu kepada IAS 39, sebagai instrumen keuangan	IAS 27 Investasi diperlakukan dengan metode ekuitas

Apakah keterkaitan antara IFRS 3 dengan IAS 27?

2010-03-20T18:48:00.001+07:00

IFRS 3 Business Combinations berisi ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan informasi mengenai penggabungan usaha (business combination) serta dampak keuangan dari penggabungan usaha di dalam laporan keuangan entitas pengakuisisi (acquirer).

IFRS 3 mendefinisikan penggabungan usaha sebagai:

“A transaction or other event in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Transactions sometimes referred to as ‘true mergers’ or ‘mergers of equals’ are also business combinations as that term is used in this IFRS.” [IFRS 3 (2008), Apendix A]

Penggabungan usaha mencakup transaksi-transaksi atau kejadian lainnya yang mengakibatkan diperolehnya kendali atau kontrol oleh entitas pengakuisisi (acquirer) atas bisnis yang diakuisisinya (acquiree). Meskipun sejak tahun 2004, International Accounting Standards Bord (IASB) hanya memperbolehkan penggunaan metode akuisisi (acquisition method) dalam perlakuan akuntansi untuk penggabungan usaha, peleburan asset ke dalam satu entitas hukum, yang dikenal dengan istiliah merger, termasuk di dalam definisi penggabungan usaha yang diatur dalam IFRS 3.

IFRS 3 menyatakan, “A business combination may be structured in a variety of ways for legal, taxation or other reasons, which include but are not limited to:

one or more businesses become subsidiaries of an acquirer or the net assets of one or more businesses are legally merged into the acquirer;
one combining entity transfers its net assets, or its owners transfer their equity interests, to another combining entity or its owners;
all of the combining entities transfer their net assets, or the owners of those entities transfer their equity interests, to a newly formed entity (sometimes referred to as a roll-up or put-together transaction); or
a group of former owners of one of the combining entities obtains control of the combined entity.” [IAS 27 (2008), par. B6]

IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi untuk kelompok usaha (group) yang terdiri dari entitas-entitas di bawah kendali atau kontrol sebuah perusahaan induk (parent).

Kedua standar, IFRS 3 dan IAS 27, terkait dalam hal penggabungan usaha tidak dilakukan melalui peleburan asset (merger). Dengan kata lain, jika bisnis yang digabungkan tetap eksis setelah penggabungan dilaksanakan, konsolidasi laporan keuangan entitas-entitas yang tergabung dalam kelompok usaha (group) menjadi keharusan.

Sebagaimana dibahas dalam post sebelumnya, laporan keuangan konsolidasi diperlukan untuk memberikan gambaran kepada penggunanya mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas kelompok usaha sebagai entitas ekonomi tunggal, serta untuk menggambarkan hakikat hubungan antara perusahaan induk (parent) dengan perusahaan anak (subsidiary) di dalam kelompok usaha.

Meskipun demikian, IAS 27 juga tidak mengharuskan semua perusahaan induk (parent) untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasi. Paragraf 10 standar ini menyatakan, “A parent need not present consolidated financial statements if and only if:

the parent is itself a wholly-owned subsidiary, or is a partially-owned subsidiary of another entity and its other owners, including those not otherwise entitled to vote, have been informed about, and do not object to, the parent not presenting consolidated financial statements;
the parent’s debt or equity instruments are not traded in a public market (a domestic or foreign stock exchange or an over-the-counter market, including local and regional markets);
the parent did not file, nor is it in the process of filing, its financial statements with a securities commission or other regulatory organisation for the purpose of issuing any class of instruments in a public market; and
the ultimate or any intermediate parent of the parent produces consolidated financial statements available for public use that comply with International Financial Reporting Standards.” [IAS 27 (2008), par. 10]

Mengapa menyusun laporan keuangan konsolidasi?

2010-03-12T19:12:00.018+07:00

Undang-undang tentang perseroan terbatas mengharuskan perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan untuk menyusun laporan tahunan yang di dalamnya mencakup laporan keuangan. Dalam menjalankan bisnisnya, perseroan terbatas bisa melakukan merger dengan atau mengakisisi (membeli) bisnis lain. Bisnis lain yang dimerger atau diakuisisi itu mungkin berbadan hukum perseroan juga atau bentuk usaha lainnya.

Merger dan akuisisi dalam akuntansi termasuk ke dalam transaksi penggabungan usaha atau kombinasi bisnis (business combination) yang oleh international Accounting Standards Board (IASB) diatur dalam IFRS 3 Business Combinations. Dalam praktik, transaksi merger umumnya mengacu kepada peleburan asset dan liabilitas beberapa perusahaan. Badan hukum entitas-entitas yang tergabung dibubarkan, kecuali satu badan hukum sebagai pengakuisisi. Bisa juga badan hukum entitas-entitas yang tergabung semuanya dibubarkan, kemudian dibentuk badan hukum baru yang mengelola asset dan liabilitas yang digabungkan.

Sementara itu, akuisisi (acquisition) adalah penggabungan usaha yang ditempuh melalui pembelian instrumen ekuitas (saham) oleh suatu entitas pengakuisisi (acquirer). Entitas terakuisisi (acquiree) menerbitkan saham baru (right issue) yang kemudian dibeli oleh entitas pengakuisisi, atau entitias pengakuisisi bisa juga membeli saham secara langsung kepada pemilik lama entitas terakuisisi. Dengan terjadinya akuisisi, perusahaan pengakuisisi memperoleh kendali (control) atas kebijakan keuangan dan operasi entitas terakuisisi.

Akuisisi tidak mengakibatkan dibubarkannya badan hukum entitas-entitas yang tergabung. Semua entitas, baik pengakuisisi maupun terakuisisi, sama-sama diwajibkan menyusun laporan keuangan sebagaimana diatur dalam undang-undang perseroan terbatas. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan itu sendiri dipandu oleh seperangkat prinsip akuntansi yang dikenal dengan istilah prinsip akuntansi berterima umum (generally accepted accounting principles).

Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements yang diterbitkan oleh IASC pada bulan Juli 1989 dan diadopsi oleh IASB pada bulan April 2001, paragraf 35, menyatakan substansi mengungguli bentuk (substance over form) mengandung arti bahwa transaksi dan kejadian lainnya harus diperlakukan secara akuntansi dan disajikan dengan mengacu kepada substansi dan realitas ekonomi-nya, bukan semata-mata bentuknya secara legal.

Prinsip dasar substansi mengungguli bentuk inilah yang secara akuntansi menjustifikasi keharusan perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang berafiliasi atau kelompok usaha (group) menyusun laporan keuangan konsolidasi sebagaimana diatur dalam IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa laporan keuangan konsolidasi (consolidated financial statements) merupakan penggabungan atau penjumlahan saldo-saldo sejenis dari laporan keuangan entitas-entitas yang berafiliasi dalam kelompok usaha sehingga laporan keuangan konsolidasi yang dihasilkan diharapkan dapat menggambarkan realitas ekonomi afiliasi atau kelompok usaha sebagai sebuah entitas ekonomi (economic entity). Dalam praktiknya, proses konsolidasi tentu saja tidak sekadar menjumlahkan.

Dengan adanya laporan keuangan konsolidasi berarti, dalam waktu yang sama, entitas-entitas yang tergabung di dalam kelompok usaha menyajikan dua tingkatan pelaporan keuangan. Entitas-entitas yang berbadan hukum perseroan menyusun dan menyajikan laporan keuangan badan hukum sebagai entitas terpisah (separate financial statements), sementara di tingkat group, disajikan juga laporan keuangan konsolidasi yang menggambarkan substansi dan realitas ekonomi entitas-entitas sebagai suatu kesatuan ekonomi.

Dari segi pengguna, laporan keuangan konsolidasi terutama ditujukan bagi para pemegang saham entitas pengakuisisi. Dengan demikian, pemegang saham entitas pengakuisisi itu diharapkan dapat menilai posisi keuangan dan kinerja kelompok usaha secara keseluruhan. Meskipun demikian, mereka juga memiliki akses terhadap informasi yang lebih rinci di dalam laporan keuangan hadan-badan hukum perseroan secara terpisah.

Pemanfaatan Internet untuk meningkatkan daya saing UKM

2010-03-12T08:28:00.001+07:00

Sebuah dinas pemerintah kota yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi tengah menggelar pelatihan bertajuk "Pelatihan Teknologi Informasi untuk UKM." Peserta dari UKM berjumlah 20 orang, waktu pelaksanaan 3 hari. Materinya mencakup pembuatan online store, online marketing, dan pembuatan banner animasi untuk iklan.

Tujuan pelatihan ini sesungguhnya amatlah mulia, "Meningkatkan keterampilan pelaku UKM dalam bidang teknologi informasi dalam rangka penciptaan daya saing menghadapi ACFTA.

Coba kita cermati kegiatan ini. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, mampukah kegiatan 3 hari dengan materi yang sangat teknis itu mencapai outcome yang diharapkan? Bisakah daya saing UKM dalam rangka ACFTA tercipta dari model pelatihan semacam itu?

Bahwa projek ini didanai dari pungutan pajak dan retribusi, kita semua sudah sama>sama tahu. Untuk mengundang pejabat direktur kementerian membuka acara, membayar pembicara, konsumsi, dan lain-lainnya selama 3 hari, saya kira uang Rp30 juta tidak cukup.

Apalagi kegiatan itu dilanjutkan dengan pelatihan khusus untuk aparat pemerintahan selama seminggu dengan peserta 60 orang. Teringat gaya birokrat dalam mengkonsumsi dana publik, saya kira tidak cukup uang Rp50 juta untuk acara tersebut. Belum lagi kalau tempat pelaksanaanya di hotel.

Benarkah keterampilan teknis ini akan menunjang aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya?

Bahwa Internet adalah peluang bisnis, saya sepenuhnya setuju. Teknologi informasi untuk menunjang proses bisnis UKM, juga sangat bisa.

Tapi kalau peluang itu ditangkap hanya dengan pelatihan teknis yang lebih menonjolkan seremonial sepertinya kurang tepat juga. Apalagi kalau pelatihan itu tidak dikerangka oleh program pemanfaatan IT yang komprehensif. Yang terjadi adalah aktivitas yang tujuannya sekadar menyerap anggaran.

Di Kabupaten Purbalingga sebenarnya sudah memiliki pasar maya (cyber market) yang dimaksudkan untuk memasarkan produk-produk lokalnya. Pengadaan sistem informasi produk UKM semacam ini menurut hemat saya sudah merupakan langkah maju.

Meskipun demikian, keberadaan cyber market itu bukan tanpa kendala. Sekadar ada, tanpa dikelola secara profesional, adalah kendala-kendala dalam implementasinya.

Kadang-kadang proyek pengembangan IT ini juga sekadar proyek menghabiskan dana yang berujung dengan kasus korupsi. Jikalaupun sistem informasi itu memang ada, peogelolaan dan pemeliharaannya kurang optimal sehingga outcome yang mulia tetap tak tercapai.

Intinya, pemanfaatan IT untuk UKM harus direncanakan secara komprehensif dan diimplementasikan secara sungguh-sungguh. Program seremonial dan pengembangan IT yang lebih didorong oleh kepentingan bisnis birokrat dan konsultan rekanan harus dihindari.

Jadilah tumpuan harapan

2010-03-12T05:19:00.003+07:00

Ketika Antasari Azhar dituduh berselingkuh dengan Rani Juliani, saya hanya tertawa kecil. Karena hanya mendapatkan informasi itu dari kejauhan, tidak juga saya mengenal Pak Antasari secara pribadi, saya memang tidak yakin dengan kebenaran kasus itu.

Tapi beberapa orang beken, pejabat dan profesional tajir yang saya kenal di Jakarta memaksa saya untuk menyimpulkan bahwa perselingkuhan semacam itu harus dipandang lumrah.

Kenyataanya, saat ini mantan ketua KPK itu telah menjadi terpidana atas dakwaan pembunuhan.

Banyak rumor tentang konspirasi seputar pemidanaan Pak Antasari yang saya dengar. Selain skenario pemandulan KPK, pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen konon juga terkait dengan skandal Century. Tapi, seperti teori konspirasi lainnya, penjelasan semacam ini sulit diverifikasi dan tidak bisa diandalkan.

Selain pelanggaran kode etik Ferry Wibisono yang hingga kini belum jelas kelanjutannya, KPK saat ini juga dihadapkan dengan isu adanya makelar kasus yang melibatkan Yudi Prianto.

Kita mungkin masih ingat kuatnya dukungan publik saat Bibit Samad Rianto ditahan polisi tahun kemarin. Tapi yang mengkhawatirkan adalah, seperti diberitakan dalam laporan utama Majalah Tempo minggu ini, Yudi Prianto adalah anak kandung Bibit Samad Rianto.

Dengan bermodalkan status sebagai anak pimpinan KPK serta informasi detail tentang status kasus tersangka atau calon tersangka, Yudi menawarkan jasa sebagai makelar perkara. Tarif layanannya tidak kurang dari Rp1,5 miliar.

Di tengah terpaan kasus pembunuhan, pelanggaran kode etik, dan mafia hukum yang telah dan tengah dihadapi institusi KPK, kita maklum bahwa tugas KPK sangatlah berat. Penuntasan hukum kasus Century adalah tugas terberat KPK saat ini. Bukan hanya karena indikasi besarnya kerugian negara yang ditimbulkan, kasus Century juga "berat" karena diisukan terkait dengan orang-orang kuat di negeri antah berantah ini. Kasus suap di DPR serta sejumlah kasus korupsi di kementerian dan pemerintahan daerah adalah tugas-tugas lainnya yang mengharuskan lembaga antikorupsi ini sangat-sangat powerfull.

Masih kuatnya simpati publik kepada para pimpinan KPK, termasuk kepada Pak Antasari yang kini menjadi terpidana, harus dimaknai sebagai ekspektasi masyarakat yang sangat besar terhadap efektivitas lembaga ini. Di tengah keraguan terhadap integritas moral politikus dan buruknya kinerja birokrasi di Indonesia, KPK seharusnya menjadi semacam "pelipur lara," bahwa masih ada di negeri ini institusi publik yang bisa diandalkan.

Resistensi Pak Bibit, saat menanggapi dugaan anaknya terlibat makelar kasus, sungguh sangat disayangkan. Dia menyatakan, "Kasus ini sengaja diangkat untuk mencari-cari kesalahan saya." Respon dengan membuat pengalihan perhatian semacam ini sudah sangat lazim dilakukan pejabat publik kita yang lain. Amat disayangkan jika Pak Bibit meniru style respon tersebut.

Alangkah eloknya kalau Beliau membuka kasus anaknya itu kepada publik dan mempersilakan proses hukum terhadapnya berjalan apa adanya.

Mungkin benar pendapat Editorial Koran Tempo beberapa hari yang lalu yang menyarankan Pak Bibit untuk nonaktif dalam rangka menghindari persepsi conflict of interest. Dia harus ingat bahwa publik pernah menyelamatkannya dari fitnah, dan ulah anaknya menyangkut reputasi KPK yang dipimpinnya.

Berlarut-larutnya kasus pelanggaran kode etik Ferry Wibisono juga ironis. Terkesan pimpinan KPK enggan membuka "aib"-nya sendiri. Padahal, yang terpenting bagi kita adalah integritas dan kejujuran.

Bagaimana menurut Anda?

Pendidikan di negeri antah berantah

2010-03-07T16:46:00.006+07:00

Sewaktu masih bekerja di Jakarta, kepada seorang kolega saya pernah menyatakan, "Saya tidak percaya lagi dengan gelar akademik. Omong kosong itu." Pernyataan tersebut sebenarnya merupakan ekspresi dari keprihatinan saya atas praktik pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, di Jakarta. Bukan rahasia lagi, sebagian perguruan tinggi di Jakarta menerbitkan ijazah/gelar akademik tanpa melalui proses pendidikan yang semestinya.

Saya melihat memang ada pasar bagi "layanan pendidikan" instan itu. Ketatnya persaingan antar perguruan tinggi di Jakarta sepertinya adalah penyebab lainnya. Situasi diperparah oleh mindset bisnis pemilik/pengelola perguruan tinggi yang pragmatis dan kontrol dari pemerintah yang lemah.

Terkait plagiarisme, ketika di Jakarta, saya juga dosen yang paling malas membimbing penelitian mahasiswa. Mengapa? Saya tahu persis banyak penelitian itu yang hanya ganti cover dan nama.

Saya justru heran, mengapa maraknya plagiarisme dan bobroknya pendidikan kita baru dipersoalkan setelah adanya kasus yang terungkap di media masa?

Pejabat publik di Indonesia sepertinya memang belum sembuh penyakitnya, kagetan. Ada isu, kaget, baru bereaksi alakadarnya, selesai.

Saya juga geli dengan pernyataan Jusuf Kalla. Beberapa waktu lalu dia bilang bingung melihat pejabat daerah yang gelar akademiknya "tiba-tiba" nongkrong. Dia bingung, kok cepat sekali, di mana sekolahnya. "Kalau dia sadar bahwa pendidikan adalah area strategis bagi kemajuan dan daya saing bangsa, mengapa waktu itu Bapak, selaku wapres, cuma berhenti di bingung, tidak mendalami lebih lanjut?"

Akuntansi keuangan lanjutan II, penugasan 1

2010-03-07T12:35:00.001+07:00

Untuk lebih mengakrabkan mahasiswa dengan ketentuan, konsep, dan terminologi akuntansi dalam IFRS, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut:

Apakah yang dimaksud dengan “general purpose financial statements”?
Apakah komponen-komponen yang harus tercakup dalam “a complete set of financial statements”?
Apakah yang dimaksud dengan “comprehensive income” dan sebutkan komponen-komponennya.

Petunjuk:

Tugas ini WAJIB dikerjakan oleh mahasiswa secara individual, tuliskan jawaban in English.
Tiga mahasiswa akan ditunjuk secara acak untuk membacakan jawabannya di depan kelas.
Jawaban dikumpulkan selambat-lambatnya hari Selasa, 16 Maret 2010.
Baca IAS 1 Presentation of Financial Statements