Featured Post

Belajar pajak berbasis SPT 2024

Belajar pajak bukan hanya mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak yang berlaku di suatu negara adalah suatu sistem, sistem perpajakan. Memahami sistem berarti Anda harus melihatnya sebagai bagian-bagian yang saling berhubungan, siapa saja pihak yang terlibat, serta tujuan akhir yang ingin dicapai. Ketentuan pajak juga merupakan norma hukum yang harus dipatuhi dan memiliki konsekuensi berupa sanksi, bahkan hingga hukuman pidana, bagi yang melanggarnya. Materi yang WSD berikan di sini dimaksudkan untuk berpihak kepada Anda sebagai Wajib Pajak. Cakupan materi dilengkapi secara inkremental dan dimutakhirkan setiap saat. Anda akan mendapati satu entry baru setiap hari. Semoga bermanfaat. WSD kembali menyelenggarakan Brevet Pajak dan Kursus Akuntansi Praktis! Hubungi admin (WhatsApp) untuk info lebih lanjut. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan NPWP: nomor pokok wajib pajak NPWP orang pribadi PKP: pengusaha kena pajak Pajak penghasilan orang pr
Posting Komentar

Pajak karbon dikenakan atas emisi karbon

Pajak karbon diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Subjek pajak karbon bisa orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

Dengan kata lain, objek pajak karbon adalah pembelian barang yang mengandung karbon dan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

Pajak karbon terutang atas pembelian barang yang mengandung karbon, atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu pada periode tertentu. Saat terutang pajak karbon ditentukan:

  • pada saat pembelian barang yang mengandung karbon
  • pada akhir periode tahun kalender dari aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu
  • saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara.

Jika harga karbon di pasar karbon lebih rendah dari Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara, tarif pajak karbon ditetapkan sebesar paling rendah Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara.

Ketentuan mengenai pajak karbon di atas masih bersifat umum, dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi pemerintah untuk mengatur lebih lanjut. Ketentuan mengenai penetapan tarif pajak karbon, perubahan tarif pajak karbon, dan dasar pengenaan pajak diatur dengan PMK setelah dikonsultasikan dengan DPR.

Ketentuan mengenai penambahan objek pajak yang dikenai pajak karbon diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan Pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN. Penerimaan dari pajak karbon dapat dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim.

UU HPP juga mengatur sajib pajak yang berpartisipasi dalam perdagangan emisi karbon, pengimbangan emisi karbon, dan mekanisme lain sesuai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dapat diberikan pengurangan pajak karbon atau perlakuan lainnya atas pemenuhan kewajiban pajak karbon.

Ketentuan mengenai:

  • tata cara penghitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, dan mekanisme pengenaan pajak karbon, dan
  • tata cara pengurangan pajak karbon atau perlakuan lainnya atas pemenuhan kewajiban pajak karbon

diatur dengan PMK.

Ketentuan mengenai:

  • subjek pajak karbon
  • alokasi penerimaan dari pajak karbon untuk pengendalian perubahan iklim

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN.

Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan terkait pajak karbon dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KUP.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Download PSAK terbaru | PDF | exposure draft

Gambar
Standar Akuntansi Keuangan ( SAK ) adalah Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (PSAK 1) Penyajian Laporan Keuangan, paragraf 7. Definisi SAK tersebut sedikit berbeda dengan definisi IFRS. International Financial Reporting Standards (IFRSs) are Standards and Interpretations issued by the International Accounting Standards Board (IASB). They comprise: International Financial Reporting Standards; International Accounting Standards; IFRIC Interpretations; and SIC Interpretations. Source: International Accounting Standard 1 (IAS 1) Presentation of Financial Statements, paragraph 7. DSAK IAI menambahkan peraturan regulator pasar modal dan standar akuntansi syariah sebagai bagian dari SAK di Indonesia.
Baca selengkapnya

Contoh jurnal penjualan dan pertukaran aktiva tetap

Gambar
Pelepasan aktiva tetap dari penggunaan dilakukan dengan tiga cara — penghentian penggunaan ( retirement ), penjualan, atau pertukaran.  Lihat juga: Sistem buku besar dan pelaporan keuangan (1) Penghentian penggunaan berarti aktiva tetap tidak lagi digunakan dalam proses produksi, penjualan, atau pengelolaan kegiatan usaha.  Lihat juga: Sistem buku besar dan pelaporan keuangan (2) Penjualan aktiva tetap adalah penyerahan aktiva tetap kepada pihak lain dengan mendapatkan imbalan berupa kas.  Baca juga: Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Pertukaran aktiva tetap berarti penyerahan aktiva tetap kepada pihak lain untuk memperoleh aktiva tetap baru.  Baca juga: Akuntansi pajak tangguhan Penghentian penggunaan aktiva tetap Prosedur akuntansi terkait penghentian penggunaan aktiva tetap mencakup: Catat/akui beban penyusutan sampai dengan tanggal pelepasan. Hapus aktiva tetap dari pembukuan dengan cara: Mendebit akun akumulasi penyusutan, dan Mengkredit akun ak
Baca selengkapnya

Contoh jurnal dan cara menghitung PPh pasal 22

Gambar
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah pajak yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Akuntansi PPh pasal 22 yang dibahas di sini dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) akuntansi PPh pasal 22 dari sudut pandang pihak yang dipungut; dan (2) akuntansi PPh pasal 22 dari sudut pandang pihak pemungut. Pembahasan didasarkan pada ketentuan PPh pasal 22 serta standar akuntansi keuangan terbaru yang berlaku saat ini. Selain membaca artikel ini, Anda disarankan untuk membaca artikel saya yang menjelaskan ketentuan PPh pasal 22 terbaru yang berlaku saat ini. Ingin mahir menghitung pajak dan mengisi e-SPT? Ikuti pelatihan Brevet Pajak Unsoed Purwokerto . Kunjungi halaman kami di Facebook untuk mendapatkan informasi pendaftaran, acara, dan aktivitas kami. Akuntansi PPh pasal 22 Dari sudut pandang pihak yang dipungut, ada dua jenis PPh pasal 22, yaitu PPh pasal 22 yang bersifat final dan PPh pasal 22 yang tidak bersifa
Baca selengkapnya