SPT tahunan pribadi 2018

spt tahunan pribadi 1770

Wajib Pajak Orang Pribadi wajib mengisi dan menyampaikan SPT tahunan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau sekitar tanggal 31 Maret. Kewajiban penyampaian itu berlaku termasuk bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan tarif PPh final PP 46 Tahun 2013.


Ingin mahir menghitung pajak dan mengisi e-SPT?

brevet pajak unsoed purwokerto

Ikuti pelatihan Brevet Pajak Unsoed Purwokerto. Kunjungi halaman kami di Facebook untuk mendapatkan informasi pendaftaran, acara, dan aktivitas kami.


Pengertian SPT tahunan PPh Orang Pribadi

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) Pajak Penghasilan (PPh) adalah formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran PPh, objek pajak PPh, bukan objek pajak PPh, harta dan kewajiban.

Bagi Wajib Pajak, SPT berfungsi:

  1. untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan
  2. untuk melaporkan tentang:
    1. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun Pajak;
    2. penghasilan yang merupakan Obyek Pajak dan/atau bukan Obyek Pajak;
    3. harta dan kewajiban;
    4. penyetoran dari pemotong atau pemungut pajak badan lain dalam 1 masa pajak.

SPT paling sedikit memuat informasi tentang:

  • nama wajib pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat wajib pajak;
  • pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan; dan
  • tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak.

SPT tahunan PPh, selain berisi data umum di atas, juga memuat data mengenai:

  • jumlah peredaran usaha;
  • jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak;
  • jumlah Penghasilan Kena Pajak;
  • jumlah pajak yang terutang;
  • jumlah kredit pajak;
  • jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;
  • jumlah harta dan kewajiban;
  • tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dan
  • data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

Dengan demikian, SPT tahunan PPh menjadi sarana Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan, perhitungan, dan/atau pembayaran Pajak Penghasilan.

Bentuk dan jenis SPT tahunan pribadi

SPT tahunan bisa berbentuk formulir kertas atau e-SPT.

Pengertian e-SPT. Yang dimaksud e-SPT adalah SPT dalam bentuk digital yang disampaikan dengan media digital atau yang informasinya disampaikan melalui jaringan komunikasi data (SPT online).

Jenis SPT PPh tahunan pribadi:

  • Formulir 1770SS (sangat sederhana), adalah SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai karyawan swasta/ BUMN, PNS/TNI/POLRI, dan pensiunan PNS/TNI/POLRI, dengan penghasilan bruto Rp60.000.000 atau kurang dalam setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain.
  • Formulir 1770S (sederhana), adalah SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai karyawan swasta/BUMN, PNS/TNI/POLRI, dan pensiunan PNS/TNI/POLRI dengan penghasilan bruto lebih dari Rp60.000.000 dalam setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain.
  • Formulir 1770, adalah SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan/atau melakukan pekerjaan bebas. Formulir ini juga digunakan oleh karyawan swasta/BUMN, PNS/TNI/POLRI, dan pensiunan PNS/TNI/POLRI yang mempunyai penghasilan lain.


Download Formulir 1770 (excel)


    Formulir 1770

    Di antara ketiga jenis SPT tahunan pribadi di atas, formulir 1770 adalah yang paling banyak digunakan. Formulir SPT tahunan 1770 terdiri dari induk SPT tahunan dan lampiran. Induk SPT tahunan 1770 terdiri dari bagian-bagian berikut:

    1. Identitas Wajib Pajak;
    2. Penghasilan neto;
    3. Penghasilan kena pajak;
    4. PPh terutang;
    5. Kredit pajak;
    6. PPh kurang/lebih bayar;
    7. Angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya;
    8. Daftar lampiran; dan
    9. Pernyataan bahwa SPT tahunan telah diisi secara benar, lengkap, dan jelas.

    Induk SPT tahunan sebenarnya merupakan ringkasan dari lampiran-lampiran SPT tahunan. Anda disarankan untuk mengisi lampiran-lampiran terlebih dahulu sebelum melengkapi induk SPT tahunan.

    Lampiran SPT tahunan terdiri dari:

    1. 1770-I
      • Penghitungan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan
      • Penghitungan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan
      • Penghitungan penghasilan dalam negeri lainnya
    2. 1770-II Daftar pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar/dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah
    3. 1770-III
      1. Penghasilan yang dikenakan pajak final dan/atau bersifat final
      2. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
      3. Penghasilan isteri/suami yang dikenakan pajak secara terpisah
    4. 1770-IV
      1. Harta pada akhir tahun
      2. Kewajiban/utang pada akhir tahun
      3. Daftar susunan anggota keluarga
    5. Lembar penghitungan pajak penghasilan terutang bagi wajib pajak yang kawin dengan status perpajakan suami-isteri pisah harta dan penghasilan (PH) atau isteri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT)
    6. Daftar jumlah penghasilan dan pembayaran PPh Pasal 25 wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu
    7. Daftar jumlah penghasilan bruto dan pembayaran PPh final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 per masa pajak serta dari masing-masing tempat usaha

    Formulir SPT tahunan dirancang agar bisa mengakomodasi keragaman karakteristik Wajib Pajak. Ketika Anda mengisi SPT tahunan, tidak semua dari bagian-bagian induk SPT tahunan dan lampiran di atas harus dilengkapi.

    Penting diperhatikan

    Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak terkait pengisian dan penyampaian SPT tahunan adalah sebagai berikut (UU KUP):

    • SPT Tahunan harus diisi dan disampaikan dengan benar, lengkap dan jelas, serta ditandatangani.
    • SPT tahunan ditandatangani oleh pengurus, direksi, atau orang yang diberi kuasa untuk menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus.
    • SPT tahunan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen (181/PMK.03/2007, 152/PMK.03/2009, dan KEP-214/PJ/2001).
    • Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT tahunan ke KPP/KP2KP atau dengan cara mengunduh (download) melalui website www.pajak.go.id dan menyampaikannya paling lambat tiga bulan setelah Tahun Pajak berakhir.
    • Penyampaian SPT tahunan dapat dilakukan secara langsung di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau dapat dikirimkan melalui pos/jasa ekspedisi dengan tanda bukti penerimaan surat atau dengan cara lain (181/PMK.03/2007, 152/PMK.03/2009). Cara lain yang dimaksud di antaranya adalah melalui aplikasi DJP Online (e-Filing, e-Form, e-SPT), atau secara online melalui penyedia jasa aplikasi mitra DJP.
    • Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan. Pembayaran yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.
    • Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran pajak (Bank Persepsi).
    • Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan (PPh Pasal 29) paling lama 12 bulan. Permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama sembilan hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran dengan menggunakan formulir tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I (PER-38/PJ/2008).
    • Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan paling lama dua bulan. Pemberitahuan harus disertai penghitungan sementara pajak terutang dalam satu Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.
    • Apabila SPT tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp1.000.000.
    • Pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Wajib Pajak yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat wajib menyampaikan SPT tahunan PPh Badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia (kecuali lampiran berupa laporan keuangan) dan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (196/PMK.03/2007).
    • Setiap orang yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPT tahunan atau menyampaikan SPT tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    Yuk, tertib administrasi pajak…


    Comments

    Popular posts from this blog

    Download PSAK terbaru | PDF | exposure draft

    Contoh jurnal dan laporan keuangan perusahaan jasa

    Contoh transaksi derivatif – kontrak serah (forward contracts)

    Pengertian dan contoh jurnal transaksi penerbitan saham perseroan terbatas

    Pengertian dan contoh jurnal investasi obligasi

    PSAK 71 instrumen keuangan berlaku per 1 Januari 2019

    Pungutan PPh pasal 22 pada petani tebu rakyat akan dihapus?

    Cara menghitung nilai sekarang obligasi

    Siklus akuntansi: tahap-tahap proses akuntansi

    Penyusunan dan penetapan APBN dan APBD menurut UU No. 17 Tahun 2003