» » Dua level pelaporan dalam konteks investasi dalam perusahaan asosiasi (IAS 28)

Dua level pelaporan dalam konteks investasi dalam perusahaan asosiasi (IAS 28)

Tan & Lee (2009), dalam bukunya, Advanced Financial Accounting - An IAS and IFRS Approach, menulis, "An investor of an associate must present separate financial statements and either consolidated financial statements or an investor's financial statements in place of consolidated financial statements.

Ini berarti, dua level pelaporan kelompok usaha (group) tetap diperlukan, meskipun tidak ada entitas di dalam kelompok usaha yang menjadi perusahaan induk (parent). Investor dalam perusahaan asosiasi (associate) tetap harus menyusun dua set laporan: (1) laporan keuangan terpisah (separate financial statements) pada level badan hukum perseroan dan (2) laporan keuangan investor yang menggambarkan realitas ekonomi investor dengan perusahaan asosiasinya.

Laporan keuangan konsolidasi (consolidated financial statements) disusun jika investor juga menjadi perusahaan induk di dalam kelompok usaha. Maksudnya, selain berinvestasi di dalam perusahaan asosiasi, ada juga perusahaan lain yang merupakan perusahaan anak (subsidiary).

Metode ekuitas (equity method) diterapkan hanya pada level entitas ekonomi. Jika investor dalam perusahaan asosiasi tidak memiliki perusahaan anak, laporan keuangan investor disiapkan, sebagai pengganti laporan keuangan konsolidasi, untuk menggambarkan realitas ekonomi investor itu dengan perusahaan asosiasinya.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Contoh jurnal dan laporan keuangan perusahaan jasa

Image
Sebagaimana dijelaskan dalam artikel saya mengenai siklus akuntansi, siklus akuntansi dimulai dengan mengidentifikasi dan mencatat data terkait transaksi akuntansi serta meringkas dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan dan laporan-laporan akuntansi lainnya. Laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi, keputusan pemberian pinjaman, dan keputusan-keputusan bisnis lainnya.
Artikel ini memberikan contoh jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan yang membentuk siklus akuntansi perusahaan jasa.
Ingin mahir menghitung pajak dan mengisi e-SPT? Ikuti pelatihan Brevet Pajak Unsoed Purwokerto. Kunjungi halaman kami di Facebook untuk mendapatkan informasi pendaftaran, acara, dan aktivitas kami. Daftar isiPengertian perusahaan jasa
Contoh jurnal
Contoh buku besar
Contoh neraca saldo
Contoh jurnal penyesuaian
Contoh neraca saldo setelah penyesuaian
Contoh laporan keuangan perusahaan jasa
Contoh jurnal penutup
Contoh neraca saldo setelah penutupan
Kesimpu…
Keep reading

Download PSAK terbaru | PDF | exposure draft

Image
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.
Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (PSAK 1) Penyajian Laporan Keuangan, paragraf 7.Definisi SAK tersebut sedikit berbeda dengan definisi IFRS.International Financial Reporting Standards (IFRSs) are Standards and Interpretations issued by the International Accounting Standards Board (IASB). They comprise:
International Financial Reporting Standards;
International Accounting Standards;
IFRIC Interpretations; and
SIC Interpretations.Source: International Accounting Standard 1 (IAS 1) Presentation of Financial Statements, paragraph 7.
DSAK IAI menambahkan peraturan regulator pasar modal dan standar akuntansi syariah sebagai bagian dari SAK di Indonesia. SAK merupakan …
Keep reading

Penyusunan dan penetapan APBN dan APBD menurut UU No. 17 Tahun 2003

Image
Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam UU No. 17 Tahun 2003 meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.
Ingin mahir menghitung pajak dan mengisi SPT? Ikuti pelatihan Brevet Pajak Unsoed Purwokerto. Kunjungi halaman kami di Facebook untuk mendapatkan informasi pendaftaran, acara, dan aktivitas kami. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas pe…
Keep reading

Neraca: laporan posisi keuangan

Image
Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi. SAK terbaru memperkenalkan istilah “laporan posisi keuangan” yang maksudnya sama dengan istilah neraca yang selama ini lazim digunakan. SAK juga memperkenalkan istilah aset sebagai padanan istilah aktiva, liabilitas yang maksudnya sama dengan kewajiban atau utang, dan ekuitas yang dulu seringkali disebut modal.
Artikel ini menjelaskan pengertian neraca, unsur-unsur neraca yang mencakup aktiva, kewajiban dan modal, bentuk neraca, serta memberikan contoh neraca yang lazim ditemukan dalam praktik. Ingin mahir menghitung pajak dan mengisi SPT? Ikuti pelatihan Brevet Pajak Unsoed Purwokerto. Kunjungi halaman kami di Facebook untuk mendapatkan informasi pendaftaran, acara, dan aktivitas kami. Daftar isiPengertian neracaUnsur neracaKlasifikasi neracaAktiva lancar dan aktiva tidak lancarUtang lancar dan utang jangka panjangModal atau ekuitasBentuk dan contoh neraca



Pengertian neracaNeraca adalah …
Keep reading

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara menurut UU No. 17 Tahun 2003

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 (UU No. 17 Tahun 2003) tentang Keuangan Negara mengatur kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai berikut (Pasal 6):(1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahanKekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud di sini meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus.Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan penerimaan negara.Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, a…
Keep reading