Featured Post

Belajar pajak berbasis SPT 2024

Belajar pajak bukan hanya mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak yang berlaku di suatu negara adalah suatu sistem, sistem perpajakan. Memahami sistem berarti Anda harus melihatnya sebagai bagian-bagian yang saling berhubungan, siapa saja pihak yang terlibat, serta tujuan akhir yang ingin dicapai. Ketentuan pajak juga merupakan norma hukum yang harus dipatuhi dan memiliki konsekuensi berupa sanksi, bahkan hingga hukuman pidana, bagi yang melanggarnya. Materi yang WSD berikan di sini dimaksudkan untuk berpihak kepada Anda sebagai Wajib Pajak. Cakupan materi dilengkapi secara inkremental dan dimutakhirkan setiap saat. Anda akan mendapati satu entry baru setiap hari. Semoga bermanfaat. WSD kembali menyelenggarakan Brevet Pajak dan Kursus Akuntansi Praktis! Hubungi admin (WhatsApp) untuk info lebih lanjut. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan NPWP: nomor pokok wajib pajak NPWP orang pribadi PKP: pengusaha kena pajak Pajak penghasilan orang pr

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) adalah standar akuntansi untuk entitas sektor publik yang dikembangkan oleh International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB). IPSASB merupakan badan yang bernaung di bawah International Federation of Accountants (IFAC), organisasi profesi akuntansi di tingkat internasional yang didirikan tahun 1977. Keberadaan IPSASB bermula dari kesadaran akan manfaat nyata informasi keuangan yang konsisten dan terbandingkan (comparable) lintas-jurisdiksi. IPSAS, sebagai standar internasional akuntansi sektor publik, diharapkan memainkan peran kunci untuk merealisasikan manfaat tersebut.

Dalam mengembangkan standar akuntansi sektor publik, IPSASB sangat mendorong keterlibatan pemerintah dan penyusun standar di berbagai negara melalui penyampaian tanggapan/komentar atas proposal-proposal IPSASB yang dinyatakan dalam exposure draft.

IPSAS yang diterbitkan oleh IPSASB terkait dengan pelaporan keuangan sektor publik, baik untuk yang masih menganut basis kas (cash basis) maupun yang telah mengadopsi basis akrual (accrual basis). IPSAS yang berbasis akrual dikembangkan dengan mengacu kepada International Financial Reporting Standards (IFRS), standar akuntansi bisnis yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board (IASB), sepanjang ketentuan-ketentuan di dalam IFRS dapat diterapkan di sektor publik. Meskipun demikian, IPSASB tetap memperhatikan isu-isu yang spesifik di sektor publik yang tidak tercakup di dalam IFRS.

Diadopsinya IPSAS oleh pemerintah di berbagai negara diharapkan akan meningkatkan kualitas dan daya banding informasi keuangan yang dilaporkan entitas-entitas sektor publik di seluruh dunia. Dalam mendorong pengadopsian dan harmonisasi ketentuan-ketentuan akuntansi sektor publik di berbagai negara dengan IPSAS, IPSASB menghormati hak pemerintah dan penyusun standar di tingkat nasional dalam menetapkan standar dan pedoman pelaporan keuangan di dalam jurisdiksi mereka masing-masing.

Meskipun demikian, laporan keuangan sektor publik hanya boleh mengklaim telah mematuhi IPSAS jika laporan keuangan itu memenuhi semua ketentuan yang berlaku di dalam masing-masing standar.

Standar akuntansi sektor publik yang telah dihasilkan oleh IPSASB hingga tahun 2010 ini adalah:

  1. IPSAS 1—Presentation of Financial Statements
  2. IPSAS 2—Cash Flow Statements
  3. IPSAS 3—Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
  4. IPSAS 4—The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
  5. IPSAS 5—Borrowing Costs
  6. IPSAS 6—Consolidated and Separate Financial Statements
  7. IPSAS 7—Investments in Associates
  8. IPSAS 8—Interests in Joint Ventures
  9. IPSAS 9—Revenue from Exchange Transactions
  10. IPSAS 10—Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
  11. IPSAS 11—Construction Contracts
  12. IPSAS 12—Inventories
  13. IPSAS 13—Leases
  14. IPSAS 14—Events After the Reporting Date
  15. IPSAS 15—Financial Instruments: Disclosure and Presentation
  16. IPSAS 16—Investment Property
  17. IPSAS 17—Property, Plant, and Equipment
  18. IPSAS 18—Segment Reporting
  19. IPSAS 19—Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
  20. IPSAS 20—Related Party Disclosures
  21. IPSAS 21—Impairment of Non-Cash-Generating Assets
  22. IPSAS 22—Disclosure of Information about the General Government Sector (IFAC, 2010)
  23. IPSAS 23—Revenue from Non-Exchange Transactions (Taxes and Transfers)
  24. IPSAS 24—Presentation of Budget Information in Financial Statements
  25. IPSAS 25—Employee Benefits
  26. IPSAS 26—Impairment of Cash-Generating Assets
  27. IPSAS 27—Agriculture
  28. IPSAS 28—Financial Instruments: Presentation
  29. IPSAS 29—Financial Instruments: Recognition and Measurement
  30. IPSAS 30—Financial Instruments: Disclosures
  31. IPSAS 31—Intangible Assets. (IFAC, 2010)

Referensi

IFAC. (2010). IFAC handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements (2010 ed., Vol. 1-2). IFAC Publications.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Download PSAK terbaru | PDF | exposure draft

Contoh jurnal penjualan dan pertukaran aktiva tetap

Contoh jurnal dan cara menghitung PPh pasal 22