» » IAS 10/PSAK 8 peristiwa setelah periode pelaporan

IAS 10/PSAK 8 peristiwa setelah periode pelaporan

IAS 10/PSAK 8 mendefinisikan peristiwa setelah periode pelaporan (events after the reporting period) sebagai berikut (paragraf 3):

Events after the reporting period are those events, favourable and unfavourable, that occur between the end of the reporting period and the date when the financial statements are authorised for issue. Two types of events can be identified: Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
(a) those that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period (adjusting events after the reporting period); and (a) peristiwa yang memberikan bukti atas kondisi yang ada pada akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan); dan
(b) those that are indicative of conditions that arose after the reporting period (non-adjusting events after the reporting period). (b) peristiwa yang mengindikasikan kondisi yang timbul setelah periode pelaporan (peristiwa non-penyesuai setelah periode pelaporan).

IAS 10/PSAK 8 menentukan sebagai berikut (paragraf 8):

An entity shall adjust the amounts recognised in its financial statements to reflect adjusting events after the reporting period. Entitas harus menyesuaikan jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan.

Sebagai contoh, PT SBS sedang menyusun laporan keuangan untuk tahun fiskal yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. PT SBS pada awalnya mengestimasi liabilitas garansi produk Rp700 juta per 31 Desember 2015.

Pada tanggal 26 Februari 2016, sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk diterbitkan, PT SBS menerima informasi mengenai kerusakan produk yang kemungkinan besar mengakibatkan PT SBS harus menarik kembali unit-unit yang terjual pada tahun 2015 lebih banyak dari yang diestimasi sebelumnya. PT SBS memperkirakan penarikan produk itu akan menimbulkan biaya tambahan sejumlah Rp1 miliar untuk reparasi produk-produk bergaransi.

Informasi mengenai kerusakan produk merefleksikan peristiwa atau kejadian setelah periode pelaporan yang mengharuskan penyesuaian (adjusting event) terhadap laporan keuangan tahun 2015. Penyesuaian itu dimaksudkan untuk menambah estimasi liabilitas garansi sebesar Rp 1 miliar, sehingga laporan posisi keuangan PT SBS per 31 Desember 2015 akan melaporkan item tersebut sejumlah Rp1,7 miliar dan laba-rugi akan berkurang Rp1 miliar.

Contoh lain peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan yang mengharuskan entitas melakukan penyesuaian jumlah yang diakui dalam laporan keuangan adalah:

  • Terselesaikannya kasus pengadilan setelah periode pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada akhir periode pelaporan.
  • Diterimanya informasi setelah periode pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada akhir periode pelaporan.
  • Ditentukannya biaya (cost) aset setelah periode pelaporan yang pembeliannya dilakukan sebelum akhir periode pelaporan.
  • Ditentukannya hasil penjualan aset yang penjualannya dilakukan sebelum akhir periode pelaporan.
  • Ditentukannya jumlah pembayaran pembagian laba (profit-sharing) atau bonus setelah periode pelaporan yang telah menjadi kewajiban entitas pada akhir periode pelaporan.
  • Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan laporan keuangan juga mengandung kesalahan.

Peristiwa atau kejadian setelah periode pelaporan yang tidak memenuhi definisi sebagai peristiwa penyesuai (adjusting events) harus tetap diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jika dipandang material. Informasi yang harus diungkapkan adalah:

  • Hakikat peristiwa atau kejadian (apakah peristiwa atau kejadian dimaksud), dan
  • Estimasi dampak keuangannya, atau pernyataan bahwa estimasi itu tidak dapat dilakukan.

Contoh peristiwa atau kejadian penyesuai yang memerlukan pengungkapan antara lain:

  • Kombinasi bisnis yang signifikan setelah periode pelaporan.
  • Pelepasan entitas anak yang signifikan setelah periode pelaporan.
  • Pengumuman untuk menghentikan segmen operasi tertentu.
  • Pembelian aset besar-besaran, pengklasifikasian aset sebagai dimiliki untuk dijual, pelepasan aset, atau pengambilalihan aset oleh pemerintah.
  • Kerusakan fasilitas produksi yang diakibatkan oleh kebakaran setelah periode pelaporan.
  • Diumumkannya atau dimulainya implementasi restrukturisasi.
  • Transaksi saham biasa dan transaksi saham biasa potensial yang signifikan setelah periode pelaporan.
  • Perubahan harga aset atau kurs mata uang asing setelah periode pelaporan.
  • Perubahan tarif pajak atau peraturan perpajakan setelah periode pelaporan dan berdampak signifikan terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan.
  • Pemberian komitmen atau timbulnya liabilitas kontinjensi yang signifikan, misalnya menerbitkan kontrak garansi yang dampak keuangannya akan signifikan.
  • Dimulainya proses litigasi yang signifikan yang timbul semata-mata dari peristiwa atau kejadian yang terjadi setelah periode pelaporan.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Contoh jurnal dan laporan keuangan perusahaan jasa

Image
Sebagaimana dijelaskan dalam artikel saya mengenai siklus akuntansi, siklus akuntansi dimulai dengan mengidentifikasi dan mencatat data terkait transaksi akuntansi serta meringkas dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan dan laporan-laporan akuntansi lainnya. Laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi, keputusan pemberian pinjaman, dan keputusan-keputusan bisnis lainnya.
Artikel ini memberikan contoh jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan yang membentuk siklus akuntansi perusahaan jasa.
Ingin mahir menghitung pajak dan mengisi e-SPT? Ikuti pelatihan Brevet Pajak Unsoed Purwokerto. Kunjungi halaman kami di Facebook untuk mendapatkan informasi pendaftaran, acara, dan aktivitas kami. Daftar isiPengertian perusahaan jasa
Contoh jurnal
Contoh buku besar
Contoh neraca saldo
Contoh jurnal penyesuaian
Contoh neraca saldo setelah penyesuaian
Contoh laporan keuangan perusahaan jasa
Contoh jurnal penutup
Contoh neraca saldo setelah penutupan
Kesimpu…
Keep reading

Download PSAK terbaru | PDF | exposure draft

Image
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.
Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (PSAK 1) Penyajian Laporan Keuangan, paragraf 7.Definisi SAK tersebut sedikit berbeda dengan definisi IFRS.International Financial Reporting Standards (IFRSs) are Standards and Interpretations issued by the International Accounting Standards Board (IASB). They comprise:
International Financial Reporting Standards;
International Accounting Standards;
IFRIC Interpretations; and
SIC Interpretations.Source: International Accounting Standard 1 (IAS 1) Presentation of Financial Statements, paragraph 7.
DSAK IAI menambahkan peraturan regulator pasar modal dan standar akuntansi syariah sebagai bagian dari SAK di Indonesia. SAK merupakan …
Keep reading

Penyusunan dan penetapan APBN dan APBD menurut UU No. 17 Tahun 2003

Image
Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam UU No. 17 Tahun 2003 meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.
Ingin mahir menghitung pajak dan mengisi SPT? Ikuti pelatihan Brevet Pajak Unsoed Purwokerto. Kunjungi halaman kami di Facebook untuk mendapatkan informasi pendaftaran, acara, dan aktivitas kami. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas pe…
Keep reading

Neraca: laporan posisi keuangan

Image
Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi. SAK terbaru memperkenalkan istilah “laporan posisi keuangan” yang maksudnya sama dengan istilah neraca yang selama ini lazim digunakan. SAK juga memperkenalkan istilah aset sebagai padanan istilah aktiva, liabilitas yang maksudnya sama dengan kewajiban atau utang, dan ekuitas yang dulu seringkali disebut modal.
Artikel ini menjelaskan pengertian neraca, unsur-unsur neraca yang mencakup aktiva, kewajiban dan modal, bentuk neraca, serta memberikan contoh neraca yang lazim ditemukan dalam praktik. Ingin mahir menghitung pajak dan mengisi SPT? Ikuti pelatihan Brevet Pajak Unsoed Purwokerto. Kunjungi halaman kami di Facebook untuk mendapatkan informasi pendaftaran, acara, dan aktivitas kami. Daftar isiPengertian neracaUnsur neracaKlasifikasi neracaAktiva lancar dan aktiva tidak lancarUtang lancar dan utang jangka panjangModal atau ekuitasBentuk dan contoh neraca



Pengertian neracaNeraca adalah …
Keep reading

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara menurut UU No. 17 Tahun 2003

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 (UU No. 17 Tahun 2003) tentang Keuangan Negara mengatur kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai berikut (Pasal 6):(1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahanKekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud di sini meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus.Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan penerimaan negara.Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, a…
Keep reading