» » Pengertian dan jenis SPT masa pajak

Pengertian dan jenis SPT masa pajak

spt masa

Pengertian SPT masa | SPT masa adalah surat pemberitahuan pajak (SPT pajak) yang menjadi sarana atau media wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakan selama satu masa pajak (satu bulan). Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT masa adalah PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, dan PPN. Format SPT masa untuk tiap-tiap jenis pajak berbeda satu sama lain, karena objek dan tarif pajak untuk tiap-tiap jenis pajak juga berbeda.

Selain memiliki bentuk formulir yang berbeda, batas waktu pelaporan SPT masa juga berbeda. Wajib pajak harus melaporkan SPT masa pajak penghasilan paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya. SPT masa Pajak Pertambahan Nilai harus sudah dilaporkan oleh wajib pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Jika batas pelaporan SPT masa jatuh pada hari libur, batas penyampaian SPT masa adalah pada keesokan harinya, yaitu pada tanggal 21 atau tanggal 22 sesuai dengan hari kerja kantor pajak.

Ingin mahir menghitung pajak dan mengisi e-SPT?

brevet pajak unsoed purwokerto

Ikuti pelatihan Brevet Pajak Unsoed Purwokerto. Kunjungi halaman kami di Facebook untuk mendapatkan informasi pendaftaran, acara, dan aktivitas kami.

Jenis SPT masa | Mengacu pada KEP-214/PJ/2001, jenis SPT masa di antaranya adalah sebagai berikut:

SPT masa PPh

  • SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
  • SPT Masa PPh Pasal 21/26 (formulir 1721)
  • SPT Masa PPh Pasal 15
  • SPT Masa PPh Pasal 22
  • SPT Masa PPh Pasal 23/26

SPT masa PPN

  • SPT Masa PPN dan PPnBM (formulir 1111)
  • SPT Masa PPN bagi PKP Pedagang Eceran (formulir 1111DM)
  • SPT Masa PPN bagi Pemungut (formulir 1107 PUT)

Pembahasan lebih detail mengenai tiap-tiap jenis SPT masa, cara mengisi, dan menyampaikan SPT masa, baik melalui media kertas maupun e-SPT dan e-filing, diberikan dalam artikel terpisah.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Download PSAK terbaru | PDF | exposure draft

Image
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.
Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (PSAK 1) Penyajian Laporan Keuangan, paragraf 7.Definisi SAK tersebut sedikit berbeda dengan definisi IFRS.International Financial Reporting Standards (IFRSs) are Standards and Interpretations issued by the International Accounting Standards Board (IASB). They comprise:
International Financial Reporting Standards;
International Accounting Standards;
IFRIC Interpretations; and
SIC Interpretations.Source: International Accounting Standard 1 (IAS 1) Presentation of Financial Statements, paragraph 7.
DSAK IAI menambahkan peraturan regulator pasar modal dan standar akuntansi syariah sebagai bagian dari SAK di Indonesia. SAK merupakan …
Keep reading

Penyusunan dan penetapan APBN dan APBD menurut UU No. 17 Tahun 2003

Image
Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam UU No. 17 Tahun 2003 meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.
Ingin mahir menghitung pajak dan mengisi SPT? Ikuti pelatihan Brevet Pajak Unsoed Purwokerto. Kunjungi halaman kami di Facebook untuk mendapatkan informasi pendaftaran, acara, dan aktivitas kami. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas pe…
Keep reading

Contoh jurnal dan laporan keuangan perusahaan jasa

Image
Sebagaimana dijelaskan dalam artikel saya mengenai siklus akuntansi, siklus akuntansi dimulai dengan mengidentifikasi dan mencatat data terkait transaksi akuntansi serta meringkas dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan dan laporan-laporan akuntansi lainnya. Laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi, keputusan pemberian pinjaman, dan keputusan-keputusan bisnis lainnya.
Artikel ini memberikan contoh jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan yang membentuk siklus akuntansi perusahaan jasa.
Ingin mahir menghitung pajak dan mengisi e-SPT? Ikuti pelatihan Brevet Pajak Unsoed Purwokerto. Kunjungi halaman kami di Facebook untuk mendapatkan informasi pendaftaran, acara, dan aktivitas kami. Daftar isiPengertian perusahaan jasa
Contoh jurnal
Contoh buku besar
Contoh neraca saldo
Contoh jurnal penyesuaian
Contoh neraca saldo setelah penyesuaian
Contoh laporan keuangan perusahaan jasa
Contoh jurnal penutup
Contoh neraca saldo setelah penutupan
Kesimpu…
Keep reading

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara menurut UU No. 17 Tahun 2003

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 (UU No. 17 Tahun 2003) tentang Keuangan Negara mengatur kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai berikut (Pasal 6):(1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahanKekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud di sini meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus.Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan penerimaan negara.Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, a…
Keep reading

Risiko murni (pure risk): definisi

Istilah ini dikenal dalam bidang asuransi. Risiko murni atau pure risk adalah sejenis risiko yang mana kerugian atau break even adalah kemungkinan yang akan dialami; tak ada outcome lainnya yang bisa dimanfaatkan. Risiko murni terkait dengan kejadian-kejadian di luar kontrol seorang pengambil risiko. Dengan demikian, seseorang tidak mungkin secara sengaja mau menanggung risiko murni. Risiko murni adalah kebalikan dari risiko spekulatif. Sebagai contoh, kemungkinan rumah seseorang rusak akibat bencana alam adalah risiko murni. Dalam hal ini, tidak mungkin akan ada manfaat yang bisa diambil dari terjadinya risiko tersebut. Cara yang bisa ditempuh untuk menghindari risiko murni dalam contoh di atas adalah dengan membeli asuransi rumah yang akan melindungi pemiliknya dari risiko kehancuran akibat bencana. Contoh lain risiko murni adalah mati muda atau cacat seumur hidup akibat kecelakaan.
Keep reading