» » Biaya yang tidak dapat dikurangkan

Biaya yang tidak dapat dikurangkan

  1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  2. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, anggota atau anggota;
  3. Pembentukan dana cadangan, kecuali:
    • Cadangan untuk jenis usaha tertentu yang ditetapkan KMK;
    • Cadangan untuk usaha asuransi;
    • Cadangan jaminan sosial dibentuk BPJS;
    • Cadangan penjaminan yang dibentuk LPS;
    • Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
    • Cadangan biaya reforestasi untuk usaha kehutanan;
    • Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat limbah industri untuk usaha pengelolaan limbah;
  4. Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh WP orang pribadi;
  5. Penggantian/ imbalan atas pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali:
    • Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai;
    • Diberikan di daerah tertentu atau diberikan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ditetapkan KMK;
  6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
  7. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan, selain sumbangan yang ditetapkan sebagai deductible expense serta selain sumbangan keagamaan yang bersifat wajib kepada lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah;
  8. Pajak penghasilan;
  9. Biaya yang dibebankan/ dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungan;
  10. Gaji anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
  11. Sanksi administrasi dan pidana di bidang perpajakan.

Beban-beban berikut juga tidak dapat dikurangkan:

  • Pengobatan secara cuma-cuma bagi pegawai tidak dapat dikurangkan. Akan tetapi, penggantian biaya pengobatan dapat dikurangkan.
  • Makan siang bagi sebagian pegawai tidak dapat dikurangkan. Akan tetapi, makan siang bagi seluruh pegawai dapat dikurangkan.
  • PPh 21 ditanggung perusahaan tidak dapat dikurangkan. Akan tetapi, tunjangan PPh 21 dapat dikurangkan. Tunjangan PPh 21 merupakan penghasilan kena pajak bagi karyawan.
  • Biaya jamuan tanpa daftar nominatif tidak dapat dikurangkan. Akan tetapi, biaya jamuan dilengkapi daftar nominatif dapat dikurangkan.

Dalam rekonsiliasi fiskal, beban-beban tersebut ditambahkan kembali (efeknya dinetralisasi) untuk menentukan penghasilan neto fiskal.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Penyusunan dan penetapan APBN dan APBD menurut UU No. 17 Tahun 2003

Image
Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam UU No. 17 Tahun 2003 meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.
Ingin mahir menghitung pajak dan mengisi SPT? Ikuti pelatihan Brevet Pajak Unsoed Purwokerto. Kunjungi halaman kami di Facebook untuk mendapatkan informasi pendaftaran, acara, dan aktivitas kami. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas pe…
Keep reading

Contoh jurnal dan laporan keuangan perusahaan jasa

Image
Sebagaimana dijelaskan dalam artikel saya mengenai siklus akuntansi, siklus akuntansi dimulai dengan mengidentifikasi dan mencatat data terkait transaksi akuntansi serta meringkas dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan dan laporan-laporan akuntansi lainnya. Laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi, keputusan pemberian pinjaman, dan keputusan-keputusan bisnis lainnya. Baca juga: Siklus akuntansi: tahap-tahap proses akuntansi.
Artikel ini memberikan contoh jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan yang membentuk siklus akuntansi perusahaan jasa. Baca juga: Akuntansi dan laporan keuangan perusahaan dagang. 
Ingin mahir menghitung pajak dan mengisi e-SPT? Ikuti pelatihan Brevet Pajak Unsoed Purwokerto. Kunjungi halaman kami di Facebook untuk mendapatkan informasi pendaftaran, acara, dan aktivitas kami. Daftar isiPengertian perusahaan jasa
Contoh jurnal
Contoh buku besar
Contoh neraca saldo
Contoh jurnal penyesuaian
Contoh neraca saldo set…
Keep reading

Download PSAK terbaru | PDF | exposure draft

Image
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.
Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (PSAK 1) Penyajian Laporan Keuangan, paragraf 7.Definisi SAK tersebut sedikit berbeda dengan definisi IFRS.International Financial Reporting Standards (IFRSs) are Standards and Interpretations issued by the International Accounting Standards Board (IASB). They comprise:
International Financial Reporting Standards;
International Accounting Standards;
IFRIC Interpretations; and
SIC Interpretations.Source: International Accounting Standard 1 (IAS 1) Presentation of Financial Statements, paragraph 7.
DSAK IAI menambahkan peraturan regulator pasar modal dan standar akuntansi syariah sebagai bagian dari SAK di Indonesia. SAK merupakan …
Keep reading

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara menurut UU No. 17 Tahun 2003

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 (UU No. 17 Tahun 2003) tentang Keuangan Negara mengatur kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai berikut (Pasal 6):(1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahanKekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud di sini meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus.Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan penerimaan negara.Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, a…
Keep reading

Neraca: laporan posisi keuangan

Image
Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi. SAK terbaru memperkenalkan istilah “laporan posisi keuangan” yang maksudnya sama dengan istilah neraca yang selama ini lazim digunakan. SAK juga memperkenalkan istilah aset sebagai padanan istilah aktiva, liabilitas yang maksudnya sama dengan kewajiban atau utang, dan ekuitas yang dulu seringkali disebut modal.
Artikel ini menjelaskan pengertian neraca, unsur-unsur neraca yang mencakup aktiva, kewajiban dan modal, bentuk neraca, serta memberikan contoh neraca yang lazim ditemukan dalam praktik. Ingin mahir menghitung pajak dan mengisi SPT? Ikuti pelatihan Brevet Pajak Unsoed Purwokerto. Kunjungi halaman kami di Facebook untuk mendapatkan informasi pendaftaran, acara, dan aktivitas kami. Daftar isiPengertian neracaUnsur neracaKlasifikasi neracaAktiva lancar dan aktiva tidak lancarUtang lancar dan utang jangka panjangModal atau ekuitasBentuk dan contoh neraca



Pengertian neracaNeraca adalah …
Keep reading

Contoh jurnal dan cara menghitung PPh pasal 23

Image
Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.Pengertian PPh pasal 23 di atas menyatakan ada dua pihak yang terkait dengan kewajiban perpajakan PPh pasal 23, yaitu pemotong dan wajib pajak. Wajib pajak PPh pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan bentuk usaha tetap (BUT). Pemotong PPh pasal 23 adalah badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotong juga bisa orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Dirjen Pajak untuk memotong PPh pasal 23.Sebaga…
Keep reading

Interest rate swap – definisi dan contoh ilustrasi

Dari InvestorWords, interest rate swap atau pertukaran suku bunga didefinisi pertukaran bunga yang akan dibayar antarpihak yang terlibat dalam kesepakatan. Pihak A yang semula harus membayar bunga variabel menginginkan pembayaran bunga tetap. Pihak B memperoleh keuntungan dan menanggung risiko dari fluktuasi bunga variabel itu.Pihak B akan memperoleh keuntungan jika suku bunga variabel lebih rendah dari suku bunga tetap yang disepakatinya dengan Pihak A, karena Pihak A akan membayar bunga variabel kepada pemberi pinjaman dan selisihnya akan diserahkan ke Pihak B.Sebaliknya, Pihak B akan merugi jika suku bunga variabel lebih tinggi dari suku bunga tetap yang disepakati dengan Pihak A. Pihak A akan membayar bunga variabel yang lebih tinggi itu kepada pemberi pinjaman dan meminta kelebihannya dari bunga tetap yang disepakati kepada Pihak B.Jumlah yang dijadikan dasar penentuan bunga dikenal dengan istilah notional amount. Dasar ini dikatakan notional (imaginer) karena tidak turut dipertu…
Read more

Akuntansi dan laporan keuangan perusahaan dagang

Image
Artikel ini membahas dan memberikan contoh siklus akuntansi perusahaan dagang yang dimulai dari jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan.Sebagaimana dijelaskan dalam artikel saya mengenai siklus akuntansi, siklus akuntansi dimulai dengan mengidentifikasi dan mencatat data terkait transaksi akuntansi serta meringkas dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan dan laporan-laporan akuntansi lainnya. Laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi, keputusan pemberian pinjaman, dan keputusan-keputusan bisnis lainnya. Daftar isiPengertian perusahaan dagang
Pengertian persediaan barang dagang
Jurnal umum perusahaan dagang
Contoh jurnal umum
Buku besar akuntansi perusahaan dagang
Contoh neraca saldo perusahaan dagang
Jurnal penyesuaian perusahaan dagang
Neraca saldo setelah penyesuaian
Laporan keuangan perusahaan dagang
Jurnal penutup perusahaan dagang
Neraca saldo setelah penutupan perusahaan dagang
Kesimpulan

Pengertian perusahaan dagangApa yang dimaksud den…
Keep reading

Siklus akuntansi: tahap-tahap proses akuntansi

Image
Artikel ini membahas siklus akuntansi secara umum. Siklus akuntansi adalah serangkaian proses akuntansi yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi dalam jurnal, posting transaksi akuntansi dari jurnal ke buku besar, penyusunan neraca saldo, hingga penyusunan laporan keuangan.
Warsidi, CA
Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (RNA-15077)
Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman
Terakhir diperbaharui: Juni 2017
Ingin mahir menghitung pajak dan mengisi SPT? Ikuti pelatihan Brevet Pajak Unsoed Purwokerto. Kunjungi halaman kami di Facebook untuk mendapatkan informasi pendaftaran, acara, dan aktivitas kami. Daftar isiPengertian siklus akuntansiTransaksi akuntansiPengertian debit dan kreditJurnal umum dan jurnal khususBuku besarNeraca saldoJurnal penyesuaianNeraca saldo setelah penyesuaianLaporan keuanganJurnal penutupNeraca saldo setelah penutupanJurnal pembalikKesimpulan

Pengertian siklus akuntansiAkuntansi adalah sistem informasi yang mengumpulkan dan mengol…
Keep reading

Keuangan negara: definisi menurut UU No. 17 tahun 2003

UU No. 17 Tahun 2003 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 mendefinisi keuangan negara sebagai berikut:
Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan definisi keuangan negara tersebut adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan.
Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Dari sisi subyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh P…
Keep reading