Tarif PPh pasal 17 terbaru 2018

contoh penghitungan pajak penghasilan

UU PPh pasal 17 membedakan tarif pajak penghasilan menjadi dua berdasarkan jenis wajib pajak, yaitu tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan tarif PPh untuk wajib pajak badan dan BUT. Tarif PPh diterapkan atas penghasilan kena pajak dalam penghitungan besarnya PPh terutang.

Anda sebagai wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai tarif PPh menurut lapisan-lapisan penghasilan kena pajak sebagai berikut:

  • Penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50.000.000 diterapkan tarif PPh 5%.
  • Penghasilan kena pajak di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 diterapkan tarif PPh 15%.
  • Penghasilan kena pajak di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 diterapkan tarif PPh 25%.
  • Penghasilan kena pajak di atas Rp500.000.000 diterapkan tarif PPh 30%.

Contoh sederhana penghitungan PPh adalah sebagai berikut. Penghasilan kena pajak Mbah Sutri berjumlah Rp320.000.000. Besarnya pajak penghasilan terutang adalah Rp50.000.000, dihitung sebagai berikut:

contoh penghitungan pajak penghasilan

Dalam penghitungan besarnya pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Besarnya lapisan penghasilan kena pajak dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Besarnya PPh terutang bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) UU PPh dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 dikalikan dengan pajak yang terutang untuk satu tahun pajak. Tiap bulan yang penuh dihitung 30 hari.


Ingin mahir menghitung pajak dan mengisi e-SPT?

brevet pajak unsoed purwokerto

Ikuti pelatihan Brevet Pajak Unsoed Purwokerto. Kunjungi halaman kami di Facebook untuk mendapatkan informasi pendaftaran, acara, dan aktivitas kami.


Tarif PPh yang diterapkan atas penghasilan kena pajak wajib pajak badan dan BUT adalah 28%. Tarif PPh tersebut diturunkan menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif PPh tersebut, dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000.

Wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.


Comments

Popular posts from this blog

Contoh jurnal dan laporan keuangan perusahaan jasa

Download PSAK terbaru | PDF | exposure draft

Neraca: laporan posisi keuangan

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara menurut UU No. 17 Tahun 2003

Persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan

Penyusunan dan penetapan APBN dan APBD menurut UU No. 17 Tahun 2003

Instrumen keuangan (financial instrument): definisi menurut SAK/IFRS

Keuangan negara: definisi menurut UU No. 17 tahun 2003

Utility dalam konteks ilmu ekonomi

Siklus akuntansi: tahap-tahap proses akuntansi