Featured Post

Belajar pajak berbasis SPT 2024

Belajar pajak bukan hanya mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak yang berlaku di suatu negara adalah suatu sistem, sistem perpajakan. Memahami sistem berarti Anda harus melihatnya sebagai bagian-bagian yang saling berhubungan, siapa saja pihak yang terlibat, serta tujuan akhir yang ingin dicapai. Ketentuan pajak juga merupakan norma hukum yang harus dipatuhi dan memiliki konsekuensi berupa sanksi, bahkan hingga hukuman pidana, bagi yang melanggarnya. Materi yang WSD berikan di sini dimaksudkan untuk berpihak kepada Anda sebagai Wajib Pajak. Cakupan materi dilengkapi secara inkremental dan dimutakhirkan setiap saat. Anda akan mendapati satu entry baru setiap hari. Semoga bermanfaat. WSD kembali menyelenggarakan Brevet Pajak dan Kursus Akuntansi Praktis! Hubungi admin (WhatsApp) untuk info lebih lanjut. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan NPWP: nomor pokok wajib pajak NPWP orang pribadi PKP: pengusaha kena pajak Pajak penghasilan orang pr
Posting Komentar

PPh atas mobil dinas pegawai

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan dalam bentuk natura dan kenikmatan merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh.

Mobil dinas yang dimanfaatkan pegawai termasuk imbalan sehubungan dengan pekerjaan dalam bentuk kenikmatan yang berdasarkan pengaturan umum tersebut merupakan objek PPh bagi pegawai.

Mobil dinas adalah aktiva pemberi kerja yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, sehingga pembebanannya atas penghasilan bruto dalam penghitungan penghasilan neto fiskal pemberi kerja dilakukan melalui penyusutan sesuai dengan ketentuan PPh.

Penyusutan mobil dinas dalam satu tahun harus dibagi 12 untuk menentukan nilai imbalan dalam bentuk kenikmatan sebagai dasar penghitungan potongan PPh pasal 21 pegawai setiap bulan.

Mobil dinas dikecualikan sebagai objek PPh, sepanjang merupakan fasilitas yang diterima atau diperoleh pegawai yang tidak memiliki penyertaan modal (bukan pemegang saham) pada pemberi kerja dan memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sampai dengan Rp100.000.000 tiap bulan dari pemberi kerja (PMK-66/2023 Lampiran A nomor 8).

Dengan kata lain, mobil dinas tidak dikecualikan dari objek PPh jika pegawai sekaligus menjadi pemegang saham di perusahaan pemberi kerja. Mobil dinas juga tidak dikecualikan dari objek PPh jika rata-rata penghasilan pegawai dalam setahun terakhir di atas Rp100.000.000 per bulan.

Sebagai contoh, Abu Nawas adalah manajer eksekutif yang telah bekerja selama empat tahun di PT Angin Ribut. Abu Nawas tidak memiliki penyertaan modal pada PT Angin Ribut. Mulai Januari 2025, Abu Nawas menerima fasilitas kendaraan berupa mobil sedan.

Berdasarkan informasi dari bagian keuangan diketahui bahwa data penghasilan bruto Abu Nawas dari PT Angin Ribut dalam bentuk uang, natura, dan fasilitas termasuk fasilitas kendaraan, serta penghasilan bruto rata-rata dalam 12 bulan terakhir adalah sebagai berikut:

Januari 2025

  • Nilai penghasilan selain fasilitas kendaraan Rp80.000.000
  • Nilai fasilitas kendaraan Rp20.000.000
  • Rata-rata penghasilan bruto 12 bulan terakhir Rp95.000.000, dihitung berdasarkan penghasilan bruto bulan Februari 2024 - Januari 2025
  • Karena rata-rata penghasilan bruto 12 bulan terakhir kurang dari Rp100.000.000, nilai fasilitas kendaraan Rp20.000.000 dikecualikan dari objek PPh

Februari 2025

  • Nilai penghasilan selain fasilitas kendaraan Rp90.000.000
  • Nilai fasilitas kendaraan Rp22.000.000
  • Rata-rata penghasilan bruto 12 bulan terakhir Rp105.000.000, dihitung berdasarkan penghasilan bruto bulan Maret 2024 - Februari 2025
  • Karena rata-rata penghasilan bruto 12 bulan terakhir lebih dari Rp100.000.000, nilai fasilitas kendaraan Rp22.000.000 merupakan objek PPh, digabungkan dengan nilai penghasilan selain fasilitas kendaraan Rp90.000.000

Maret 2025

  • Nilai penghasilan selain fasilitas kendaraan Rp100.000.000
  • Nilai fasilitas kendaraan Rp21.000.000
  • Rata-rata penghasilan bruto 12 bulan terakhir Rp110.000.000, dihitung berdasarkan penghasilan bruto bulan April 2024 - Maret 2025
  • Karena rata-rata penghasilan bruto 12 bulan terakhir lebih dari Rp100.000.000, nilai fasilitas kendaraan Rp21.000.000 merupakan objek PPh, digabungkan dengan nilai penghasilan selain fasilitas kendaraan Rp100.000.000

Semua penggantian dan imbalan, baik dalam bentuk uang maupun kenikmatan, yang diberikan oleh PT Angin Ribut kepada Abu Nawas merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan neto fiskal PT Angin Ribut.

Setiap bulan, PT Angin Ribut membukukan penggantian dan imbalan terutang serta pemotongan PPh pasal 21 dengan jurnal standar berikut.

  • Debit: Biaya penggantian dan imbalan dalam bentuk uang
  • Kredit: Utang penggantian dan imbalan dalam bentuk uang
  • Kredit: Utang PPh pasal 21 (mencakup yang terutang atas penggantian atau imbalan berupa uang dan kenikmatan)

Penilaian imbalan dalam bentuk kenikmatan yang didasarkan pada perhitungan penyusutan fiskal hanya digunakan untuk menghitung potongan PPh pasal 21 dan pelaporan pajak, baik masa maupun tahunan. Penyusutan komersial untuk menyusun laporan keuangan menurut standar akuntansi dihitung dengan mengacu pada kebijakan akuntansi perusahaan.

Jurnal standar di atas adalah tambahan dari WSD. Jika Anda menemukan kekeliruan dalam penafsiran saya atas contoh yang diberikan dalam PMK-66/2023, silakan tinggalkan komentar.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Download PSAK terbaru | PDF | exposure draft

Gambar
Standar Akuntansi Keuangan ( SAK ) adalah Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (PSAK 1) Penyajian Laporan Keuangan, paragraf 7. Definisi SAK tersebut sedikit berbeda dengan definisi IFRS. International Financial Reporting Standards (IFRSs) are Standards and Interpretations issued by the International Accounting Standards Board (IASB). They comprise: International Financial Reporting Standards; International Accounting Standards; IFRIC Interpretations; and SIC Interpretations. Source: International Accounting Standard 1 (IAS 1) Presentation of Financial Statements, paragraph 7. DSAK IAI menambahkan peraturan regulator pasar modal dan standar akuntansi syariah sebagai bagian dari SAK di Indonesia.
Baca selengkapnya

Contoh jurnal penjualan dan pertukaran aktiva tetap

Gambar
Pelepasan aktiva tetap dari penggunaan dilakukan dengan tiga cara — penghentian penggunaan ( retirement ), penjualan, atau pertukaran.  Lihat juga: Sistem buku besar dan pelaporan keuangan (1) Penghentian penggunaan berarti aktiva tetap tidak lagi digunakan dalam proses produksi, penjualan, atau pengelolaan kegiatan usaha.  Lihat juga: Sistem buku besar dan pelaporan keuangan (2) Penjualan aktiva tetap adalah penyerahan aktiva tetap kepada pihak lain dengan mendapatkan imbalan berupa kas.  Baca juga: Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Pertukaran aktiva tetap berarti penyerahan aktiva tetap kepada pihak lain untuk memperoleh aktiva tetap baru.  Baca juga: Akuntansi pajak tangguhan Penghentian penggunaan aktiva tetap Prosedur akuntansi terkait penghentian penggunaan aktiva tetap mencakup: Catat/akui beban penyusutan sampai dengan tanggal pelepasan. Hapus aktiva tetap dari pembukuan dengan cara: Mendebit akun akumulasi penyusutan, dan Mengkredit akun ak
Baca selengkapnya

Contoh jurnal dan cara menghitung PPh pasal 22

Gambar
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah pajak yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Akuntansi PPh pasal 22 yang dibahas di sini dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) akuntansi PPh pasal 22 dari sudut pandang pihak yang dipungut; dan (2) akuntansi PPh pasal 22 dari sudut pandang pihak pemungut. Pembahasan didasarkan pada ketentuan PPh pasal 22 serta standar akuntansi keuangan terbaru yang berlaku saat ini. Selain membaca artikel ini, Anda disarankan untuk membaca artikel saya yang menjelaskan ketentuan PPh pasal 22 terbaru yang berlaku saat ini. Ingin mahir menghitung pajak dan mengisi e-SPT? Ikuti pelatihan Brevet Pajak Unsoed Purwokerto . Kunjungi halaman kami di Facebook untuk mendapatkan informasi pendaftaran, acara, dan aktivitas kami. Akuntansi PPh pasal 22 Dari sudut pandang pihak yang dipungut, ada dua jenis PPh pasal 22, yaitu PPh pasal 22 yang bersifat final dan PPh pasal 22 yang tidak bersifa
Baca selengkapnya