Featured Post

Belajar pajak berbasis SPT 2024

Belajar pajak bukan hanya mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak yang berlaku di suatu negara adalah suatu sistem, sistem perpajakan. Memahami sistem berarti Anda harus melihatnya sebagai bagian-bagian yang saling berhubungan, siapa saja pihak yang terlibat, serta tujuan akhir yang ingin dicapai. Ketentuan pajak juga merupakan norma hukum yang harus dipatuhi dan memiliki konsekuensi berupa sanksi, bahkan hingga hukuman pidana, bagi yang melanggarnya. Materi yang WSD berikan di sini dimaksudkan untuk berpihak kepada Anda sebagai Wajib Pajak. Cakupan materi dilengkapi secara inkremental dan dimutakhirkan setiap saat. Anda akan mendapati satu entry baru setiap hari. Semoga bermanfaat. WSD kembali menyelenggarakan Brevet Pajak dan Kursus Akuntansi Praktis! Hubungi admin (WhatsApp) untuk info lebih lanjut. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan NPWP: nomor pokok wajib pajak NPWP orang pribadi PKP: pengusaha kena pajak Pajak penghasilan orang pr
Posting Komentar

Tarif pajak PPh badan 2023

UU PPh pasal 17 ayat (1) huruf b menentukan tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Untuk keperluan penerapan tarif pajak badan 22%, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

Wajib pajak badan dalam negeri dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari 22%, atau 19%, jika memenuhi tiga persyaratan berikut sekaligus:

  1. berbentuk perseroan terbuka
  2. jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%
  3. memenuhi persyaratan tertentu lainnya.

Contoh penghitungan PPh terutang dengan tarif umum

Penghasilan kena pajak PT A pada tahun pajak 2023 sebesar Rp1.500.000.000. PPh terutang untuk tahun pajak 2023: 22% × Rp1.500.000.000 = Rp330.000.000.

Fasilitas pengurangan tarif (UU PPh pasal 31E)

PPh pasal 31E ayat (1) mengatur wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif 22% yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000.

Contoh 1 penghitungan PPh terutang dengan fasilitas pengurangan tarif

Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2023 sebesar Rp4.500.000.000 dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Penghitungan pajak yang terutang:

Seluruh penghasilan kena pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tarif PPh badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp4.800.000.000.

Pajak penghasilan yang terutang: (50% x 22%) x Rp500.000.000 = Rp55.000.000

Contoh 2 penghitungan PPh terutang dengan fasilitas pengurangan tarif

Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2023 sebesar Rp30.000.000.000 dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp3.000.000.000.

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang

  1. Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas
    (Rp4.800.000.000 ÷ Rp30.000.000.000) x Rp3.000.000.000 = Rp480.000.000
  2. Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:
    Rp3.000.000.000 – Rp480.000.000 = Rp2.520.000.000

PPh terutang:

  • (50% x 22%) x Rp480.000.000 = Rp52.800.000
  • 22% x Rp2.520.000.000 = Rp554.400.000
  • Jumlah PPh yang terutang: Rp52.800.000 + Rp554.400.000 = Rp607.200.000

Wajib pajak badan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000

PP-55/2022 mengatur wajib pajak badan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 bisa menggunakan tarif 0,5% yang diterapkan atas peredaran bruto dan bersifat final. Penerapannya dibatasi untuk jangka waktu tertentu.

Fasilitas ini tidak bisa digunakan oleh wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus yang menyerahkan jasa yang sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Contohnya adalah kantor akuntan publik, kantor jasa akuntansi, dan kantor konsultan hukum.

Fasilitas ini juga tidak bisa digunakan oleh wajib pajak bentuk usaha tetap.

Lebih lanjut, ketentuan ini juga berlaku hanya dalam jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu itu habis, wajib pajak badan harus menghitung PPh terutang dengan tarif umum pasal 17 ayat (1) huruf b.

Jangka waktu tertentu pengenaan PPh yang bersifat final paling lama:

  • 7 tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi
  • 4 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang
  • 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas

Pembahasan lebih lanjut mengenai pengenaan pajak final bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu diberikan dalam artikel terpisah.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Download PSAK terbaru | PDF | exposure draft

Gambar
Standar Akuntansi Keuangan ( SAK ) adalah Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (PSAK 1) Penyajian Laporan Keuangan, paragraf 7. Definisi SAK tersebut sedikit berbeda dengan definisi IFRS. International Financial Reporting Standards (IFRSs) are Standards and Interpretations issued by the International Accounting Standards Board (IASB). They comprise: International Financial Reporting Standards; International Accounting Standards; IFRIC Interpretations; and SIC Interpretations. Source: International Accounting Standard 1 (IAS 1) Presentation of Financial Statements, paragraph 7. DSAK IAI menambahkan peraturan regulator pasar modal dan standar akuntansi syariah sebagai bagian dari SAK di Indonesia.
Baca selengkapnya

Contoh jurnal penjualan dan pertukaran aktiva tetap

Gambar
Pelepasan aktiva tetap dari penggunaan dilakukan dengan tiga cara — penghentian penggunaan ( retirement ), penjualan, atau pertukaran.  Lihat juga: Sistem buku besar dan pelaporan keuangan (1) Penghentian penggunaan berarti aktiva tetap tidak lagi digunakan dalam proses produksi, penjualan, atau pengelolaan kegiatan usaha.  Lihat juga: Sistem buku besar dan pelaporan keuangan (2) Penjualan aktiva tetap adalah penyerahan aktiva tetap kepada pihak lain dengan mendapatkan imbalan berupa kas.  Baca juga: Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Pertukaran aktiva tetap berarti penyerahan aktiva tetap kepada pihak lain untuk memperoleh aktiva tetap baru.  Baca juga: Akuntansi pajak tangguhan Penghentian penggunaan aktiva tetap Prosedur akuntansi terkait penghentian penggunaan aktiva tetap mencakup: Catat/akui beban penyusutan sampai dengan tanggal pelepasan. Hapus aktiva tetap dari pembukuan dengan cara: Mendebit akun akumulasi penyusutan, dan Mengkredit akun ak
Baca selengkapnya

Contoh jurnal dan cara menghitung PPh pasal 22

Gambar
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah pajak yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Akuntansi PPh pasal 22 yang dibahas di sini dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) akuntansi PPh pasal 22 dari sudut pandang pihak yang dipungut; dan (2) akuntansi PPh pasal 22 dari sudut pandang pihak pemungut. Pembahasan didasarkan pada ketentuan PPh pasal 22 serta standar akuntansi keuangan terbaru yang berlaku saat ini. Selain membaca artikel ini, Anda disarankan untuk membaca artikel saya yang menjelaskan ketentuan PPh pasal 22 terbaru yang berlaku saat ini. Ingin mahir menghitung pajak dan mengisi e-SPT? Ikuti pelatihan Brevet Pajak Unsoed Purwokerto . Kunjungi halaman kami di Facebook untuk mendapatkan informasi pendaftaran, acara, dan aktivitas kami. Akuntansi PPh pasal 22 Dari sudut pandang pihak yang dipungut, ada dua jenis PPh pasal 22, yaitu PPh pasal 22 yang bersifat final dan PPh pasal 22 yang tidak bersifa
Baca selengkapnya