Featured Post

Belajar pajak berbasis SPT 2023

Belajar pajak bukan hanya mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak yang berlaku di suatu negara adalah suatu sistem, sistem perpajakan. Memahami sistem berarti Anda harus melihatnya sebagai bagian-bagian yang saling berhubungan, siapa saja pihak yang terlibat, serta tujuan akhir yang ingin dicapai. Ketentuan pajak juga merupakan norma hukum yang harus dipatuhi dan memiliki konsekuensi berupa sanksi, bahkan hingga hukuman pidana, bagi yang melanggarnya. Materi yang WSD berikan di sini dimaksudkan untuk berpihak kepada Anda sebagai Wajib Pajak. Cakupan materi dilengkapi secara inkremental dan dimutakhirkan setiap saat. Anda akan mendapati satu entry baru setiap hari. Semoga bermanfaat. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan NPWP: nomor pokok wajib pajak NPWP orang pribadi PKP: pengusaha kena pajak Pajak penghasilan orang pribadi Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Contoh penghitungan PPh pasal 21 PPh

PPN: pembayaran dan penyampaian SPT masa

UU PPN pasal 15A ayat (1) mengatur penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN disampaikan.

Pada setiap akhir masa pajak, pajak masukan (PM) dikreditkan atas pajak keluaran (PK). Jika PK lebih besar daripada PM, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP. Baik PM maupun PK ditentukan berdasarkan faktur pajak atau dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak.

PK adalah faktur pajak yang diberikan pada lawan transaksi pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak (BKP/JKP). PM adalah faktur pajak yang diterima pada saat pembelian atau pemanfaatan BKP/JKP.

Faktur pajak dan SPT Masa PPN disiapkan menggunakan aplikasi e-Faktur.

UU PPN pasal 15A ayat (2) mengatur SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Dalam rangka memberikan kelonggaran waktu kepada PKP untuk menyetor kekurangan pembayaran pajak dan menyampaikan SPT Masa PPN, ketentuan di atas mengatur secara khusus mengenai batas akhir pembayaran dan penyampaian SPT Masa PPN yang berbeda dengan yang diatur dalam UU KUP.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Download PSAK terbaru | PDF | exposure draft

Contoh jurnal penjualan dan pertukaran aktiva tetap

Contoh jurnal dan cara menghitung PPh pasal 22