Featured Post

Belajar pajak berbasis SPT 2024

Belajar pajak bukan hanya mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak yang berlaku di suatu negara adalah suatu sistem, sistem perpajakan. Memahami sistem berarti Anda harus melihatnya sebagai bagian-bagian yang saling berhubungan, siapa saja pihak yang terlibat, serta tujuan akhir yang ingin dicapai. Ketentuan pajak juga merupakan norma hukum yang harus dipatuhi dan memiliki konsekuensi berupa sanksi, bahkan hingga hukuman pidana, bagi yang melanggarnya. Materi yang WSD berikan di sini dimaksudkan untuk berpihak kepada Anda sebagai Wajib Pajak. Cakupan materi dilengkapi secara inkremental dan dimutakhirkan setiap saat. Anda akan mendapati satu entry baru setiap hari. Semoga bermanfaat. WSD kembali menyelenggarakan Brevet Pajak dan Kursus Akuntansi Praktis! Hubungi admin (WhatsApp) untuk info lebih lanjut. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan NPWP: nomor pokok wajib pajak NPWP orang pribadi PKP: pengusaha kena pajak Pajak penghasilan orang pr
Posting Komentar

SSP, SSE, dan cara membayar pajak

SSE pajak
Artikel-artikel pajak di Internet mengenai SSP dan SSE seringkali rancu dalam menjelaskan apa itu SSP, SSE, dan cara bayar pajak. Timbul kesan bahwa dengan adanya sistem pembayaran pajak online, SSP sudah tidak diperlukan lagi dan penggantinya adalah SSE. Benarkah demikian?

Pengertian SSP Pajak

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran pajak atau bukti penyetoran pajak yang telah dilakukan ke kas negara melalui tempat pembayaran (bank persepsi atau kantor pos) yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SSP bisa menggunakan formulir kertas atau dengan cara lain. Menurut Pasal 10 ayat (1) UU KUP, Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSP. Dasar hukum SSP adalah PER-38/PJ/2009, PER-23/PJ/2010, dan PER-24/PJ/2013.

Meskipun formulir SSP standar dalam bentuk kertas sudah tidak digunakan lagi setelah diimplementasikannya sistem pembayaran pajak online, tidak ada peraturan perpajakan yang menyatakan bahwa SSP sudah tidak diterapkan atau tidak diperlukan lagi.

Ingin mahir menghitung pajak dan mengisi e-SPT?

Brevet Pajak Unsoed Purwokerto
Ikuti pelatihan Brevet Pajak Unsoed Purwokerto. Kunjungi halaman kami di Facebook untuk mendapatkan informasi pendaftaran, acara, dan aktivitas kami.

Fungsi SSP

Pajak terutang disetor menggunakan sarana formulir SSP atau sarana administrasi lain yang kedudukannya dianggap sama dengan SSP. SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak setelah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau setelah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Contoh sarana administrasi lain yang kedudukannya dianggap sama dengan SSP adalah Bukti Penerimaan Negara (BPN). Dokumen BPN diterbitkan oleh bank persepsi atau kantor pos atas transaksi penerimaan negara.

Dalam perkembangannya, SSP mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan bisnis serta teknologi informasi.




Formulir dan cara pengisian SSP Pajak

Formulir SSP Pajak sebagaimana diberikan dalam Lampiran PER-38/PJ/2009 adalah sebagai berikut:

SSP pajak

Petunjuk pengisian SSP untuk tiap-tiap kolom dijelaskan sebagai berikut:

NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki Wajib pajak.

NAMA NPWP diisi dengan Nama Wajib Pajak.

ALAMAT NPWP diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Catatan:
Bagi WP yang belum memiliki NPWP
  1. NPWP diisi:
    1. Untuk WP berbentuk Badan Usaha diisi dengan 01.000.000.0-XXX.000
    2. Untuk WP orang Pribadi diisi dengan 04.000.000.00-X.000
  2. XXX Diisi dengan Nomor Kode KPP Domisili pembayar pajak.

NOP diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Alamat Objek Pajak diisi sesuai dengan alamat tempat Objek Pajak berada berdasarkan SPPT.

Catatan:
Kolom nomor dan alamat objek pajak diisi hanya apabila terdapat transaksi yang terkait dengan tanah dan/atau bangunan yaitu transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan kegiatan membangun sendiri.

Kode Akun Pajak diisi dengan kode akun pajak yang akan dibayar atau disetor.

Kode Jenis Setoran diisi dengan kode jenis setoran pajak yang akan dibayar atau disetor.

Catatan:
Kedua kode tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap agar kewajiban perpajakan yang telah dibayar dapat diadministrasikan dengan tepat.

Uraian Pembayaran diisi sesuai dengan uraian dalam kolom "Jenis Setoran" yang berkenaan dengan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran.
  • Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan, dilengkapi dengan nama pembeli.
  • Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi Persewaan Tanah dan Bangunan yang disetor oleh yang menyewakan, dilengkapi dengan nama penyewa.
Masa Pajak diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom Masa Pajak untuk masa pajak yang dibayar atau disetor. Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu Masa Pajak atau satu Tahun Pajak/surat ketetapan pajak/Surat Tagihan Pajak dengan menggunakan satu Kode Akun Pajak dan satu Kode Jenis Setoran, kecuali Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (3a) huruf a UU KUP, dapat membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP.

Tahun Pajak diisi tahun terutangnya pajak.

Nomor Ketetapan diisi nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak (SKPKB,SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar/disetor berdasarkan surat ketetapan pajak, STP atau putusan lain.

Jumlah Pembayaran diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh. Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat), diisi secara lengkap sampai dengan sen.

Terbilang diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor Penerima Pembayaran, tanda tangan, dan nama jelas petugas penerima pembayaran atau setoran, serta cap/stempel Kantor Penerima Pembayaran.

Wajib Pajak/Penyetor diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, dan nama jelas Wajib Pajak/Penyetor serta stempel usaha.

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran diisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Pos (NTP) oleh Kantor Penerima Pembayaran.

Dengan diimplementasikannya Modul Penerimaan Negara - Generasi 2 (MPN-G2), penggunaan formulir SSP standar sudah sangat dibatasi. Pengisian formulir SSP saat ini dilakukan melalui billing system, yaitu sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran pajak secara online, tanpa perlu menyiapkan surat setoran (SSP, SSBP, SSPB) manual. Terlepas dari sistem apa yang digunakan, manual atau elektronik, data di atas tetap direkam dalam administrasi pembayaran/penyetoran pajak.




SSP dan SSE Pajak

Istilah SSE pajak mulai sering digunakan setelah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimplementasikan sistem pembayaran pajak online dengan aplikasi sistem billing pajak berbasis Web di https://sse.pajak.go.id, https://sse2.pajak.go.id, dan https://sse3.pajak.go.id.

Sistem billing pajak memang menampilkan istilah Surat Setoran Elektronik dan Surat Setoran Pajak Elektronik. Akan tetapi, istilah SSE tidak digunakan secara resmi dalam ketentuan pajak. Melalui sistem billing pajak (e-billing), pembayaran dan/atau penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP atau sarana lain yang telah disepakati antara bank/pos persepsi dan Wajib Pajak. Bukti pembayaran/bukti setoran yang diterima Wajib Pajak melalui sistem ini bisa berupa:
  • Bukti Penerimaan Negara (BPN), atau
  • SSP yang diterakan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak (NTPN) serta elemen lain sebagai validasi pembayaran pajak.
Baca juga: Cara bayar pajak online #1: membuat id billing pajak | sse.pajak.go.id

Kesimpulan

Meskipun formulir SSP yang diisi secara manual sudah tidak banyak diperlukan lagi, SSP sebagai bukti pembayaran pajak atau bukti penyetoran pajak tetap ada dalam sistem pembayaran pajak online yang sekarang berlaku. Hanya saja, proses pengisian formulir SSP yang dulu dilakukan dengan formulir kertas saat ini dilakukan secara elektronik, yang mencakup serangkaian prosedur untuk mendapatkan ID billing. Bukti pembayaran/penyetoran pajak yang telah dilakukan saat ini bukan lagi formulir SSP standar yang telah ditandatangani dan distempel oleh pegawai bank/kantor pos penerima pembayaran.
Baca juga: Yang seharusnya Anda tahu mengenai SPT tahunan PPh Badan

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Download PSAK terbaru | PDF | exposure draft

Gambar
Standar Akuntansi Keuangan ( SAK ) adalah Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (PSAK 1) Penyajian Laporan Keuangan, paragraf 7. Definisi SAK tersebut sedikit berbeda dengan definisi IFRS. International Financial Reporting Standards (IFRSs) are Standards and Interpretations issued by the International Accounting Standards Board (IASB). They comprise: International Financial Reporting Standards; International Accounting Standards; IFRIC Interpretations; and SIC Interpretations. Source: International Accounting Standard 1 (IAS 1) Presentation of Financial Statements, paragraph 7. DSAK IAI menambahkan peraturan regulator pasar modal dan standar akuntansi syariah sebagai bagian dari SAK di Indonesia.
Baca selengkapnya

Contoh jurnal penjualan dan pertukaran aktiva tetap

Gambar
Pelepasan aktiva tetap dari penggunaan dilakukan dengan tiga cara — penghentian penggunaan ( retirement ), penjualan, atau pertukaran.  Lihat juga: Sistem buku besar dan pelaporan keuangan (1) Penghentian penggunaan berarti aktiva tetap tidak lagi digunakan dalam proses produksi, penjualan, atau pengelolaan kegiatan usaha.  Lihat juga: Sistem buku besar dan pelaporan keuangan (2) Penjualan aktiva tetap adalah penyerahan aktiva tetap kepada pihak lain dengan mendapatkan imbalan berupa kas.  Baca juga: Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Pertukaran aktiva tetap berarti penyerahan aktiva tetap kepada pihak lain untuk memperoleh aktiva tetap baru.  Baca juga: Akuntansi pajak tangguhan Penghentian penggunaan aktiva tetap Prosedur akuntansi terkait penghentian penggunaan aktiva tetap mencakup: Catat/akui beban penyusutan sampai dengan tanggal pelepasan. Hapus aktiva tetap dari pembukuan dengan cara: Mendebit akun akumulasi penyusutan, dan Mengkredit akun ak
Baca selengkapnya

Contoh jurnal dan cara menghitung PPh pasal 22

Gambar
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah pajak yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Akuntansi PPh pasal 22 yang dibahas di sini dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) akuntansi PPh pasal 22 dari sudut pandang pihak yang dipungut; dan (2) akuntansi PPh pasal 22 dari sudut pandang pihak pemungut. Pembahasan didasarkan pada ketentuan PPh pasal 22 serta standar akuntansi keuangan terbaru yang berlaku saat ini. Selain membaca artikel ini, Anda disarankan untuk membaca artikel saya yang menjelaskan ketentuan PPh pasal 22 terbaru yang berlaku saat ini. Ingin mahir menghitung pajak dan mengisi e-SPT? Ikuti pelatihan Brevet Pajak Unsoed Purwokerto . Kunjungi halaman kami di Facebook untuk mendapatkan informasi pendaftaran, acara, dan aktivitas kami. Akuntansi PPh pasal 22 Dari sudut pandang pihak yang dipungut, ada dua jenis PPh pasal 22, yaitu PPh pasal 22 yang bersifat final dan PPh pasal 22 yang tidak bersifa
Baca selengkapnya